BERITA BEKASI – Dikabarkan hampir 50 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dihabiskan untuk mengaji para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Hal tersebut, mulai ramai menjadi perbincangan berbagai lapisan masyarakat sebab rekrutmen atau penerimaan pegawai status PPPK dilingkungan Pemeneritah Kabupaten Bekasi mulai berimbas pada Keuangan Daerah.
Sementara, Pemerintah Kabupaten Bekasi, memiliki tanggungan yang harus dibiayai mulai dari infrasetruktur, pendidikan hingga utang Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Pintar (JKN-KIS) untuk masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Sekjen Aliansi Masyarakat dan Pemuda Nusantara Merah Putih (AMPUH), Heru Purwoko mengatakan, tidak ada yang salah dengan penerimaan PPPK dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
“Itu merupakan sebuah penghargaan atau apresiasi, terutama bagi para pegawai yang sudah mengabdi lama diatas 5 tahun sebagai Honorer maupun TKK baik di Pemda maupun diwilayah Kelurahan dan Kecamatan,” terang Heru kepada Matafakta.com, Senin (24/11/2025).
Namun sayangnya, kata Heru, seleksi untuk penerimaan PPPK di Pemerintah Kabupaten Bekasi, tidak ketat dalam pemberkasan seperti membatasi minimal 5 tahun sudah mengabdi baik di Pemda maupun diwilayah Kelurahan dan Kecamatan.
“Kalau kita melihat dari jumlah PPPK di Kabupaten Bekasi boleh dibilang hampir semuanya direkrut sebagai pegawai PPPK tanpa seleksi dan pengawasan atau pemberkasan yang ketat. Apa sudah yakin tidak ada yang memanipulasi data,” sindirnya.
Seperti diketahui, jumlah PPPK 9.051 orang yang dilantik pada Maret 2025, terdiri dari 3.420 tenaga Guru, 421 tenaga Kesehatan dan 5.520 tenaga Teknis dan ditambah 3.058 PPPK paruh waktu yang baru diserahkan pada November 2025.
“Dengan jumlah itu, tentu akan mempengaruhi anggaran untuk bidang lain seperti pembangunan serta program kemasyarakatan lainnya. Kondisi ini, diperparah dengan berkurangnya dana transfer dari Pusat ke Daerah atau TKD,” tuturnya.
Lebih jauh Heru mengatakan, seharusnya Bupati Bekasi, berhitung dan menyiapkan setrategi untuk penerimaan pegawai PPPK mengingat luas wilayah Kabupaten Bekasi dan jumlah pegawai baik di Pemda maupun diwilayah Kelurahan dan Kecamatan.
“Kalau seleksi pemberkasannya ketat juga pengawasannya mulai dari pembatasan waktu lama pengabdian para pegawai baik Honorer maupun TKK yang benar-benar aktif mungkin jumlahnya tidak mencapai yang ada sekarang,” jelasnya.
Untuk itu, tambah Heru, Bupati Bekasi harus bekerja keras berusaha untuk mengoptimalkan pengalokasian anggaran serta menyiapkan strategi jitu agar hak masyarakat memperoleh pelayanan dan pembangunan tetap terpenuhi.
“Ya, karena sudah terlanjur mau ngak mau Bupati Bekasi harus bekerja keras dengan para perangkatkanya untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah atau PAD Kabupaten Bekasi, agar semuanya bisa terkaper,” pungkas Heru. (Mul)
