BERITA BEKASI – Kepala Badan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (BPPK)-RI, Jhonson Purba, SH, MH, mencium aroma tak sedap dalam dugaan proyek gagal konstruksi di Kampung Ranca Iga, Desa Cipayung, Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Pasalnya, kata Jhonson, pasca longsor hingga sekarang terputus, Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Bina Konstruksi (SDABMBK), Kabupaten Bekasi, hanya sebatas melakukan assesmen, tidak meminta pertanggung jawaban pihak kontraktor.
“Ada apa dengan Kepala Dinas Binamarga?. Apa masih mau mengakali anggaran dari APBD lagi untuk melakukan perbaikan pada proyek pengecoran jalan dan TPT tersebut,” sindir Jhonson menanggapi Matafakta.com, Selasa (27/1/2026).
“Kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan berkelanjutan. Kegagalan struktur bangunan merupakan tanggung jawab penyedia jasa yakni, Kontraktor dan Konsultan Pengawas. Ngak bisa dibiarkan,” tegasnya.
Dikatakan Jhonson, Perjanjian Kontrak atau SPK, merupakan payung hukum utama yang mengikat kedua pihak mengenai hak dan kewajiban, termasuk sanksi, denda dan kewajiban perbaikan jika terjadi kegagalan konstruksi.
“Perpres Nomor: 12 Tahun 2021, tentang Perubahan Perpres Nomor: 16 Tahun 2018, mengatur secara rinci tata cara pelaksanaan pengadaan, termasuk mekanisme penanganan wanprestasidan kegagalan pekerjaan oleh penyedia jasa,” jelasnya.
Jhonson berujar, Dinas dapat menuntut kontraktor untuk memperbaiki kerusakan sepenuhnya atas biaya kontraktor, atau menuntut ganti rugi jika perbaikan tidak memungkinkan atau sudah lewat masa pemeliharaan.
“Jadi jangan nunggu Negara atau Pemerintah Daerah lagi yang harus mengeluarkan anggaran untuk memperbaiki kerusakan proyek yang diduga gagal konstruksi tersebut. Masa Pemerintah rugi dua kali. Uang Rp10 miliar ikut amblas begitu aja,” ujarnya.
Untuk itu, lanjut Jhonson, pihaknya akan mengawasi kelanjutan, terkait dugaan kegagalan pekerjaan proyek pengecoran jalan dan Tembok Penahan Tanah (TPT) yang berlokasi di Kampung Ranca Iga, Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi.
“Pasca longsor bahkan sekarang terputus juga tidak langsung dilakukan perbaikan. Bahkan terkesan Dinas Binamarga melindungi pihak kontraktor. Ada apa? Apa karena ada ijon proyek?, sehingga Dinas mengalah,” ulasnya.
Sekali lagi, tambah Jhonson, pihaknya BPPK-RI, mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) seperti Kejaksaan yang berada diwilayah segera melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Dinas SDABMBK, Kabupaten Bekasi.
“Anggaran Rp10 miliar untuk pengecoran jalan dan TPT kurang dari 300 meter yang berlokasi di Kampung Ranca Iga tersebut, bukan anggaran kecil, tapi luar biasa namun tidak mendapatkan kualitas pekerjaan yang baik. Negara telah dirugikan,” pungkasnya. (Tim)
