BERITA BEKASI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi terus memperkuat langkah strategis dalam menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten melalui pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan industri.
Upaya tersebut diyakini menjadi solusi untuk menekan angka pengangguran sekaligus meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal di tengah pesatnya pertumbuhan kawasan industri.
Komitmen tersebut disampaikan Plt. Bupati Bekasi, Dr. Asep Surya Atmaja usai menghadiri High Level Meeting (HLM) Lintas Kementerian bertema “Kolaborasi Strategis Sensus Ekonomi 2026, Fondasi Daya Saing Industri Masa Depan” yang diselenggarakan BPS Provinsi Jawa Barat di Nuanza Hotel & Convention, Jalan KH. Makmun Nawawi, KM. 40 No.17, Desa Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Selasa (21/7/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Ketenagakerjaan, Prof. Yassierli dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti.
“Kabupaten Bekasi masih memiliki angka pengangguran sekitar delapan persen. Karena itu, kita membutuhkan penguatan Balai Latihan Kerja atau BLK dan pendidikan vokasi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan industri,” ujar Asep.
Menurut Asep, Kabupaten Bekasi sebagai kawasan industri terbesar di Asia Tenggara memiliki peluang besar untuk menyerap tenaga kerja lokal. Namun, peluang tersebut harus diimbangi dengan kesiapan kompetensi para pencari kerja agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang terus berkembang.
“Kalau kita memberikan pelatihan, tetapi yang diajarkan tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan, tentu hasilnya tidak optimal. Karena itu yang harus dilakukan adalah menyelaraskan kebutuhan industri dengan materi pelatihan,” katanya.
Asep menjelaskan, Pemkab Bekasi akan memperkuat kolaborasi antara Dinas Ketenagakerjaan dengan pengelola kawasan industri untuk memetakan kebutuhan tenaga kerja secara berkala. Dari pemetaan tersebut, Pemerintah akan menyusun program pelatihan vokasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan dunia usaha dan dunia industri.
“Saya akan mengundang sebelas kawasan industri untuk duduk bersama. Kita ingin mengetahui secara rinci tenaga kerja seperti apa yang dibutuhkan Perusahaan. Setelah itu baru kita siapkan melalui program vokasi dan pelatihan kerja,” tegasnya.
Asep menilai pola tersebut akan menciptakan keterhubungan yang lebih kuat antara dunia pendidikan, pelatihan dan dunia kerja. Dengan demikian, lulusan pelatihan tidak lagi mengalami kesenjangan kompetensi ketika memasuki pasar kerja.
“Anak-anak kita harus dipersiapkan sejak awal. Jangan ketika perusahaan membutuhkan tenaga kerja, kompetensinya justru tidak sesuai. Vokasi harus menjadi jembatan antara kebutuhan industri dengan kesiapan tenaga kerja lokal,” ujarnya.
Asep mengungkapkan dirinya juga telah berdiskusi langsung dengan Menteri Ketenagakerjaan mengenai penguatan program vokasi di Kabupaten Bekasi. Mengingat daerah ini menjadi salah satu pusat industri nasional, dukungan Pemerintah pusat dinilai penting untuk memperluas akses pelatihan kerja yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan manufaktur modern.
“Kami sudah mengusulkan kepada Pak Menteri agar penguatan vokasi di Kabupaten Bekasi menjadi perhatian. Bekasi memiliki perusahaan terbesar di Indonesia, sehingga perlu didukung dengan SDM yang benar-benar siap bekerja,” ungkapnya.
Selain meningkatkan kompetensi tenaga kerja, sinergi antara pemerintah daerah dan dunia industri juga diharapkan mampu memperbesar peluang penyerapan tenaga kerja lokal. Menurut Asep, keberadaan ribuan perusahaan di Kabupaten Bekasi harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.
“Kita ingin kerja sama antara pemerintah daerah dengan perusahaan semakin kuat. Apa yang dibutuhkan industri, itulah yang akan kita siapkan melalui pendidikan dan pelatihan. Dengan begitu masyarakat Kabupaten Bekasi memiliki kesempatan kerja yang lebih besar,” tuturnya. (Bray)
