Pandemi, Aptrindo Jateng: Pembatasan Operasional Truk Tak Tepat

- Jurnalis

Kamis, 19 November 2020 - 18:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BERITA SEMARANG – Pengusaha truk yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Jawa Tengah (Jateng) menganggap rencana Pemerintah membatasi operasional truk 3 sumbu keatas mengada-ada dan tidak ada urgensinya sama sekali. Hal tersebut, disampaikan Wakil Ketua Aptrindo Jateng & DIY Bambang Widjanarko di Semarang, Kamis (19/11/2020).

Rencana Pemerintah itu, dalam rangka hari libur nasional yang bertepatan dengan perayaan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.

Diungkapkan Bambang, sejak bulan Maret 2020, utilisasi truk-truk anggota Aptrindo Jateng masih belum stabil dan sering dibawah 50 persen dari keseluruhan unit yang ada imbas dari masih lesunya dunia usaha dimassa pandemi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Lha kok sekarang malah mau dibatasi lagi jumlahnya yang boleh beroperasi. Pemerintah ini maunya bagaimana. Kok seolah-olah tidak punya sense of crisis. Ini namanya pembatasan operasional truk yang tidak tepat,” kata Bambang.

Menurut Bambang, pembatasan operasional pada hampir seluruh hari libur nasional memang seolah telah menjadi pilihan yang semakin kerap dilakukan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam beberapa tahun terakhir.

“Mestinya Pemerintah menghimbau agar dalam masa pandemi ini masyarakat menunda bepergian ataupun berlibur. Sementara, mendahulukan kinerja sektor logistik dulu agar bisa menyelamatkan banyak pengusaha angkutan barang dari kebangkrutan massal,” jelasnya.

Bukan malah sebaliknya, sambung Bambang, membuka pintu lebar-lebar bagi yang akan berlibur dan berpotensi menambah jumlah terinfeksi Covid-19. Di sisi lain menahan distribusi barang yang sama sekali tidak berpotensi menambah jumlah penularan Covid-19.

Bambang menambahkan, dengan jumlah truk yang ada sekarang, Pemerintah terkesan sudah kewalahan menyediakan sarana dan prasarana jalannya. Apalagi, jika penindakan terhadap ODOL nantinya dilakukan secara rigid benar, maka otomatis akan ada penambahan minimal 2 kali jumlah truk yang ada.

“Jangan-jangan lama-lama akan ada pembatasan operasional ganjil-genap untuk truk di seluruh jalan nasional,” pungkasnya. (Nining)

Berita Terkait

Dinkes Pegunungan Arfak Papua Barat Gelar Workshop Gender dan Imunisasi
Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung Pengadilan Tinggi Papua Barat
Progres Proyek di Kabupaten Blitar Lambat, Jaksa Siap Keluarkan Pendapat Hukum
STIH dan Kejari Pulau Taliabu Mou Magang Mahasiswa
Kejari Pulau Taliabu Maluku Utara Tempati Kantor Baru
Fora 2024, DPP Inkindo Jateng Hadirkan Forjakon Kabupaten Semarang
Inkindo Jateng Gandeng APH Bahas Persoalan Hukum dan Pencegahan
Babinsa Kodim 0802 Ponorogo Peduli Warga Kesulitan Air Bersih
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 28 Oktober 2024 - 10:26 WIB

Dinkes Pegunungan Arfak Papua Barat Gelar Workshop Gender dan Imunisasi

Senin, 28 Oktober 2024 - 09:49 WIB

Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung Pengadilan Tinggi Papua Barat

Sabtu, 19 Oktober 2024 - 11:31 WIB

Progres Proyek di Kabupaten Blitar Lambat, Jaksa Siap Keluarkan Pendapat Hukum

Jumat, 18 Oktober 2024 - 16:58 WIB

STIH dan Kejari Pulau Taliabu Mou Magang Mahasiswa

Kamis, 3 Oktober 2024 - 19:13 WIB

Kejari Pulau Taliabu Maluku Utara Tempati Kantor Baru

Berita Terbaru

Duet Heri Koswara-Sholihin di Pilkada Kota Bekasi 2024

Seputar Bekasi

Diterpa Isue Miring Tak Pengaruhi Elektabilitas Heri Koswara-Sholihin

Sabtu, 23 Nov 2024 - 21:35 WIB

Foto: Heri Koswara & Sholihin

Seputar Bekasi

Jelang Pencoblosan, Elektabilitas Heri Koswara-Sholihin Terus Meroket

Sabtu, 23 Nov 2024 - 20:37 WIB

Foto: Saat Petugas Kepolisian Melakukan Olah TKP di Lokasi Kejadian di Depan Gedung PWI Bekasi Raya

Seputar Bekasi

Ini kata Terduga Pelaku Penganiaya Wartawan di Depan Gedung PWI Bekasi

Sabtu, 23 Nov 2024 - 14:49 WIB