BERITA BEKASI – Ketua Badan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (BPPK-RI), Jhonson Purba, pesimis Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi, Jawa Barat, akan menetapkan tersangka lain.
Hal itu dikatakan Jhonson menyoroti proses penanganan dugaan korupsi pengadaan alat-alat olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bekasi yang sudah menetapkan 3 orang tersangka dan dilakukan penahanan.
“Ya, paling hanya sebatas 3 orang itu yakni, AZ mantan Kadispora, AR selaku PPK dan AM swasta. Kalau dugaan keterlibatan beberapa Anggota Dewan kaitan aspirasi dan Walikota itu jauhlah. Jarang terjadi ditingkat Kejari,” kata Jhonson kepada Matafakta.com, Jumat (20/6/2025).
Jhonson berujar, seperti Kepala Daerah sekaligus menjabat sebagai Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Kota Bekasi dengan susunan Pengurus sebagian jajaran Kepala Dinas, termasuk Dispora juga cukup mengelitik.
“Itu juga janggal. Sebab pengaju, pendorong dan pengelolaan anggaran masih dilingkaran yang sama dan sudah barang tentu kental dengan kepentingan dan wewenang kaitan pengelolaan APBD Kota Bekasi,” sindirnya.
Kabar yang beredar, kata Jhonson, pengadaan alat-alat olahraga pada Dispora Kota Bekasi tersebut tidak ada dalam perencanaan maka melalui saluran aspirasi Dewan yang turun ditahun politik yakni, Pemilu Pilpres, Legislatif dan Pilkada.
Fakta ini, sambung Jhonson, sebenarnya bisa menjadi pintu masuk jika Penyidik Kejari Kota Bekasi, benar-benar serius menggali dan menuntaskan kasus dugaan korupsi berjema’ah yang terjadi pada proyek Dispora Kota Bekasi, tersebut.
“Informasinya kan Penyidik Kejari masih melakukan pemeriksaan dan semoga tidak hanya sebatas memuaskan publik, karena kasus ini sempat jadi sorotan, tapi betul-betul tuntas meski tipis harapan,” tuturnya.
Sebab, tambah Jhonson, sekali lagi setingkat Kejaksaan Negeri atau Kejari jarang melakukan pemeriksaan atau pengembangan kasus sampai ke Kepala Daerah paling hanya sebatas dilevel Kepala Dinas kebawah tidak sampai keatas.
“Ya, memang sudah begitu cerita penegakkan hukum ditingkat wilayah. Jangankan tingkat Kepala Daerah ditingkat Legislatif aja seperti Dewan jarang kena ditingkat Kejari. Biar pemeriksaan muter-muter juga tetap akhirnya 3 orang itu,” pungkas Jhonson. (Indra)
