Kasus BTS 4G, Kuasa Hukum Sebut Galumbang Tak Bersalah Secara Hukum

- Jurnalis

Selasa, 7 November 2023 - 14:18 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Galumbang Menak Simanjuntak

Foto: Galumbang Menak Simanjuntak

BERITA JAKARTA – Galumbang Menak Simanjuntak terdakwa proyek pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), sama sekali tidak diuntungkan. Sebab, Jaksa tidak bisa membuktikan bahwa kliennya telah melakukan korupsi.

Hal tersebut, diungkapkan Kuasa Hukum terdakwa, Galumbang Menak Simanjuntak, Maqdir Ismail dalam pembelaanya (pledoi) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (6/11/2023) kemarin.

Apalagi, kata Maqdir, dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung (Kejagung) disebutkan, kliennya memang tidak terbukti menikmati uang hasil korupsi tersebut dan pihaknya menegaskan bahwa Galumbang tidak bersalah secara hukum.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kliennya saya tidak ada kaitannya dengan proyek nasional itu. Jadi, sangat tidak mungkin dipersalahkan. Bahkan dalam prosesnya, beliau tidak terlibat, apalagi mendapatkan keuntungan dari proyek ini. Beliau juga tidak pernah menerima sesuatu dari proyek ini,” tegas Maqdir.

Baca Juga :  Alvin Lim: Penangkapan Buruh Perkebunan Sawit PT. SKB Sumsel Kriminalisasi!

Dikatakan Maqdir, perbuatan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terpenuhi jika seseorang sudah menerima sejumlah uang dan setelah itu mempergunakannya. “TPPU itu menerima, setelah itu dicuci. Kalau tidak pernah menerima, apa yang dicuci?,” ucap Maqdir.

Menurut Maqdir, terkait dugaan terjadinya korupsi dalam proyek BTS 4G Kominfo, seharusnya diselesaikan dahulu pada ranah administratif. Sebab proyek tersebut masih berjalan namun justru yang dikejar adalah penyelesaian pidananya.

Karena, tambah Maqdir, mereka telah berniat baik untuk menyelesaikam persoalan ini. Padahal kerugian negara tidak ada. Atas dasar itulah, seharusnya Galumbang Menak dapat dibebaskan.

“Jadi, harusnya dibebaskan. Karena konsunsursium rugi. Plus cara penghitungan BPKP juga keliru. Jaksa tidak bisa membuktikan apa pun,” pungkasnya.

Sebelumnya, dalam sidang tuntutan, Jaksa meminta Majelis Hakim Tipikor agar menyatakan Galumbang Menak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah.

Baca Juga :  PK Sengketa Merek, Ratusan Karyawan Polo Ralph Lauren Kembali Geruduk MA

Galumbang dianggap telah turut serta melakukan tindak pidana korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam perkara korupsi BTS 4G.

Galumbang dinilai melanggar Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 Undang-Undang (UU) No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010, tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Galumbang Menak Simanjuntak dengan pidana penjara selama 15 tahun dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap dilakukan penahanan di rutan,” kata Jaksa.

Selain itu, Galumbang juga dituntut membayar denda Rp1 miliar subsider 1 tahun kurungan. Jaksa menyatakan, terdakwa tidak terbukti menikmati uang korupsi, sehingga tidak dikenakan kewajiban membayar uang pengganti. (Sofyan)

Berita Terkait

Hadiah Fenomenal Reformasi 1998 Hingga Kembali ke Neo Orde Baru! 
PK Sengketa Merek, Ratusan Karyawan Polo Ralph Lauren Kembali Geruduk MA
Quotient TV: Buruh PT. SKB di Sumsel Ditangkap Tanpa Surat Penahanan
TEAM GARUDA-08 Bekasi Raya Kecam Rocky Gerung Hina Prabowo
Alvin Lim: Penangkapan Buruh Perkebunan Sawit PT. SKB Sumsel Kriminalisasi!
Warga Perumahan Grand Tarumaja Gugat Developer, BUMN Hingga Presiden
Asset Sitaan KSP Indosurya Raib, Dirtipideksus Disomasi Para Korban
Kasus Tambang, KSST Gelar Dialog “Korupsi Sambil Berantas Korupsi”
Berita ini 30 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 20 Mei 2024 - 16:43 WIB

Waduh…!!!, di Kabupaten Bekasi Lantik Pejabat BUMD Jelang Tengah Malam

Senin, 20 Mei 2024 - 14:09 WIB

Dukung Pencalonan Tri Adhianto, MUI Kota Bekasi Terpapar Politik Praktis

Senin, 20 Mei 2024 - 09:41 WIB

Cegah Penyakit DBD, RT01 Perumahan VGH Kebalen Gelar Fogging  

Senin, 20 Mei 2024 - 08:28 WIB

DR. Weldy: Urgensinya Apa Akomodasi PPK dan PPS Plesiran ke Bali

Minggu, 19 Mei 2024 - 17:52 WIB

Polres Kabupaten Bekasi Didesak Usut Pengancaman Keluarga Pirlen Sirait

Jumat, 17 Mei 2024 - 17:13 WIB

Pasca Pemberitaan Proyek Conblock SDN 02 Kebalen Dadakan Pasang Plang

Jumat, 17 Mei 2024 - 16:04 WIB

Pengurus PWI Bekasi Raya Bakal Dilantik 26 Juni 2024

Jumat, 17 Mei 2024 - 15:55 WIB

DBMSDA Kota Bekasi Kembali Anggarkan Rp1,8 Miliar Proyek Sumur Resapan

Berita Terbaru

Foto: Samuel F Silaen

Berita Utama

Hadiah Fenomenal Reformasi 1998 Hingga Kembali ke Neo Orde Baru! 

Senin, 20 Mei 2024 - 14:39 WIB

Foto: Giat Fogging Wilayah RT01 RW024 Perum VGH Kebalen, Minggu 19 Mei 2024

Seputar Bekasi

Cegah Penyakit DBD, RT01 Perumahan VGH Kebalen Gelar Fogging  

Senin, 20 Mei 2024 - 09:41 WIB

Foto: DR. Weldy Jevis Saleh, SH, MH dan Jajaran PSI Kota Bekasi

Seputar Bekasi

DR. Weldy: Urgensinya Apa Akomodasi PPK dan PPS Plesiran ke Bali

Senin, 20 Mei 2024 - 08:28 WIB