BERITA BEKASI – Ramli Lukman diusianya yang ke-82 cukup terbilang sepuh dikalangan warga Perumahan Villa Gading Baru (PGB) RT 07 RW 11, Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Meski tidak berkecimpung di dunia politik dalam menikmati masa pensiunnya anak ke-6 dari 16 bersaudara ini, tidak pernah ketinggalan mengikuti perkembangan khususnya di Bekasi baik Kota maupun Kabupaten Bekasi.
Ramli mengaku, cukup kaget dengan peristiwa yang menguncang Kabupaten Bekasi, terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjaring Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang bersama ayahnya, HM. Kunang.
“Baru 10 bulan memimpin Kabupaten Bekasi sudah terjaring KPK. Ini untuk yang kedua kalinya Bupati Bekasi yang terjaring KPK. Paling tidak ini menjadi pelajaran berharga supaya tidak terulang,” kata Ramli, Jumat (2/1/2026).
Menjadi seorang pemimpin seperti Bupati tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan secara financial dan masih berusia muda, tapi lebih dari sekedar itu, pemimpin harus memiliki wawasan, integritas dan kompetensi.
“Wawasan yang luas memungkinkan seorang pemimpin untuk memahami isu-isu kompleks, menganalisis data dan merumuskan kebijakan publik jangka panjang yang bermanfaat bagi masyarakat, bukan sekadar solusi instan berbasis uang,” tuturnya.
Untuk itu, lanjut Ramli, Kabupaten Bekasi saat ini butuh sosok orang yang benar-benar teruji dan memiliki pengalaman dan jam terbang yang cukup untuk membantu Plt Bupati Bekasi yang kini dijabat Dr. Asep Surya Atmaja.
“Belakangan muncul nama kader senior PDI-P, H. Jejen Sayuti ya ngak salah wajar dewan 4 periode masuk masa purnanya sebagai Anggota Dewan baik DPRD Kabupaten Bekasi maupun DPRD Provinsi, tanpa cacat,” ujarnya.
Dikatakan Ramli, kombinasi dari pengalamannya di Legislatif di dua tingkatan Pemerintahan DPRD Kabupaten Bekasi maupun Provinsi, sosok H. Jejen Sayuti, menjadi sosok yang harus diperhitungkan dalam lanskap politik Jawa Barat.
“Jejen pernah menjabat di Komisi II Bidang Perekonomian dan sebagai Anggota Badan Musyawarah di DPRD Provinsi Jabar. Di politik lokalnya, H. Jejen menjabat sebagai Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Bekasi periode 2009-2014,” jelasnya.
H. Jejen Sayuti dikenal karena beliu aktif menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Kabupaten Bekasi ditingkat Provinsi, terutama terkait bidang Pertanian dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Tak salah, kata Ramli, jika kehadiran H. Jejen Sayuti dinilai mampu meredam potensi konflik internal koalisi sekaligus menjaga kesinambungan arah kebijakan Bupati Bekasi non-aktif, Ade Kuswara Kunang yang tersandung KPK.
“Jabatan Wakil Bupati, bukan sekadar pelengkap administratif, tetapi mitra strategis Kepala Daerah dalam menjalankan roda Pemerintahan menjaga stabilitas politik serta memastikan program pembangunan berjalan efektif,” jelasnya.
Ramli pun berharap, keputusan akhir seharusnya mengedepankan kepentingan Kabupaten Bekasi, bukan sekadar kepentingan Partai atau figur tertentu. Pilih lah sosok yang bersih, berpengalaman, berwawasan dan sudah teruji.
“Kasus korupsi yang menjerat Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang sebaiknya dijadikan pelajaran dan kedewasaan kita berpikir agar tidak terulang lagi pemimpin di Kabupaten Bekasi ditangkap KPK,” pungkasnya. (Tim)
