BERITA BEKASI – Rombongan perwakilan masyarakat yang terdiri dari perwakilan petani setiap Kecamatan diwilayah Utara Bekasi, warga Perumahan terdampak, serta warga sekitar bendung BSH-0 menggelar audiensi untuk menyampaikan keluhan mendalam terkait proyek bendung BSH-0 sampai BSH-34.
Namun sayangnya, Plt. Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, tidak hadir dalam pertemuan yang sudah dijadwalkan sebelumnya, hanya jajaran Pemerintahan Kabupaten yang mewakili kehadirannya.
Perwakilan yang diwakili Ustad Jejen selaku Ketua Petani Penggerak Gotong Royong Bekasi Wilayah Utara dan Muhamad Fauzi selaku Sekretaris Petani Bekasi Wilayah Utara menyampaikan bahwa mereka telah mengirimkan surat undangan resmi dan mengkonfirmasi jadwal audiensi jauh-jauh hari.
Namun, pihak Plt. Bupati Bekasi hanya menyampaikan pesan melalui staf bahwa tidak dapat hadir tanpa memberikan penjelasan secara rinci. Kehadiran hanya datang dari beberapa pejabat jajaran Pemerintah Daerah yang membuat perwakilan masyarakat merasa tidak diterima dengan serius.
“Kami datang dengan perwakilan dari setiap Kecamatan di Utara Bekasi, mewakili ribuan petani, warga Perumahan terdampak, dan warga sekitar bendung BSH-0. Kami berharap bisa berbicara langsung dengan Plt. Bupati Bekasi, namun malah hanya dihadapkan pada jajaran Pemerintahan saja,” terang Ustadz Jejen.
“Padahal, seluruh proyek dari BSH-0 sampai BSH-34 yang dikelola PT. Nauli Lestari Jaya dengan anggaran sebesar Rp68 miliar, tidak sesuai dengan rencana yang disetujui,” sambungnya.
Menurutnya, beberapa titik pengelak diberbagai bendung dalam rangkaian BSH-0 sampai BSH-34 telah longsor tiga kali, banyak struktur sitepile roboh total, hanya satu orang Pejabat Ahli Pengarah Teknis bertugas untuk seluruh lokasi proyek dan keamanan kerja sangat terabaikan.
“Sebanyak tujuh unit excavator juga rusak parah akibat banjir dan longsor di berbagai titik lokasi. Kita telah menanggung kerugian besar akibat kegagalan seluruh proyek ini, datang ke sini untuk mencari solusi namun Plt. Bupati Nekasi malah mangkir, hanya ada jajaran Pemerintah yang menerima keluhan kita,” tegas Ustad Jejen kecewa.
Ustadz Jejen juga mengingatkan betapa pentingnya menghormati alam dan sungai yang menjadi hajat hidup banyak orang di wilayah cakupan proyek BSH-0 sampai BSH-34.
“Jangan main-main dengan alam dan jangan abaikan keluhan rakyat dari setiap Kecamatan di Utara Bekasi. Jika Plt. Bupati Bekasi terus mangkir dan tidak bertindak, atau jika ada yang menyalahkan petani atau diduga ada korupsi anggaran pada proyek ini, kami akan langsung melaporkan ke pusat, bahkan Presiden RI dan Kejaksaan Agung dan KPK,” tandasnya.
Sementara itu, Muhamad Fauzi menguraikan dampak serius yang melanda masyarakat di seluruh wilayah terdampak. Perwakilan petani dari setiap Kecamatan di Utara Bekasi melaporkan bahwa pasokan air irigasi dari seluruh rangkaian bendung BSH-0 sampai BSH-34 hampir tidak berfungsi yang menyebabkan beberapa Desa di hilir mengalami kekeringan parah.
“Warga Perumahan terdampak khawatir dengan risiko banjir yang semakin tinggi, sedangkan warga sekitar bendung BSH-0 merasakan gangguan aktivitas sehari-hari akibat kondisi proyek yang tidak maksimal,” tuturnya.
“Petani dari setiap Kecamatan di Utara Bekasi mengalami kegagalan tanam dan panen masif! Jika ditambah cuaca hujan ektrim yang semakin sering, kondisi bisa lebih memprihatinkan bahkan mengancam nyawa. Kami tidak akan tinggal diam hanya karena yang hadir hanya jajaran Pemerintahan saja,” ujar Fauzi dengan emosi terkontrol.
Fauzi melanjutkan, masa tanam untuk panen menjelang Idul Fitri terganggu total, padahal petani telah menyiapkan segala sesuatunya. Selain itu, warga perumahan terdampak dan warga sekitar bendung BSH-0 juga menghadapi kerugian ekonomi yang belum terhitung besar akibat gangguan akibat proyek dan ancaman banjir.
“Kami tetap akan menuntut penyelesaian masalah seluruh proyek BSH-0 sampai BSH-34, meskipun yang menerima keluhan kita hanya jajaran Pemerintah. Kami mengharapkan pihak yang hadir ini dapat menyampaikan seluruh keluhan dan tuntutan kita secara utuh kepada Plt. Bupati Bekasi,” tambahnya.
Dalam pertemuan dengan jajaran Pemerintahan, perwakilan masyarakat termasuk perwakilan petani setiap Kecamatan di Utara Bekasi, warga Perumahan terdampak dan warga sekitar bendung BSH-0 mengajukan serangkaian tuntutan yang jelas dan tidak bisa ditunda, dengan permintaan agar disampaikan secara resmi kepada Plt. Bupati Bekasi:
- Melaksanakan audit dan investigasi menyeluruh terhadap seluruh proyek BSH-0 sampai BSH-34 oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi serta BPKP Provinsi Jawa Barat, dimulai dalam minggu ini.
- Menindak tegas semua pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek BSH-0 sampai BSH-34, termasuk pengembang, Pejabat Penanggung Jawab Teknis proyek dan oknum yang diduga terlibat praktik tidak bertanggung jawab maupun korupsi sesuai hukum yang berlaku.
- Memastikan seluruh proyek BSH-0 sampai BSH-34 selesai sebelum masa tanam berikutnya dengan mutu memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar ISO, serta menyelesaikan program normalisasi sungai dengan memperhatikan hak dan keselamatan masyarakat.
- Melakukan koordinasi intensif dan berkala dengan Badan Pengelola Sungai (BWS) Citarum dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi untuk memastikan penyelesaian yang tepat bagi seluruh proyek BSH-0 sampai BSH-34
- Memberikan kompensasi layak sesuai kerugian yang dialami petani setiap kecamatan di Utara Bekasi, warga perumahan terdampak, dan warga sekitar bendung BSH-0, dibayarkan dalam 30 hari setelah verifikasi oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bekasi.
- Menegakkan hukum secara tegas berdasarkan Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2016, tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2019, tentang Sumber Daya Air, serta ketentuan terkait dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Plt. Bupati Bekasi wajib memberikan penjelasan resmi terkait alasan mangkir dari audiensi ini dan menjadwalkan pertemuan langsung dengan seluruh perwakilan masyarakat dalam waktu maksimal 3 hari kerja ke depan.
“Kami tidak akan menerima perlakuan diabaikan dengan cara mangkir. Untuk menunjukkan keseriusan kami dan menuntut agar Plt. Bupati Bekasi hadir secara langsung, kami akan bermalam di halaman Pemda Kabupaten Bekasi sampai beliau datang dan bersedia berbincang langsung dengan kami,” tegas Ustad Jejen.
Perwakilan juga memberikan peringatan tegas yang disampaikan kepada jajaran Pemerintah untuk diteruskan kepada Plt. Bupati Bekasi.
“Ini bukan masalah sepele. Ini tentang masa depan rakyat dari setiap Kecamatan di Utara Bekasi dan ketahanan pangan Negara! Jika tuntutan kami tidak dipenuhi dan Plt. Bupati Bekasi tidak mau bertanggung jawab, kami akan segera melaporkan seluruh kekacauan ini ke Kementerian terkait dan Presiden Republik Indonesia,” pungkasnya. (Mul)
