Ketua Koordinator BUMN Watch Minta Erick Thohir Mundur Dari Jabatan

- Jurnalis

Sabtu, 6 November 2021 - 09:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Koordinator BUMN Watch, Naldy N Haroen, SH, MH

Ketua Koordinator BUMN Watch, Naldy N Haroen, SH, MH

BERITA JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, diminta mundur dari jabatannya. Permintaan mundur tersebut disampaikan, Ketua Koordinator BUMN Watch, Naldy N Haroen, SH, MH.

“Kami minta Erick Thohir segera mundur dari jabatannya sebagai menteri BUMN, karena terindikasi terlibat dalam bisnis alat Polymerase Chain Reaction atau PCR,” tegas Naldy, Jumat (5/11/2021).

Seharusnya, smabung Naldy, sebagai seorang Menteri, Erick tidak patut mengambil keuntungan dengan cara berbisnis PCR ditengah penderitaan rakyat saat ini.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Naldy, jika tidak mengundurkan diri sebaiknya Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera memecat Erick Thohir sebagai Menteri BUMN.

“Presiden kami harapkan bersikap tegas untuk melakukan reshuffle terhadap kabinetnya. Paling utama adalah, Erick Thohir harus dicopot,” tegas Naldy lagi.

Baca Juga :  BPJS Kesehatan Kembali Menyita Perhatian Publik

Lebih lanjut Naldy menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya juga akan melaporkan dugaan bisnis PCR yang dilakukan Erick Thohir tersebut ke penegak hukum.

“Tidak elok rasanya ditengah penderitaan rakyat saat pendemi namun ada Menteri yang mengambil keuntungan. Jika tidak mundur, Erick Thohir akan kita mundurkan,” kata Naldy.

Naldy Haroen pun mempertanyakan andil yang telah diperbuat seorang Erick Thohir bagi bangsa ini.

“Apa sih andil Erick pada Republik ini? hanya melaksanakan Asian Games saja. Itupun banyak issue terjadinya KKN.  Belum ada track record Erick Thohir pada Republik ini,” ucap Naldy.

Naldy mengaku, kasihan dengan Presiden Jokowi lantaran ada Menteri yang berpura-pura loyal. Namun, dia justru malah memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi.

Baca Juga :  Kasus Dugaan Korupsi Impor Gula, Penyidik Tetapkan 9 Tersangka

“Beliau orang baik. Beliau menyangka orang-orang di sekelilingnya juga dianggap orang loyal dan baik. Padahal pebisnis semua. Mereka hanya mencari keuntungan pribadi,” tambahnya.

Naldy mengajak semua pihak untuk memberikan masukan kepada Presiden Jokowi, terkait kelakuan para Menterinya saat ini yang cenderung bermain aman untuk kepentingan Pemilu 2024.

Dia yakin 100 persen, tambah Nady, Presiden Jokowi maupun keluarganya tidak ada yang berbisnis. Namun, Menterinya malah memanfaatkan situasi massa pandemi ini.

“Mari kita bersama-sama menyadarkan Pak Jokowi. Kasihan beliau yang betul-betul bekerja untuk negara dilain pihak ada Menterinya sibuk berbisnis ditengah pandemi,” pungkas Naldy. (Stave)

Berita Terkait

IMI Soroti Pelatihan LC Karaoke Bersertifikat Kemenaker RI
Hari Ini, Boyamin Buat Laporan ke KPK Soal Terbitnya Sertifikat Laut
Jamdatun RI Pulihkan Keuangan Negara Rp2,4 Triliun
BPJS Kesehatan Kembali Menyita Perhatian Publik
Kasus Impor Gula, Penyidik Pidsus Kejagung Cekal Dirut PT. KTM
Kuasa Hukum KPK Tak Hadir, Sidang Prapid Sekjen PDIP Ditunda
Satgas SIRI Kejagung Tangkap Buronan Kejaksaan Tinggi Kalsel
Imunitas Jaksa Agung Disoal, Ini Kata Pakar Hukum Pidana
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 23 Januari 2025 - 11:26 WIB

IMI Soroti Pelatihan LC Karaoke Bersertifikat Kemenaker RI

Kamis, 23 Januari 2025 - 10:30 WIB

Hari Ini, Boyamin Buat Laporan ke KPK Soal Terbitnya Sertifikat Laut

Kamis, 23 Januari 2025 - 01:12 WIB

Jamdatun RI Pulihkan Keuangan Negara Rp2,4 Triliun

Rabu, 22 Januari 2025 - 17:33 WIB

BPJS Kesehatan Kembali Menyita Perhatian Publik

Selasa, 21 Januari 2025 - 20:18 WIB

Kasus Impor Gula, Penyidik Pidsus Kejagung Cekal Dirut PT. KTM

Berita Terbaru

LC Bersertifikat Kemenaker RI

Berita Utama

IMI Soroti Pelatihan LC Karaoke Bersertifikat Kemenaker RI

Kamis, 23 Jan 2025 - 11:26 WIB

Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar

Berita Utama

Jamdatun RI Pulihkan Keuangan Negara Rp2,4 Triliun

Kamis, 23 Jan 2025 - 01:12 WIB

Foto: Ade Kuswara Kunang dan Asep Surya Atmaja

Uncategorized

Pelantikan 6 Februari 2025, Ini Kata Ketua FKMPB Kabupaten Bekasi

Rabu, 22 Jan 2025 - 20:33 WIB

Unggahan Terkait BPJS Kesehatan

Berita Utama

BPJS Kesehatan Kembali Menyita Perhatian Publik

Rabu, 22 Jan 2025 - 17:33 WIB