BERITA SUKABUMI – Sejumlah aktivis di Sukabumi yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sukabumi Raya, menolak rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto.
Wacana tersebut dinilai mengabaikan sejarah kelam represi terhadap pada masa Pemerintahan Orde Baru.
GMNI kembali menegaskan sikap ideologisnya melalui kajian politik dan historis yang bertajuk “Soeharto Bukan Pahlawan, Tetapi Pemimpin yang Tak Pernah Diadili.”
Kegiatan ini dilaksanakan di Sekretariat GMNI Sukabumi Raya, dengan pemantik oleh Rifky Zulhadzilillah dan Wakabid Politik, Hukum dan HAM Gilang Tri Buana serta dihadiri oleh kader-kader dari berbagai komisariat.
Kajian ini membedah secara mendalam analisis akademik dan ideologis terhadap penolakan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.
Berdasarkan kajian tersebut, GMNI Sukabumi Raya menilai bahwa Soeharto tidak hanya gagal memenuhi syarat moral dan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor: 20 Tahun 2009, tetapi juga menyimpang dari garis nasionalisme asli Bung Karno dan cita-cita Revolusi Indonesia.
- Soeharto Dinilai Menyimpang dari Nasionalisme Asli Bung Karno
Kaum Soekarnois termasuk kader GMNI berpandangan bahwa nasionalisme sejati Indonesia, sebagaimana dirumuskan Bung Karno, berakar pada semangat anti-penindasan, kedaulatan rakyat dan solidaritas antar-bangsa tertindas.
Sementara itu, Orde Baru dibawah Soeharto justru menggeser arah nasionalisme menjadi pragmatis dan elitis, menomor duakan kepentingan rakyat demi stabilitas politik dan modal asing.
“Nasionalisme Soekarno adalah nasionalisme pembebasan, nasionalisme Soeharto berubah menjadi nasionalisme penjinakan,” ujar Rifky Zulhadzilillah, Jumat 7 November 2025 malam.
Masih menurut Rifky, dalam pandangan ideologis GMNI, Soeharto tidak melanjutkan perjuangan Bung Karno, melainkan membelokkan arah revolusi menjadi proyek pembangunan tanpa semangat kerakyatan.
- Pengkhianatan terhadap Revolusi dan Ide Trisakti
Konsep Trisakti Bung Karno, berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan adalah inti nasionalisme Indonesia.
Namun Soeharto justru meninggalkannya:
* Politik luar negeri “bebas aktif” berubah menjadi subordinatif terhadap Barat.
* Ekonomi berdikari diganti dengan kapitalisme kroni dan ketergantungan utang luar negeri.
* Kepribadian nasional terkikis oleh budaya konsumtif dan birokrasi militeristik.
“Ini bukan pembangunan bangsa, tapi pengkhianatan terhadap Trisakti,” tegas Gilang Tri Buana.
Gilang menyatakan, bagi GMNI Sukabumi Raya, tindakan itu adalah bentuk nyata pengingkaran terhadap cita-cita revolusi nasional 1945.
- Politik De-Soekarnoisasi dan Penghapusan Sejarah Revolusi
Soeharto dianggap melakukan politik “de-Soekarnoisasi”, yaitu upaya sistematis menghapus peran Bung Karno dari sejarah dan mengganti ideologi kerakyatan dengan Pancasila versi Orde Baru yang steril dari kritik sosial.
Bukti konkret dari hal ini antara lain:
* Bung Karno dijadikan tahanan rumah hingga wafat (1970).
* Ajaran Marhaenisme dilarang diajarkan di kampus dan organisasi.
* Buku pelajaran sejarah diubah untuk menonjolkan narasi bahwa Orde Baru adalah penyelamat bangsa.
Bagi kaum Soekarnois, mengangkat Soeharto sebagai pahlawan tanpa mengakui penyingkiran Bung Karno adalah bentuk ketidakadilan sejarah.
- Rezim Orde Baru: Anti-Rakyat dan Anti-Demokrasi
Bung Karno menegaskan bahwa nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme rakyat kekuasaan harus berasal dan berpihak kepada rakyat.
Namun Orde Baru justru menindas rakyat melalui:
* Pemilu semu yang hasilnya sudah diatur.
* Pembungkaman media dan oposisi politik.
* Represi terhadap gerakan mahasiswa, buruh, dan petani.
Karena itu, GMNI Sukabumi Raya menilai Soeharto tidak memenuhi nilai moral dan sosial seorang pahlawan nasional, karena kekuasaannya bertentangan dengan prinsip “rakyat sebagai sumber kedaulatan.
- Pembangunan Ekonomi Tanpa Kemandirian
GMNI Sukabumi Raya menolak klaim bahwa Orde Baru berhasil membangun bangsa.
Bagi kaum Soekarnois, pembangunan Soeharto hanyalah pertumbuhan semu, karena:
* Bergantung pada utang luar negeri dan modal asing, bukan kekuatan ekonomi rakyat.
* Melahirkan ketimpangan kelas, di mana segelintir elit kaya menguasai kekayaan nasional.
* Mengabaikan amanat berdikari dalam Trisakti Bung Karno.
Pembangunan semacam itu bukanlah nasionalisme sejati, melainkan bentuk kapitalisme otoriter yang menindas rakyat dan mengekang kreativitas bangsa.
- Pandangan Moral dan Keadilan Sejarah
Kaum Soekarnois berpegang pada prinsip bahwa pahlawan sejati bukan hanya mereka yang membangun fisik bangsa, tetapi juga yang menjaga moral, kemanusiaan, dan kedaulatan rakyat.
“Tragedi kemanusiaan 1965–1966, korupsi sistemik, dan represi politik yang terjadi di bawah Soeharto menodai makna kepahlawanan.Tak ada rekonsiliasi tanpa kebenaran,” ucap Rifky Zulhadzilillah,
GMNI Sukabumi Raya menegaskan pentingnya pengakuan dan penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu sebelum bicara soal gelar kehormatan.
- Landasan Ideologis Soekarnois
Bung Karno mengajarkan bahwa nasionalisme adalah alat pembebasan rakyat, bukan alat legitimasi kekuasaan.
Oleh karena itu, GMNI Sukabumi Raya menolak segala bentuk pemutihan sejarah yang mengaburkan penderitaan rakyat.
“Mengangkat Soeharto sebagai pahlawan nasional berarti mengkhianati amanat Bung Karno untuk melawan imperialisme dan kapitalisme dalam segala bentuknya,” cetus Gilang Tri Buana.
Kesimpulan dan Sikap GMNI Sukabumi Raya
GMNI Sukabumi Raya secara tegas menolak pengangkatan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional karena:
* Menyimpang dari nasionalisme kerakyatan Bung Karno.
* Menghancurkan semangat Trisakti.
* Melakukan de-Soekarnoisasi dan manipulasi sejarah.
* Menjadi simbol anti-demokrasi dan penindasan rakyat.
* Belum adanya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.
“Pahlawan bukanlah mereka yang dipuja oleh kekuasaan, tetapi yang membebaskan rakyat dari penindasan.
Soeharto bukan simbol kepahlawanan, melainkan cermin kegagalan bangsa dalam menegakkan keadilan sejarah,” pungkas Gilang Tribuana. (Eka Lesmana)
