BERITA BEKASI – Wakil Ketua LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Kota Bekasi, Delvin Chaniago, mengapresiasi ketegasan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau biasa disapa KDM (Kang Dedi Mulyadi).
“Terkait penertiban alih fungsi lahan di Kawasan Puncak Bogor tanpa pandang bulu sekalipun usaha tersebut dikelola anak usaha BUMD Jabar seperti Wisata Hibisc Fantasy,” terang Delvin kepada Matafakta.com, Jumat (7/3/2025).
Selain itu, kata Delvin, KDM juga meminta warga Jakarta tidak membangun Vila dan sejenisnya di Kawasan Puncak, Bogor, buntut banjir yang melanda Jakarta, Bekasi hingga Depok yang disebut imbas dari rusaknya lanskap di hulu Sungai Ciliwung.
“Meski KDM belum sempat kunjungi Bekasi selaku Gubernur Jabar sebagai wilayah yang terdampak parah namun beliau tahu langkah yang lebih penting untuk di dahulukan sebagai penyabab banjir kiriman khususnya di Kota Bekasi,” ucapnya.
Dikatakan Delvin, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut penyebab banjir di Bekasi adalah air kiriman dari Bogor, daerah pegunungan di selatan. Air dari Bogor mengalir ke sungai-sungai yang bermuara di utara, termasuk Bekasi.
“Banjir terjadi disebabkan hujan yang deras dan disertai kiriman air dari sungai di bagian hulu,” kata Delvin mengutif Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari.
Al-hasil, lanjut Delvin, sebanyak 20 titik di 7 Kecamatan Kota Bekasi terendam banjir dengan ketinggian air bervariasi, mulai dari 20 sentimeter hingga 3 meter. Di Kabupaten Bekasi, 7 Kecamatan lain juga terdampak dengan ketinggian air mencapai 150 sentimeter.
“Meski ada aja pihak yang mengkritik KDM, karena tidak muncul di Bekasi, tapi apa yang tengah diperjuangkannya dihulu itu jauh lebih penting agar banjir rob tahunan ini tidak terus terulang. Apresiasi buat KDM,” ujar Delvin.
Mestinya, tambah Delvin, sikap tegas itu juga dilakukan oleh Kepala Daerah lainnya baik Walikota maupun Bupati untuk berani tegas terhadap bangunan-bangunan yang melanggar aturan atau tata ruang yang berdampak pada lingkungan.
“Kalau mau didata banyak juga bangunan-bangunan yang dibangun tanpa memikirkan dampak lingkungan seperti banjir dan minimnya penyediaan lahan parkir juga RTH, sehingga juga menambah kesemerautan, karena tidak taat aturan,” pungkasnya. (Dhendi)
