BERITA BEKASI – Sekretaris DPC PDI Perjuangan (PDI-P), Kabupaten Bekasi, Usup Supriatna, memilih hemat bicara saat disinggung terkait isu dugaan skandal moral yang menyeret salah satu kader Partainya berinisial PR.
Menanggapi pertanyaan awak media, Usup yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi ini menyebut isu yang belum terbukti kebenarannya tidak perlu ditanggapi secara serius.
“Saya nanya, kalau artis-artis di TV ini kalian menyikapinya seperti apa? Itu kan gosip. Digosok makin sip. Nah iya, itu gak perlu ditanggapi oleh saya,” ujar Usup, Minggu (27/7/2025).
Usup menambahkan bahwa dirinya baru akan berkomentar apabila kasus yang dimaksud telah terbukti secara jelas. “Kalau sudah terbukti, sudah jelas, baru minta komentar saya,” lanjutnya.
Ketika awak media kembali mengonfirmasi dugaan keterlibatan salah satu kader PDI-P soal isu yang tengah beredar, Usup memilih menghindar dari pertanyaan.
Bahkan Usup selaku Wakil Rakyat tersebut justru balik bertanya kepada wartawan. “Bapak kan media, media jangan nanya ke saya,” katanya singkat, lalu meninggalkan lokasi.
Sikap Usup tersebut menuai beragam respons, terutama ditengah meningkatnya sorotan publik terhadap integritas kader Partai dan tata kelola lembaga daerah.
Sebelumnya, Budi Yulianto Alumni Pelatihan Kader Pratama (PKP) Angkatan ke-2 DPC PDI-P Kabupaten Bekasi 2025 secara terbuka menyampaikan tuntutannya ke DPC PDI-P dan Pemerintah Daerah.
Dalam sikapnya, Budi meminta untuk menindak tegas terhadap salah satu kader Partai dan oknum pejabat PDAM Tirta Bhagasasi yang sudah mencoreng marwah Partai dan wajah Kabupaten Bekasi.
Budi menegaskan, bahwa Partai harus segera mencopot dan mengevaluasi kader yang terlibat serta menyerahkan kasus tersebut ke mekanisme disiplin Partai secara terbuka dan transparan.
“Hentikan budaya saling lindung antar elit Partai. Kader yang mencoreng nama Partai dan mempermalukan lembaga publik harus dinonaktifkan,” kata Budi.
Tak hanya menyoroti kader Partai, Budi juga mendesak evaluasi total terhadap oknum pejabat PDAM Tirta Bhagasasi yang diduga terlibat.
Budi mendorong agar pengelolaan BUMD tersebut dibuka secara transparan, terutama jika ada indikasi penyalahgunaan jabatan, konflik kepentingan atau relasi kuasa dalam skandal yang terjadi.
“Jika terbukti menyalahgunakan kewenangan, maka Direktur Usaha harus dicopot dan diperiksa oleh lembaga pengawasan independen, bukan hanya evaluasi internal,” tegasnya.
Lebih lanjut, Budi menekankan pentingnya membuka seluruh proses internal Partai kepada publik sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi.
Budi pun menolak dengan tegas dugaan penyelesaian kasus dugaan skandal perselingkuhan ini secara diam-diam demi menjaga citra politik.
“Jangan lagi ada ruang gelap ditubuh Partai. Rakyat berhak tahu apakah benar Partai membersihkan diri atau hanya membungkam sementara demi menjaga citra politik?,” tandas Budi.
Sebelumnya, Ketua DPC PPP, Kabupaten Bekasi, H. Cecep Noor, menggelar Konferensi Pers dengan mengundang puluhan awak media karena tak terima anaknya RZ dikhianati menantu perempuannya, PR.
“Tadinya saya tidak mau berbicara dengan awak media, karena ini aib, tapi oknum pejabat tersebutlah yang membuat saya harus bicara,” tegas, H. Cecep di Hotel Sahid Lippo Cikarang pada Minggu 20 Juli 2025.
Ditempat ini juga, kata H. Cecep, oknum pejabat tersebut bersedia membuat surat pernyataan untuk mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perbutannya lagi.
“Tadinya cukup diselesaikan secara kekeluargaan dengan membuat pernyataan yang diketahui keluarga dan istrinya, namun tidak ditepati malah masih berkomunikasi dengan PR,” tuturnya.
Untuk itu, lanjut H. Cecep, pihaknya selaku orang tua dari RZ akan mendorong kasus ini keranah hukum dengan bukti-bukti yang ada, terkait dugaan perselingkuhan PR dengan oknum tersebut.
“Apa karena merasa memiliki jabatan atau merasa memiliki banyak uang, sehingga berprilaku se-enaknya terhadap orang lain. Ini kezholiman,” pungkas H. Cecep. (Mul)
