Zholimi Fadel Muhamad, La Nyalla Akankah Bernasib Sama Dengan Setya Novanto

BERITA JAKARTA – Publik ketika memperhatikan akun website Dpd.go.id dan Instagram DPD RI yang merupakan akun Media Sosial (Medsos) resmi milik DPD-RI sangatlah aneh dimana tidak ada pernyataan maupun kegiatan Fadel Muhammad sebagai Anggota DPD-RI  2019-2024 dan sebagai Wakil Ketua MPR RI.

Hal itu diungkapkan, Sekjen Aliansi Masyarakat dan Pemuda Nusantara Merah Putih (AMPUH), Heru Purwoko yang menilai aneh dan janggal. Sebaliknya, malah yang ada berita-berita yang memuat desakan agar Fadel Muhammad diberhentikan dan berita penjelasan La Nyalla soal Etik Minta BK Berhentikan Fadel Muhamad.

“Lebih mengherankan lagi, Instagram DPD RI pada 16 September 2022, memuat konten pernyataan Margarito Kamis, tentang Keputusan DPD-RI soal Fadel Muhammad legal dan harus ditindaklanjuti. Ada hubungan apa pernyataan Margarito hingga harus dimuat dalam akun resmi milik DPD RI itu,” tegas Heru kepada Matafakta.com, Kamis (6/10/2022).

Diungkapkan Heru, berdasarkan data dan fakta yang ada AMPUH DPD RI, LaNyalla secara sengaja telah memanfaatkan jabatan dan wewenangnya menggunakan akun resmi DPD-RI untuk kepentingan pribadinya dalam rangka ingin menyingkirkan Fadel Muhammad dari Keanggotaan DPD-RI maupun kursi Wakil Ketua-MPR-RI.

“Ini suatu tindakan yang sangat dzolim terhadap Fadel Muhamad. AMPUH ingatkan Ketua DPD-RI LaNyalla jangan sampai bernasib sama seperti Setya Novanto yang pernah menzolimi Fadel Muhammad diakhir periode jabatannya terkena kasus hukum,” ujarnya.

AMPUH juga mendesak BK DPD-RI bersikap objektif menyikapi persoalan ini, karena ada anggapan bahwa BK DPD-RI sepertinya berat sebelah dengan berbagai laporan yang masuk mengenai LaNyalla, termasuk laporan Fadel Muhammad, terkait manipulasi tandatangan membelokan agenda sidang mosi tidak percaya.

“Laporan dari elemen masyarakat ataupun pribadi mengenai La Nyalla yang diduga telah melakukan pelanggaran ketentuan Kode Etik, Tatib dan UU MD3 sampai dengan sekarang tidak ada sama sekali tindaklanjutnya seperti apa tindakan dari BK DPD-RI,” pungkasnya. (Sofyan)