BERITA BEKASI – Open bidding jangan sekedar formalitas, tapi harus dilakukan secara adil, transparan dan kompetitif untuk menghasilkan kandidat terbaik.
Hal tersebut, dikatakan Sekjen AMPUH, Heru Purwoko, menyoroti Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Jawa Barat.
“Jadi, bukan sekadar pencitraan atau pengkondisian pemenang yang disinyalir sudah ditentukan agar integritas dan kualitas pejabat terpilih terjamin,” terang Heru, Senin (29/12/2025).
Selain itu, kata Heru, dapat mencegah praktik korupsi atau mahar jabatan agar kepercayaan publik terjaga dan proses rekrutmen benar-benar menghasilkan SDM yang unggul.
“Jadi sekali lagi maaf, bukan cuma formalitas administrasi yang menghabiskan waktu dan anggaran tanpa hasil yang dapat menghambat kemajuan di Kabupaten Bekasi,” sindirnya.
Untuk itu, Heru, mendorong lembaga pengawasan seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam proses rekrutmen jabatan tinggi tersebut.
“Banyak pihak yang meminta KPK juga mendalami open bidding untuk menempati kursi empuk Kepala Dinas dan Kepala Badan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi,” tuturnya.
Sebab, sambung Heru, jauh sebelum open bidding perebutan kursi Sekretaris Daerah (Sekda), Kabupaten Bekasi nama Endin Samsudin sudah digadang dan dipastikan meraih posisi tersebut.
“Dengan pertimbangan berbagai latarbelakang penilaian public, baik secara keluarga maupun mantan tim sukses pemenangan Bupati terpilih. Wallahu a’lam, tapi pada akhirnya benar,” ucapnya.
Sekarang, lanjut Heru, open bidding Ekselon II dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang kini tinggal menunggu pengumuman hasil tiga nama peserta pun menjadi perbincangan.
“Misalnya, Yulia Legiana awal Sekertaris Perikananan latar belakang Dinas Pendidikan atau Disdik lolos 3 besar di Pariwisata Kabupaten Bekasi,” terang Heru.
Selanjutnya, kata Heru, Said Camat Cikarang Selatan lolos 3 besar di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Kabupaten Bekasi.
“Sopian Hadi Camat Tambun Selatan, baru hitungan hari punya Sertifikat Pengawasan, sudah lolos 3 besar Inspektorat Kabupaten Bekasi atau APIP,” ungkapnya.
Tujuannya, tambah Heru, untuk mendapatkan pejabat berkualitas, bukan sekadar memenuhi syarat administrasi seperti Seleksi Sekda yang sudah memakan waktu dan biaya besar.
“Tapi hasilnya dipertanyakan. Kasian juga 2 kandidat lainnya yang bertarung memperebutkan kursi Sekda, tapi pemenangnya sudah dibaca public di Bekasi,” pungkas Heru. (Mul)
