BERITA JAKARTA – Hakim Tunggal Ricard Edwin Basoeki menolak seluruh permohonan gugatan Praperadilan yang diajukan kuasa hukum eks Jampidsus, Febrie Ardiansyah diruang sidang utama Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (27/8/2026).
“Mengadili, dalam pokok perkara, menolak permohonan Praperadilan pemohon untuk seluruhnya,” ujar Edwin saat membacakan amar putusan perkara di PN Jakarta Selatan, Kamis malam.
Hakim mengungkapkan seluruh proses hukum yang dilakukan oleh Polri telah sesuai prosedur yang berlaku mulai dari proses penyelidikan hingga penggeledahan dan penyitaan.
“Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil,” kata hakim.
Adapun Praperadilan ini terkait penerbitan surat perintah penyidikan, penetapan status tersangka, penggeledahan dan penyitaan rumah di Sentul hingga pencekalan.
Sebelumnya, Febrie meminta hakim tunggal PN Jakarta Selatan membatalkan penetapan status tersangka hingga penggeledahan rumah di Sentul.
Ia juga meminta hakim menyatakan tidak sah seluruh tindakan hukum termasuk penerbitan surat perintah penyidikan, penyitaan hingga pencekalan.
Febrie turut mempersoalkan surat perintah penyidikan yang diterbitkan Kejaksaan Agung pada 11 Juli 2026.
Mereka menilai surat-surat tersebut merupakan tindakan turunan dari proses penyidikan dan penetapan tersangka yang mereka anggap tidak sah.
Atas dasar itu, kuasa hukum meminta hakim menyatakan surat panggilan terhadap Febrie yang diterbitkan Kejaksaan Agung juga tidak sah.
Sementara itu, Tim Hukum Polri menegaskan, penyidik sudah menemukan dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang dilakukan Febrie sebelum ditetapkan sebagai tersangka.
Temuan dugaan tindak pidana korupsi itu berkaitan dengan proses penanganan perkara PT. ASABRI serta PT. Jiwasraya yang dilakukan oleh Febrie.
Selain itu, diyakini juga ada Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tujuan menyamarkan dan menyembunyikan asal usul harta kekayaan yang dilakukan Febrie.
Tim hukum Polri menegaskan Febrie terlibat dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Kedua tindak pidana tersebut diatur dalam undang-undang khusus, sehingga masuk kategori tindak pidana khusus.
Selain itu, dalil kubu Febrie yang menyebut pengecualian bisa berlaku setelah seorang Jaksa ditetapkan sebagai tersangka juga turut dibantah.
Pasalnya dalam putusan Mahkamah Agung (MK), parameter yang dipakai yakni bukti permulaan cukup, bukan mensyaratkan status tersangka terlebih dahulu. (Sofyan)
