BERITA BEKASI – Sesuai dengan program prioritas Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja dalam membangun Kabupaten Bekasi. Untuk wilayah Kecamatan Pebayuran akan memprioritaskan sektor wisata. Hal itu dikatakan Camat Pebayuran, Cecep Supriadi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Rabu (29/1/2020).
Acara berlangsung di Islamic Boarding School, Al-Binaa yang dihadiri langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Uju dan sejumlah perangkat daerah.
“Mendukung dari tagline Bekasi baru Bekasi bersih. Kami mencoba mengidentifikasikan, dibutuhkan inovasi untuk melaksanakan fungsi pemerintahan. Hal ini, didukung dengan Sumber Daya yang ada, yang kompetitif dan profesional,” jelasnya.
Setelah monitoring yang dilakukan di Kecamatan Pebayuran, sektor wisata akan menjadi salah satu prioritas. Selain itu, dari sektor infrastruktur, pendidikan, dan normalisasi saluran air tidak luput dari perhatian.
Perihal itu, menurut Uju, sejalan dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Kabupaten Bekasi. Sesuai Rancana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk mewujudkan Kabupaten Bekasi kearah yang lebih baik.
Uju juga meminta agar setiap unsur yang terlibat memiliki komitmen tinggi dalam membangun Kabupaten Bekasi.
“Tema pembangunan 2021, sejalan dengan RPJMD tahun ke-4. Bagaimana kita ingin mewujudkan visi bersinar, berdaya saing, indah dan ramah lingkungan di tahun 2022. Itu merupakan komitmen kita,”singkat Uju.
Uju menambahkan, setiap perencanaan yang dilakukan harus disesuaikan orientasinya dengan kebutuhan, bukan hanya keinginan. Dikarenakan kemampuan keuangan (viskal) terbatas, maka harus dipilih sesuai skala prioritas.
“Orientasinya pada kebutuhan, bukan keinginan. Untuk Lurah, diharap memonitor langsung proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di wilayahnya. Pemenuhan meubelair sekolah, jangan sampai adalagi sekolah yang rusak,” tegasnya.
Sementara itu, perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Pemilihan (Dapil), Uryan Riana menyampaikan harapannya agar masyarakat dapat berperan aktif. Terlibat merencanakan untuk membangun wilayahnya masing-masing.
“Masyarakat diharapkan ikut berperan, untuk terlibat apa yang telah direncanakan dan diusulkan. Dan juga, jangan ada tumpang tindih (overlapping) anggaran. Maka harus betul-betul melihat lapangan. Dilihat dari dana desa atau Alokasi Dana Desa (ADD),” pungkasnya. (Adv/Mul)
