Wakspsek SMP Negeri 5 Subang Akui Pungutan UNBK

- Jurnalis

Jumat, 24 Januari 2020 - 12:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BERITA SUBANG – Wakil Kepala Sekolah (Kepsek) SMP Negeri 5 Subang, Jawa Barat, Imam, membenarkan adanya pungutan biaya sebesar Rp700 ribu untuk pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

“UNBK itu tidak Rp700 ribu. Jadi ada sisaan, karena ada kegiatan akhir tahun. Anak-anak kita buat nyaman sampai nanti pendaftaran ke SLTA. Jadi, untuk UNBK Rp300 ribu, sewa komputer Rp100 ribu yang Rp200 ribunya, untuk pengadaan latihan ujian,” kata Imam merinci kepada Matafakta.com, Jumat (24/1/2020).

Sebelumnya kata Imam, pihak guru sempat menanyakan kepada para orang tua siswa, karena khwatir ada peraturan baru jika nanti melanjutkan ke SLTA diharuskan UNBK.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Disini, kita punya komputer hanya 40 unit, ketika rapat dengan para orang tua, kita tawarkan UNBK. Sebetulnya, mengadakan UNBK bagi guru tidak ada nilai tambah, malah nambah kerajaan, hanya kita khwatir nanti ditegur pada saat masuk ke SLTA, karena ada aturan baru,” ujarnya.

Jadi lanjut Imam, beginilah keadaannya. Kalau diakumulasikan 160 Kelas 9 yang dihitung lunas hanya 130, karena kemampuan membayarnya. Dari pengalaman maksimal disini hanya 70 persen yang bayar lunas, tapi tetap mengikuti UNBK.

“Di Kota Subang, satu-satunya sekolah yang tidak mengikuti UNBK hanya kita (SMPN 5 Subang), kita malu sebenarnya tidak seharusnya merepotkan para orang tua siswa,” ungkapnya.

Imam mengaku, sempat ada orang tua yang mendatanginya sambil mengeluarkan air mata, karena tidak bisa membeli buku Lembar Kerja Siswa (LKS).

“Tadi pagi, saya kedatangan orang tua sambil menangis, karena tidak bisa membeli LKS. Saya ngak banyak tanya, saya suruh anaknya bawa kesini langsung dikasih, saya hanya nitip harus rajin sekolahnya,” kata Imam.

Jadi tambah Imam, jangan dibayangkan semua para orang tua itu akan membayar karena ada juga yang tidak mau membayar. Paling yang bayar itu hanya 30 persen yang mau memahami dan mengerti keadaan kita.

“Tidak semua para orang tua itu mau bayar Paling, 70 persen. Sementara yang 30 persennya tetap mengikuti. Di kita, SMPN 5 Subang ngak pernah ada yang membayar sampai 100 persen,” pungkasnya. (Bachri).

 

Biro Subang

Berita Terkait

Dinkes Pegunungan Arfak Papua Barat Gelar Workshop Gender dan Imunisasi
Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung Pengadilan Tinggi Papua Barat
Progres Proyek di Kabupaten Blitar Lambat, Jaksa Siap Keluarkan Pendapat Hukum
STIH dan Kejari Pulau Taliabu Mou Magang Mahasiswa
Kejari Pulau Taliabu Maluku Utara Tempati Kantor Baru
Fora 2024, DPP Inkindo Jateng Hadirkan Forjakon Kabupaten Semarang
Inkindo Jateng Gandeng APH Bahas Persoalan Hukum dan Pencegahan
Babinsa Kodim 0802 Ponorogo Peduli Warga Kesulitan Air Bersih
Berita ini 56 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 28 Oktober 2024 - 10:26 WIB

Dinkes Pegunungan Arfak Papua Barat Gelar Workshop Gender dan Imunisasi

Senin, 28 Oktober 2024 - 09:49 WIB

Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung Pengadilan Tinggi Papua Barat

Sabtu, 19 Oktober 2024 - 11:31 WIB

Progres Proyek di Kabupaten Blitar Lambat, Jaksa Siap Keluarkan Pendapat Hukum

Jumat, 18 Oktober 2024 - 16:58 WIB

STIH dan Kejari Pulau Taliabu Mou Magang Mahasiswa

Kamis, 3 Oktober 2024 - 19:13 WIB

Kejari Pulau Taliabu Maluku Utara Tempati Kantor Baru

Berita Terbaru

Ilustrasi

Berita Ekonomi

Ketegangan Geopolitik Dorong Kenaikan Logam Mulia

Kamis, 21 Nov 2024 - 20:01 WIB

Foto: Motor dinas TNI yang jadi barang gadaian oknum anggota TNI

Peristiwa

Dua Warga Kabupaten Bekasi Jadi Korban Gadai Motor Oknum TNI

Kamis, 21 Nov 2024 - 15:14 WIB

Ilustrasi

Berita Ekonomi

Harga Emas Naik Termasuk Impor Perak Tiongkok dan Persediaan Minyak

Kamis, 21 Nov 2024 - 10:49 WIB