BERITA BEKASI – Eksekutif baiknya melakukan komunikasi yang transparan, konsultatif dan berbasis regulasi dengan Legislatif terkait rotasi mutasi pegawai.
Hal tersebut dikatakan, Wakil Ketua LSM GMBI Distrik Kota Bekasi, Delvin Chaniago, menyoal kritik dua politisi dari PDIP, terkait mutasi yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.
“Memang rotasi dan mutasi pegawai merupakan hak prerogatif Eksekutif atau Kepala Daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian,” terang Delvin, Jumat (31/7/2026).
Namun, kata Delvin, koordinasi dengan DPRD sangat lah penting untuk menjaga fungsi pengawasan dan kemitraan yang harmonis agar tidak menimbulkan kegaduhan politik.
“Juga dugaan penyalahgunaan wewenang. Dengarkan aspirasi atau masukan dari Legislatif mengenai kinerja Dinas sebagai bahan pertimbangan untuk evaluasi,” tuturnya.
Sebab, sambung Delvin, rotasi mutasi bertujuan untuk menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat “the right man on the right place” demi mempercepat program pembangunan.
Untuk itulah, lanjut Delvin, komunikasi antara Eksekutif dan Legislatif adalah kunci utama keberhasilan tata kelola Pemerintahan dan stabilitas politik suatu Negara atau daerah.
“Hubungan ini bersifat kemitraan yang sejajar namun saling mengawasi checks and balances, bukan berjalan masing-masing dengan pencitraannya sendiri,” tandas Delvin.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Rudy Heryansah, menyoroti buruknya komunikasi antara Eksekutif (Pemkot Bekasi) dan Legislatif (DPRD Kota Bekasi)
“Ini bukan soal kami ingin mencampuri kewenangan Walikota, tapi komunikasi itu penting. Jangan sampai asal dalam menempatkan pejabat tidak sesuai kafasitas,” tegasnya.
Selain itu, mutasi juga tidak mengisi posisi definitive disektor vital seperti Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) dan Wakil Direktur (Wadir) RSUD Chasbullah Abdulmajid, Kota Bekasi.
“Dinkes dan RSUD Kota Bekasi itukan garda terdepan untuk memberikan pelayanan dasar ke masyarakat malah dibiarkan kosong,” pungkas Anggota Komisi I, Gilang Esa Muhammad. (Roni)
