BERITA BEKASI – Meski berstatus tersangka, H. Abdul Rosyid (AR) masih menjabat sebagai Kepala Desa (Kades) Segara Jaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
AR, ditetapkan tersangka oleh Bareskrim Polri, terkait penyelewengan pembuatan surat izin tanah di Perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi.
Penetapan AR jadi tersangka dilakukan setelah penyelidikan menunjukkan keterlibatan AR dalam kasus pagar laut yang sempat heboh tersebut.
AR sempat membantah bahwa dirinya terlibat dalam kasus pagar laut di Perairan Kampung Paljaya. Ia berdalih kasus ini terjadi bukan pada era kepemimpinannya.
AR ditetapkan tersangka usai penyidik Bareskrim Polri pada 20 Maret 2025 bersama 8 orang lainnya yakni, MS, GM, Y, S, AP, GG, MJ dan HS dengan perannya masing-masing.
Namun sayangnya, kasus tersebut sampai sekarang belum dilimpahkan ke Kejaksaan untuk segera disidangkan ke Pengadilan guna menuntaskan kasus hukumnya.
Menanggapi hal itu, Sekjen Aliansi Masyarakat dan Pemuda Nusantara Merah Putih (AMPUH), Heru Purwoko mendesak Bareskrim Polri segera menuntaskan kasus tersebut.
“Sudah hampir mau setahun kasus pagar laut Desa Segara Jaya tersebut belum juga dilimpahkan. 93 Sertifikat SHM dipalsukan,” terang Heru menanggapi Matafakta.com, Jumat (24/10/2025).
Adanya, kata Heru, perbedaan pandangan antara Polri yang menilai Pidana Umum dan Kejaksaan Agung menilai indikasi korupsi, ini tinggal persoalan komunikasi.
“Penegakan Hukum harus lanjut. Komunikasi yang buntu antar penyidik dan penuntut harus diatasi lewat komunikasi di level pimpinan Polri dan Kejaksaan,” jelasnya.
Sehingga, tambah Heru, nasib ke-9 tersangka yang sudah ditetapkan Bareskrim Polri terkait kasus pagar laut di Desa Segara Jaya tidak mengantung.
“Kepolisian harus memberikan kepastian hukum. Pemalsuan 93 Sertifikat SHM itu bukan jumlah sedikit dan itu sudah terjadi. Proses hukum harus segera dilanjutkan,” pungkasnya. (Hasrul)
