BERITA BEKASI – Penyertaan modal tambal sulam PT. Sinergi Patriot Bekasi (PT. SPB) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Bekasi perlu menjadi perhatian serius Aparat Penegak Hukum (APH).
“Penyertaan modal fiktif atau tambal sulam dapat menjadi celah tindak pidana korupsi,” terang Ketua BPPK-RI, Jhonson Purba, SH, MH, menanggapi Matafakta.com, Selasa (15/4/2025).
Dikatakan Jhonson, modus tambal sulam diungkap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi pemberian fasilitas kredit dana yang bersumber dari APBN oleh LPEI Tahun 2024.
“Dalam kasus tambal sulam pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI itu dimana pinjaman berikutnya untuk menutup pinjaman sebelumnya ngak jauh beda dengan PT. SPB,” kata Jhonson.
Dana penyertaan modal, lanjut Jhonson, dari Pemerintah Daerah yakni Kota Bekasi hanya boleh digunakan untuk tujuan yang sudah ditetapkan di Peraturan Daerah (Perda) sesuai Pasal 41 ayat (5) UU No. 1 Tahun 2004.
“Jadi, kalau anggaran yang diajukan buat bangun kantor malah dipakai buat nutupi hutang itu sudah, termasuk penyalahgunaan anggaran dan bisa melanggar prinsip akuntabilitas,” jelasnya.
Apalagi, lanjut Jhonson, kalau BUMD seperti PT. SPB Kota Bekasi ngajuin penyertaan modal ke Pemerintah Daerah dan ke Bank dengan pola tambal sulam untuk nutupi hutang lalu berutang lagi perlu dilakukan audit.
“Perlu dilakukan audit serius terhadap pengelolaan PT. SPB Kota Bekasi jangan sampai dengan pola tambal sulam itu ada pemanfaatan untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok,” tandasnya.
Sebelumnya, mantan Direktur PT. SPB periode 2021-2022, Muhammad Fikri Aziz mengakui bahwa usulan 2021 untuk membangun kantor dialihkan untuk asset akuisisi pipa dan compresor BBG.
“Betul cair kemudian kita alihkan untuk pembelian asset seperti akuisisi pipa dan kompresor BBG,” kata Fikri pada Senin 17 Maret 2025 lalu.
Selain itu, tercatat pada 02 November 2022 dengan No.900/05/BA-Pem, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) PT. SPB dapat penyertaan modal lagi sebesar Rp5 miliar.
Namun, sebagian pencairan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah, bukannya membeli compressor melainkan untuk membayar hutang kepada PT. BPRS Syariah tahun 2022 sebesar Rp4 miliar.
Keadaan itu pun terus berlanjut pada tahun 2023 meski PT. SPB Kota Bekasi, sudah berganti Direktur yang kini dijabat, Ragilio Novas Chaniago pada 15 Maret 2023.
Pasalnya, berdasarkan No: 900/02/BA Pem, PT. SPB Kota Bekasi, kembali mendapatkan penyertaan modal dari Pemerintah Kota Bekasi sebesar Rp7 miliar.
Tapi, disisih lain, PT. SPB dengan alasan yang sama akuisisi pipa dan kompresor BBG juga mengajukan pinjaman hutang pada BUMD yakni, PT. BPRS Syariah sebesar Rp7 miliar dan Rp1,8 miliar.
Meski begitu, dari total nilai penyertaan modal sebesar Rp28 miliar lebih dari tahun 2017 hingga 2023, PT. SPB tercatat hanya setor deviden ke Pemerintah Kota Bekasi sebesar Rp198 juta.
PT. Sinergi Patriot Bekasi
Untuk diketahui, pendirian BUMD PT. SPB adalah BUMD milik Kota Bekasi berdasarkan Perda Nomor: 06 Tahun 2021, tentang Perusahaan Perseroan Terbatas Sinergi Patriot Bekasi.
Sesuai dengan Akta Pendirian PT. SPB bergerak di Bidang Jasa, Perdagangan, Pembangunan, Industry, Pengangkutan, Pertanian, Percetakan dan Perbengkelan.
Namun secara khusus, PT. SPB menjalankan sektor hilir energi di Kota Bekasi yakni, sewa set infrastruktur gas, transporter melalui pipa, operator jaringan gas rumah tangga dan penjualan gas Compressed Natural Gas (CNG).
PT. SPB Kota Bekasi sendiri berkantor pusat di Jl. Boulevard Barat 1, Topaz Commercial Blok TC A-15, Summarecon Bekasi, Kota Bekasi sebagai kantor administrasi.
Dua kantor lagi sebagai operasional yaitu Jaringan Gas di Jl. Penggalangan Raya No. 34 Rawalumbu dan kantor Operasional SKG di Jl. Kavling (Pertamina A), Jatisampurna, Kota Bekasi. (Tim)
