BERITA BEKASI – KPK tengah didesak untuk mentersangkakan Kepala Dinas SDABMBK Kabupaten Bekasi, HL, terkait kasus ijon proyek yang menjerat Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang, ayahnya, HM. Kunang dan kontraktor Sarjan.
Dalam desakannya, Dewan Pengawas (Dewas) dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta membongkar tuntas keterlibatan Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK), Kabupaten Bekasi, HL.
Menanggapi hal tersebut, Aktivis Aliansi Kehendak Rakyat (AKHERA), Heru Purwoko mengatakan, kasus ijon proyek di Kabupaten Bekasi, sudah ada pihak yang dimintai pertanggungjawabannya secara hukum, terutama pihak swasta yang sudah divonis selama 3 tahun 3 bulan.
“Pihak swasta sudah lebih dulu divonis. Sementara Bupati nonaktif Ade Kuswara Kunang dan HM. Kunang prosesnya masih berjalan di Pengadilan Tipikor Bandung yang sebentar lagi mungkin sudah tuntutan,” terang Heru menanggapi Matafakta.com, Rabu (15/7/2026).
Justru, kata Heru yang perlu dipertanyakan ke Dewas maupun Pimpinan KPK itu adalah kasus proyek “WC Sultan” senilai Rp98 miliar yang sudah bertahun-tahun mengantung tanpa kepastian hukum meski KPK, sudah menetapkan tersangka, BS.
Padahal, sambung Heru, ketika itu, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, KPK akan meminta pertanggungjawaban hukum terhadap tersangka dari pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), BS yang sekarang menjabat sebagai Kepala Dinas Cipta Karya, Kabupaten Bekasi.
“BS sendiri juga terlibat dalam kasus ijon proyek. Dalam pengakuannya dipersidangan BS mengaku menerima uang sebesar Rp500 juta dari kontraktor Sarjan untuk diberikan ke HM. Kunang agar posisi jabatannya sebagai Kepala Dinas Cipta Karya bertahan,” ungkapnya.
Dalam keterangannya, Asep berujar bahwa penyelidikan kasus korupsi proyek WC Sultan di Kabupaten Bekasi hampir rampung. Namun sudah 4 tahun berlalu kasus tersebut tak kunjung dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
“Padahal, sudah menetapkan tersangka BS, tapi sampai sekarang belum juga dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor. Ada apa dengan KPK terkait proses korupsi WC Sultan? 4 tahun berlalu BS tak kunjung disidangkan sampai ketemu lagi kasus ijon proyek,” ujarnya.
Untuk itu, tambah Heru, pihaknya mendesak Dewas dan Pimpinan KPK segera menuntaskan kasus WC Sultan dengan melimpahkan berkas perkara dan tersangkanya ke Pengadilan Tipikor untuk segera disidangkan, karena public masih menunggu.
“Proyek pembangunan WC Sultan disejumlah sekolah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, viral karena menelan biaya hingga Rp196 juta untuk 1 toilet. Total akan dibangun 488 toilet dengan anggaran total Rp96,8 miliar,” pungkasnya. (Tim)
