BERITA BEKASI – Badru Iskandar resmi dilantik sebagai Pj. Kepala Desa Karang Rahayu yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan Kepala Seksi (Kasie) Pelayanan Publik pada Kantor Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi.
Badru resmi dilantik pada Jumat 12 Juni 2026 yang berlangsung di Aula Kantor Desa Karang Rahayu berdasarkan Surat Keputusan (SK) Plt. Bupati Bekasi Dr. Asep Surya Atmaja oleh Plt. Camat Karang Bahagia Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Hadir dalam pelantikan, Plt. Camat Karang Bahagia, M. Soleh, unsur DPMD, staf, RT, RW, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Akhmad Marjuki dan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, untuk memastikan transisi pemerintahan berjalan lancar.
Kepada Matafakta.com, Badru mengucapkan banyak terimakasih kepada istri orang tua dan semua unsur RT dan RW, Dusun atau masyarakat Kampung Pelaukan serta rekan dan sahabat, terutama, Plt. Bupati Bekasi, Dr. Asep Surya Atmaja.
“Saya mengajak kepada seluruh masyarakat dan rekan-rekan sejawat agar bersama sama mendampingi untuk memajukan Desa Karang Rahayu baik itu program jangka pendek, menengah dan jangka panjang untuk Desa Karang Rahayu,” terang Badru.
Badru berujar, jangan pernah sungkan untuk mengingatkan dalam kebaikan dan menegur saat dirinya lupa atau khilaf, karena sebagai manusia biasa pastinya masih memiliki kekurangan dan mendorong kita untuk terus belajar serta saling melengkapi satu sama lain.
“Hayo…kita bangun Desa bersama-sama dan menjadikan Desa Karang Rahayu sebagai kesatuan masyarakat yang utuh dengan menanamkan nilai integralistik atau kekeluargaan yang bersifat tanpa jarak yang menekankan sifat gontong royong dan musyawarah,” tuturnya.
Lebih jauh Badru mengatakan, dalam visi misinya tentu selaras dengan target Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi yakni, “Bekasi Bangkit, Maju dan Sejahtera dengan fokus utama, Pendidikan, Ekonomi dan Infrasetruktur masyarakat.
“Nantinya juga saya akan menerapkan seminggu sekali kumpul di Kantor Desa. Istilahnya ‘ngopi santai’ kali ya, bareng para staff Desa, BPD dan unsur lainnya untuk memonitor perkembangan tanpa jarak antara bawahan dan atasan,” harap Badru.
Selain itu, lanjut Badru, pengelolaan Dana Desa (DD) wajib dilakukan secara transparan agar terhindar dari penyalahgunaan dan memastikan setiap alokasi dana tepat sasaran. Sebab, transparansi bertujuan memberikan akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat.
“Transparan dalam bentuk apapun, terutama ADD dan sebagainya. Saya juga akan mempertanyakan kepada mantan Pj Kepala Desa Karang Rahayu Karya, selama menjabat apa saja yang sudah dikerjakan dari sumber ADD. Ini penting,” jelasnya.
Termasuk, akan pertanyakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), terkait bantuan dari Desa dan apa saja yang sudah dilakukan. Sebab, BUMDes merupakan Pilar Ekonomi Desa, karena modal seluruhnya atau sebagian besar dimiliki oleh Desa.
“Ini juga penting, karena modal seluruhnya atau sebagian melalui penyertaan kekayaan Desa, yang dipisahkan. BUMDes yang bergerak mengelola potensi sumber daya alam, aset dan layanan demi kesejahteraan masyarakat Desa,” pungkasnya. (Abray)
