BERITA BEKASI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi memperkuat komitmennya dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat melalui penandatanganan addendum rencana kerja dan nota kesepakatan (MoU) dengan BPJS Kesehatan Cabang Cikarang, tentang penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja yang didaftarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.
Penandatanganan tersebut dilakukan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Dr. Asep Surya Atmaja bersama Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cikarang, Erwin Fadillah di ruang kerja Plt. Bupati Bekasi di Komplek Pemkab Bekasi pada Rabu 1 Juli 2026 kemarin.
Kerja sama ini merupakan langkah strategis guna memastikan kesinambungan Program JKN sekaligus mempertahankan cakupan Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Bekasi yang saat ini telah mencapai 99,6 persen.
Asep mengatakan, penandatanganan addendum dan nota kesepakatan ini menjadi bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat terutama bagi warga yang membutuhkan.
“Alhamdulillah hari ini kita telah bertandatangan dengan Kepala BPJS Cabang Cikarang, terkait perpanjangan penjaminan kesehatan untuk warga kurang mampu di Kabupaten Bekasi,” ujarnya.
Asep menjelaskan, Kabupaten Bekasi saat ini telah berhasil mencapai cakupan UHC sebesar 99,6 persen. Menurutnya, kerja sama yang kembali diperpanjang ini menjadi upaya untuk memastikan capaian tersebut tetap terjaga.
“Seperti yang kita ketahui saat ini mempunyai UHC 99,6% dan hari ini pun telah ditandatangani, untuk apa? Untuk memastikan kalau Kabupaten Bekasi siap untuk mempertahankan UHC tersebut,” katanya.
Menurutnya, mempertahankan cakupan UHC di atas 95 persen merupakan sebuah pencapaian penting bagi pemerintah daerah karena menunjukkan komitmen dalam menjamin hak masyarakat terhadap layanan kesehatan.
Asep berharap sinergi antara Pemkab Bekasi dan BPJS Kesehatan dapat terus diperkuat termasuk melalui dukungan pemerintah pusat dalam pembiayaan peserta JKN.
“Dengan adanya kerja sama ini, masyarakat tetap dicover oleh BPJS Kesehatan. Kami juga berharap semoga ke depannya semakin banyak peserta yang pembiayaannya dapat ditanggung oleh APBN, sehingga tidak hanya mengandalkan skema PBI PBD tetapi dari APBN juga,” ungkapnya.
Dengan adanya addendum rencana kerja ini, Plt Bupati berharap masyarakat semakin mudah memperoleh akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sekaligus memastikan keberlangsungan perlindungan kesehatan bagi seluruh warga di Kabupaten Bekasi. (Tim)
