BERITA BEKASI – Wakil Ketua LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Kota Bekasi, Delvin Chaniago mengatakan, kalau Pemerintah Kabupaten Bekasi, gencar menertibkan bangunan liar (bangli) yang berada di Bantaran Kali, terkait proyek normalisasi.
Sementara, kata Delvin, untuk di Pemerintah Kota Bekasi ikut menertibkan bangunan atau lapak para Pedagang Kaki Lima (PKL) seperti di Kawasan Alun-Alun atau Hutan Kota dengan alasan estetika dan kebersihan lingkungan.
“Mungkin takut ngak dibilang kerja ngeliat daerah tetangga sibuk melakukan penertiban. Sebab, keberadaan PKL itu sudah lama bahkan sejak Walikota Bekasi Rahmat Effendi, termasuk Walikota yang sekarang,” katanya kepada Matafakta.com, Kamis (8/5/2025) malam.
Namun sayangnya, lanjut Delvin, pembongkaran lapak para pedagang atau PKL yang menjadi sumber kehidupan mereka untuk mencari nafkah keluarganya itu dilakukan disaat ekonomi masyarakat tengah dalam keadaan sulit.
“Kasian kalau main bongkar tanpa memberikan solusi karena mereka juga punya anak dan istri atau keluarga yang harus dinafkahkan. Mereka berjualan mencari nafkah itu sehari habis sehari tidak juga menjadikan mereka kaya,” tutur Delvin.
Meski begitu, kata Delvin, pihaknya mendukung langkah Pemerintah Kota Bekasi melakukan penertiban lapak para pedagang atau PKL berkaitan dengan estetika dan kebersihan lingkungan namun juga harus mempertimbangkan kondisi masyarakat saat ini.
“Kalau perintah bongkar kan gampang, karena tidak berdampak bagi aparatur Pemerintah yang punya tunjangan dan gaji bulanan, tapi berbeda dengan para pedagang PKL yang berharap dari lapak dagangannya,” ujar Delvin.
Lebih jauh Delvin mengatakan, kalau Pemerintah Kota Bekasi belum bisa memberikan solusi minimal para pedagang atau PKL bisa dilakukan pembinaan atau ditata, sehingga tidak merusak estetika dan kebersihan lingkungan.
“Ya, kalau Pemerintah Daerah belum bisa memberikan solusi minimal mereka para pedagang atau PKL ini sementara bisa diberikan pembinaan atau ditata agar tidak merusak estetika dan kebersihan lingkungan,” ulasnya.
Memang, tambah Delvin, kalau kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat kecil, tentu harus diberikan solusi untuk mereka tetap bisa bertahan hidup dalam mencari nafkah untuk sehari-hari keluarga mereka.
“Kalau kaya sekarang tentu mereka bingung mau melawan ya memang posisinya salah. Pasrah juga bingung besok makan apa? kan ini juga menjadi bagian tanggung jawab Pemerintah untuk memikirkan nasib mereka,” pungkas Delvin. (Dhendi)
