BERITA BEKASI – Sebelumnya masa aksi Aliansi Rakyat Bekasi (ARB) di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, menyoal perizinan Perumahan Bumi Sakinah 2.
Kordinator Lapangan (Korlap), Raihan mengatakan, pihaknya sudah membawakan bukti berupa surat balasan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Dalam aksinya, Raihan, mendesak Pemkab Bekasi segera menyegel dan menghentikan segala kegiatan usaha bisnis Perumahan Bumi Sakinah Permai 2 yang berlokasi di Desa Pahlawan Setia.
“Proses pembangunan Perumahan Bumi Sakinah Permai 2 secara terstruktur merugikan Pemkab Bekasi selama 7 tahun,” ujarnya ketika aksi pada Selasa 15 Juli 2025 lalu.
Selain itu, kata Raihan, Bupati Bekasi, harus segera memanggil dan memeriksa sejumlah pejabat perizinan terkait izin Perumahan Bumi Sakinah Permai 2 oleh PT. Buana Media Nusantara.
“Bupati Bekasi harus segera memanggil dan memeriksa sejumlah pejabat Dinas perizinan yang terlibat dalam dugaan skandal kejahatan izin illegal yang telah merugikan daerah,” tungkasnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua KSM LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI), Rosul mengatakan, kabar aksi kawan-kawan ARB tersebut sudah tidak terdengar lagi kelanjutannya.
“Setelah aksi dari kawan-kawan ARB itu sudah tidak terdengar lagi kabarnya. Ya, kurang tahu direspon atau tidak sama Pemkab Bekasi,” tuturnya, Kamis (14/8/2025).
Sebab, kata Rosul, keluhan warga Kampung Tambun Kutut, Desa Pahlawan Setia sendiri soal akses jalan yang hanya bisa dilalui roda dua juga sampai sekarang ngak direspon,” sindirnya.
Sama halnya, sambung Rosul, bagaimana ramainya persoalan RSUD Cabangbungin juga suara masyarakat yang merasa dirugikan, tidak terlalu direspon Pemkab Bekasi.
“Ya, memang faktanya begitu. Trus kita mau bilang apalagi? Masyarakat bisa apa ketika Pemerintah Daerahnya kurang sensitive terhadap persoalan masyarakat bawah,” ucapnya.
Masyarakat, tambah Rosul, sekarang hanya bisa berkeluh dan melayangkan protes tanpa solusi apalagi perhatian. Suara keluhan masyarakat sekarang hanya pajangan di media social.
“Ngak apa-apa juga minimal menjadi catatan dipublic. Biarlah public yang menilai dan paling tidak kedepan bisa menjadi referensi dalam memilih pemimpin,” pungkas Rosul. (Hasrul)
