PT. Hadez Graha Utama Pengembang Property Taat Hukum

- Jurnalis

Jumat, 17 Januari 2020 - 00:43 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BERITA BEKASI – Pengembang property Hadez Graha Utama (HGU) terus berupaya taat hukum dan taat aturan dalam mengembangkan bisnis propertynya di Bekasi maupun diwilayah lainnya. Persoalan sengketa lahan hampir semua dialami para pengusaha property meski tidak semuanya, terutama pada lokasi atau wilayah setrategis yang memiliki nilai jual yang cukup mengiurkan.

Kepada Matafakta,com, Direktur Utama PT. Hadez Graha Utama, H. Ahmad Saefulloh mengatakan, bisnis property dijaman sekarang merupakan bisnis yang cukup menjanjikan, karena semua orang ingin memiliki tempat tinggal atau hunian yang diimpikan juga dapat membantu perkembangan suatu daerah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) disektor property yang berinvestasi.

Namun demikian kata Ahmad, sengketa lahan selalu menjadi momok yang menakutkan bagi pengusaha property. Terlebih lagi, persoalan itu, selalu muncul ketika pengembang mulai membangun usaha investasinya, sehingga para pengembang yang terjebak dalam persoalan itu, terpaksa harus menyelesaikan terlebih dahulu persoalan hukumnya, sehingga tidak merugikan konsumen dikemudian hari meski harus merugi waktu pembangunan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Perencanaan pembangunan dan pemasaran property itu mudah yang sulit itu, kita ngak pernah bisa mendapatkan jaminan kebenaran dari lokasi lahan yang sudah kita beli meski semua surat lengkap kita dapatkan dan kita miliki,” tutur Ahmad ketika berbincang ringan, Jumat (17/1/2020).

Apalagi lanjutnya, persoalan tanah semua ikut bermain, sehingga begitu ada masalah semua menjadi pembenaran dan semua bisa diciptakan, sehingga tidak sedikit pengembang yang menjadi korban dan dirugikan, terutama pada waktu pembangunan, karena harus berurusan dengan hukum guna penyelesaikan sengketa lahan yang sudah dimiliki pengembang.

“Anehnya, kadang, ketika kita belum mulai membangun ngak ada yang persoalankan padahal kita sibuk menyelesaikan pembayaran hak bagi tanah yang kita bebaskan, tapi ketika kita mulai membangun barulah ada kelompok-kelompok yang muncul lalu mengklaim, sehingga kita mundur kena maju kena. Itulah kenyataannya sekarang,” ungkapnya.

Meski begitu kata Ahmad, sebagai pengembang PT. Hadez Graha Utama tetap menjaga konsumen dan jangan sampai konsumen dirugikan atau dikorbankan. Sebab pengembang sama dengan konsumen. Pengembang adalah pembeli lahan yang baik ingin berbisnis. Sementara konsumen pun begitu, banyak masalah yang muncul, karena keberadaan para mafia tanah.

“Kalo kita sebagai pengembang atau pengusaha kan pembeli yang baik. Kita bangun perumahan ngak mungkin mau beli tanah bermasalah trus gimana mau jualnya?. Begitu juga konsumen ngak akan berani, tapi ketika ada persoalan kitalah sebagai pengembang yang akan menyelesaikannya agar konsumen tidak dirugikan atau dikorbankan,” ucap Ahmad.

Dikatakan Ahmad, penyeggelan yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi hanya persoalan izin pematangan lahan sesuai Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 7 tahun 2015 dan dianggap melanggar Peraturan Daerah (Perda) K3 Nomor 3 tahun 2011. Penyeggelan akan dilakukan sampai pihak perusahaan menyelesaikan semua mekanisme kelengkapan data kegiatan.

Masih kata Ahmad, penyeggelan itu, merupakan tidak lanjut dari keputusan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi Nomor 503/158/DPMPTSP tanggal 16 Januari 2019 tentang jawaban klarifikasi belum bisa diprosesnya perizinan, Hadez Sentosa Residence Jatiasih.

Sebagai pengembang yang baik tambah Ahmad, kita PT. Hadez Graha Utama taat hukum dan aturan, semoga dalam waktu dekat semua persoalan bisa diselesaikan, sehingga tidak merugikan kita sebagai pengembang dan konsumen sebagai calon pembeli property impian mereka.

“Dokumen yang lagi diproses seperti Analisis Dampak Lingkungan atau Amdal dan dukomen lainnya. Memang untuk aktifitas pematangan lahan kita hentikan sementara. Sebenarnya sesuai aturan pematangan lahan ngak perlu izin, tapi kan masing – masing daerah berbeda aturan ternyata ada Perwalnya di Kota Bekasi tentang itu. Ya, semoga secepatnya bisa selesai,” pungkasnya. (Indra)

Berita Terkait

Maknai Hari Pahlawan, Ini Kata Ketua RW di Bekasi Sahid Sutomo
Tawon Vespa Resahkan Warga Kampung Walahir Kabupaten Bekasi
Soal Video Mumtaz, Pengamat: Hanya Mengejar Elektabilitas Digital Semata
Dapat Rutilahu, Warga Karang Reja Pebayuran Ucapkan Terimakasih
Kasus Isoman, Walikota Bekasi Kumpulkan Para Pejabat Pemkot Bekasi
Kades Cipayung Bekasi H. Ajan Ajak Masyarakat Giat Bersih Lingkungan                
Yayasan Baraka Tersendat Biaya Perakitan Lamborghini Veneno
Hutang Rp150 Miliar Infrastruktur Apakah Sebuah Solusi?
Berita ini 8 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 14 Juni 2024 - 20:15 WIB

KPU Kabupaten Bekasi Rekrut Pantarlih Pilkada 2024

Jumat, 14 Juni 2024 - 19:06 WIB

Usai Jadi Korban Pungli, Ratusan Sopir Demo Kantor Dishub Kota Bekasi

Kamis, 13 Juni 2024 - 23:19 WIB

Kerja 12 Jam Lebih, PT. Armas Logistic Service Langgar UU Ciptaker

Kamis, 13 Juni 2024 - 19:49 WIB

Abaikan Pengusaha Lokal, FKMPB Minta Dirut RSUD Cibitung Dievaluasi

Kamis, 13 Juni 2024 - 18:06 WIB

Ngantor Saat Gajian, Oknum TKK Kota Bekasi Pasrah Jika Dipecat

Kamis, 13 Juni 2024 - 09:20 WIB

Trotoar di Perumahan PUP Kabupaten Bekasi Jadi Wisata Para PKL

Rabu, 12 Juni 2024 - 23:38 WIB

PWI Bekasi Raya Kembali Serahkan Bantuan Untuk Keluarga Wartawan

Rabu, 12 Juni 2024 - 20:04 WIB

Janji Proyek, Duit Ratusan Juta Cuma Jadi Bancakan Oknum Pejabat Kota Bekasi

Berita Terbaru

Kepala Devisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Kabupaten Bekasi, Burani

Seputar Bekasi

KPU Kabupaten Bekasi Rekrut Pantarlih Pilkada 2024

Jumat, 14 Jun 2024 - 20:15 WIB

Aksi Para Sopir dan Pemilik Angkutan di Kantor Dishub Kota Bekasi

Seputar Bekasi

Usai Jadi Korban Pungli, Ratusan Sopir Demo Kantor Dishub Kota Bekasi

Jumat, 14 Jun 2024 - 19:06 WIB