Kadis PUPR Kabupaten Bekasi Jangan Kambing Hitamkan BPK

- Jurnalis

Selasa, 25 Februari 2020 - 09:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

R. Meggi Brotodiharjo

R. Meggi Brotodiharjo

BERITA BEKASI – “Kalau kamu tidak pintar menari, janganlah bilang lantainya terjungkit”, kata itulah yang diucapkan Pengamat Kebijakan Publik Bekasi, R, Meggi Brotodiharjo menanggapi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi, Jamary Tarigan, terkait persoalan Proyek Pembangunan Gedung Baru SMPN 3 Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi.

“Kalau saya baca hasil wawancara langsung dengan beberapa awak media kesannya Kadis PUPR Kabupaten Bekasi, Jamary Tarigan, mengkambing hitamkan BPK,” terang Meggi kepada Matafakta.com, Selasa (25/2/2020).

Meggi menegaskan, setiap pendapat yang disampaikan pejabat publik mestinya merujuk pada data, aturan dan atau kondisi sebenarnya. Sebab, pendapat itu akan menjadi perhatian publik, terlebih lagi persoalannya kini tengah ditangani Kejaksaan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kadis PUPR, Jamary Tarigan

Pendapat itu, lanjut Meggi, seakan-akan membenarkan bahwa apa yang sudah diperiksa BPK, harus dikuti dan sudah paling benar, kendatipun ada laporan masyarakat tentang dugaan adanya Wanprestasi dalam Proyek Pembangunan Gedung Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 3, Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi.

Baca Juga :  Ini Klarifikasi Sekretaris Kesbangpol Kota Bekasi Soal Dugaan Terpapar Politik Praktis

“Kan ada juga kotroversi soal Audit BPK yang akhirnya berujung di meja hijau. Sebut saja, kasus WTP Kota Bekasi 2009, Laporan Keuangan PETRAL 2012-2013, Laporan APBD Sumatera Utara 2014,” ungkapnya mencontohkan.

Dikatakan Meggi, memang kewenangan dan tugas BPK sudah jelas diatur dalam UUD 1945 Pasal 23E serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menjelaskan bahwa Audit BPK adalah bagian dari penyelidikan.

“Tapi, apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, maka bisa ditindaklanjuti ke aparat penegak hukum. Itu ke Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebaiknya kita wait and see saja, toh ini sudah dilaporkan dan sudah ditindaklanjuti Kajari Cikarang, Bekasi,” ujar Meggi.

Terkait proyek ini yang dilaksanakan pada masa adanya pendampingan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D), sehingga masyarakat dan pelapor meragukan kelanjutan kasus ini oleh Kajari.

Baca Juga :  Ini Kata Humas Setda Kota Bekasi Soal Anggaran Publikasi Media

Menurut Meggi, tugas dan fungsi TP4D sudah dihentikan atau dibubarkan, praktis proyek yang sudah pernah didampingi itu tidak dalam pengawalan. Sehingga, proses apapun yang dilakukan untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat, harusnya tidak akan terpengaruh dengan pendampingan itu.

“Lagi pula dalam konteks kasus proyek Wanprestasi, saya kira Kajari tidak akan dan tidak pantas melanjutkan pendampingan atau pengawalan,” sindir Meggi menjelaskan.

Meggi berpesan, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bekasi, khususnya Aparat Pengawasan Internal Pemerintahan (APIP) sebaiknya bisa lapang dada mengakui kelalaian, introspeksi dan melakukan evaluasi serta sanggup melakukan perbaikan terhadap apa saja kekurangan yang menjadi penyebab kesalahan atau kegagalannya dimasa lalu, sehingga kedepan lebih siap membangun Kabupaten Bekasi yang lebih baik dan Bebas KKN.

“Seyogyanya, kasus ini bisa cepat terungkap dengan jelas, sehingga asa menuju Bekasi Baru Bekasi Bersih masih tampak,” pungkas Meggi, mantan Tim Perumus Visi Misi Kabupaten Bekasi ini. (Mul)

BeritaEkspres Group

Berita Terkait

Polres Kabupaten Bekasi Didesak Usut Pengancaman Keluarga Pirlen Sirait
Pasca Pemberitaan Proyek Conblock SDN 02 Kebalen Dadakan Pasang Plang
Pengurus PWI Bekasi Raya Bakal Dilantik 26 Juni 2024
DBMSDA Kota Bekasi Kembali Anggarkan Rp1,8 Miliar Proyek Sumur Resapan
SDN 02 Kebalen Harapkan Keiklasan Wali Murid Bantu Program Sekolah
Soal Sudah Adanya SK Pj Bupati Bekasi, FKMPB: Putusan Belum Final
FKMPB Yakin Sekda Dedy Supriadi Jabat Posisi Pj Bupati Bekasi
KSM LSM GMBI Babelan: Ada Proyek “Conblock Siluman” di SDN 02 Kebalen
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 19 Mei 2024 - 18:40 WIB

PK Sengketa Merek, Ratusan Karyawan Polo Ralph Lauren Kembali Geruduk MA

Minggu, 19 Mei 2024 - 18:12 WIB

Quotient TV: Buruh PT. SKB di Sumsel Ditangkap Tanpa Surat Penahanan

Jumat, 17 Mei 2024 - 19:40 WIB

TEAM GARUDA-08 Bekasi Raya Kecam Rocky Gerung Hina Prabowo

Jumat, 17 Mei 2024 - 12:21 WIB

Warga Perumahan Grand Tarumaja Gugat Developer, BUMN Hingga Presiden

Kamis, 16 Mei 2024 - 23:22 WIB

Asset Sitaan KSP Indosurya Raib, Dirtipideksus Disomasi Para Korban

Kamis, 16 Mei 2024 - 08:26 WIB

Kasus Tambang, KSST Gelar Dialog “Korupsi Sambil Berantas Korupsi”

Rabu, 15 Mei 2024 - 17:05 WIB

Tanggapi Pernyataan Ahok Soal Pajak, Alvin Lim: Jago Kritik Tanpa Solusi

Rabu, 15 Mei 2024 - 16:55 WIB

Tak Kenal Lelah, Karyawan Polo Ralph Lauren Terus Cari Keadilan ke MA

Berita Terbaru

Podcats Quotient TV Bersama Alvin Lim, SH, MH

Berita Utama

Quotient TV: Buruh PT. SKB di Sumsel Ditangkap Tanpa Surat Penahanan

Minggu, 19 Mei 2024 - 18:12 WIB

Forum Wartawan dan LSM Nasrani Bekasi Raya

Seputar Bekasi

Polres Kabupaten Bekasi Didesak Usut Pengancaman Keluarga Pirlen Sirait

Minggu, 19 Mei 2024 - 17:52 WIB

Foto: Agus Budiono (Dewan Pembina TEAM GARUDA-08, Bekasi Raya

Berita Utama

TEAM GARUDA-08 Bekasi Raya Kecam Rocky Gerung Hina Prabowo

Jumat, 17 Mei 2024 - 19:40 WIB

SDN 02 Kebalen

Seputar Bekasi

Pasca Pemberitaan Proyek Conblock SDN 02 Kebalen Dadakan Pasang Plang

Jumat, 17 Mei 2024 - 17:13 WIB