BERITA BEKASI – Empat tahun sejak 2021, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kabupaten Bekasi yang digawangi Henri Lincoln selalu jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dengan potensi kerugian Negara sebesar Rp9,7 miliar.
Hal tersebut, dikatakan Ketua Badan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (BPPK-RI), Jhonson Purba, SH, MH, menyoroti kinerja Dinas SDABMBK Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
“Tahun 2021 BPK menemukan kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp798 juta lebih. Masuk tahun 2022 malah naik, bukannya berkurang yakni, Rp3,8 miliar lebih,” terang Jhonson menanggapi Matafakta.com, Jumat (20/2/2026).
Selanjutnya, kata Jhonson, tahun 2023 BPK kembali menemukan kekurang volume pekerjaan sebesar Rp2,6 miliar lebih. Begitu juga pada tahun 2024, BPK juga kembali menemukan 3 paket pekerjaan kekurangan volume sebesar Rp2,6 miliar lebih.
“Ini belum termasuk pekerjaan infrastruktur tahun 2025 seperti proyek pekerjaan DPT dan pengecoran Jalan di Kp. Ranca Iga, Cikarang Timur, senilai Rp10 miliar baru selesai 4 bulan sudah amblas,” sindir Jhonson.
Dengan fakta ini, lanjut Jhonson Dinas SDABMBK Kabupaten Bekasi dibawah kepemimpinan, Henri Lincoln, berhasil dalam dugaan menciptakan ijon proyek, ketimbang kinerjanya untuk membangun infrasetruktur Kabupaten Bekasi yang berkualitas.
“Dengan fakta ini juga harusnya Plt Bupati Bekasi, melakukan evaluasi terhadap Kepala Dinas SDABMBK Kabupaten Bekasi, Henri Lincoln, bukan sebaliknya malah terus dipertahankan,” tegas Jhonson heran melihat Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Apalagi, sambung Jhonson, Henri Lincoln selaku Kepala Dinas SDABMBK Kabupaten Bekasi, terperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait kasus ijon proyek yang menjerat Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang bersama ayahnya, HM. Kunang dan kontraktor Sarjan.
“Sebelumnya Henri Lincoln juga terperiksa KPK dalam kasus suap perizinan Meikarta tahun 2019 saat menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kabupaten Bekasi,” ungkapnya.
Beberapa fakta diatas, tambah Jhonson, tidak ada alasan bagi Plt Bupati Bekasi yang sekarang dijabat Dr. Asep Surya Atmaja untuk tidak melakukan evaluasi terhadap Dinas SDABMBK Kabupaten Bekasi yang kini dijabat Henri Lincoln.
“Justru akan menjadi sebuah pertanyaan kalau Dinas SDABMBK Kabupaten Bekasi tidak segera dilakukan evaluasi bagi Pemerintah Daerah yang menginginkan Pemerintah yang bersih dan maju untuk Kabupaten Bekasi lebih baik lagi,” pungkas Jhonson. (Tim)
