BERITA JAKARTA – Pasca pemanggilan seluruh Kepala Polisi Daerah (Kapolda) di Indonesia berserta para Kapolres se-Nusantara oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara.
Menanggapi hal tersebut, Koordinator Simpul Aktivis Angkatan 98 (Siaga98), Hasanuddin menyarankan agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjalin kerjasama dengan lembaga Badan Intelijen Negara (BIN), guna membenahi “carut marut” diinstitusi Kepolisian RI atas kegaduhan selama ini.
Menurut Hasanuddin dengan melibatkan unsur BIN untuk melakukan reformasi ditubuh Korps Tribrata. Sebab, survei nasional kepercayaan publik terhadap lembaga hukum per Juni-Juli 2022 yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan tingkat kepercayaan Polri sebesar 72 persen dan berada pada posisi tertinggi setelah Kejaksaan 70 persen serta KPK 63 persen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Akan tetapi setelah terjadi peristiwa penembakan Brigadir J, LSI merilis survey di bulan Agustus 2022. Hasilnya tingkat kepercayaan publik turun drastis yakni Polri 69,6 persen menjadi terendah setelah Kejaksaan 75,3 persen dan KPK 73,2 persen.
“Kami Simpul Aktivis Angkatan 98 atau SIAGA 98 menyampaikan hal sebagai berikut. Pertama, terhadap peristiwa Brigadir J, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan ada persoalan kultural dan struktural di Kepolisian, dan hal ini secara skeptis dipertegas dengan pernyataannya bahwa lebih baik 60 tahun dengan polisi jelek, dari pada semalam tanpa polisi,” ujarnya, Senin (17/10/2022).
Kedua, tambah Hasanuddin, peristiwa dampak atas peristiwa gas air mata Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur dan dugaan keterlibatan salah satu Petinggi Polri dalam kasus narkoba, perlu dilakukan evaluasi dan pembenahaan komprensif.
“Ketiga, evaluasi dan pembenahan ini tidak cukup jika dilakukan oleh internal Keposian sendiri, sebab berkaca sendiri seringkali tidak objektif dalam menilai kekurangan dan mencari dimana sisi kultural dan struktural yang harus dibenahi,” pungkas Hasanuddin. (Sofyan)
