BERITA BEKASI – Ramainya polemik lelang proyek yang bersumber dari APBD Tahun 2025 yang sudah dilepas lebih dulu sebelum duduknya pemimpin baru di Kabupaten Bekasi dinilai terlalu kasar.
Hal itu, diungkapkan salah seorang warga Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Mahpudin yang terpanggil untuk ikut menanggapi berbagai desakan untuk membatalkan lelang proyek APBD Tahun 2025 tersebut.
“Kalau kata bahasa saya selaku orang awam hukum dan awam kepemerintahan teralalu kasar pola permainannya. Mumpung yang baru belum duduk sikat dulu,” sindirnya kepada Matafakta.com, Senin (24/2/2025).
Menurut Mahpudin atau biasa disapa Akay, sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengemban amanah harusnya tahu diri dan patuh akan aturan bahwa Kabupaten Bekasi dibangun dengan sinergi, bukan milik sekelompok orang.
“Mank lho siapa? Kalau kata bahasa orang Betawi jangan suka main atur-atur sendiri, karena ini berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak, bukan sekelompok orang yang memikirkan perutnya sendiri,” tegasnya.
Oleh karena itu, lanjut Akay, Bupati Bekasi yang sekarang dipimpin Ade Kuswara Kunang dan Asep Surya Atmaja mendengarkan berbagai desakan dari bebebrapa elemen untuk membatalkan lelang proyek APBD 2025 tersebut.
“Saya warga Kabupaten Bekasi Pilkada kemarin saya dan keluarga nyoblos Nomor Urut 03, Ade Kuswara Kunang dan Asep Surya Atmaja. Saya mendukung beberapa elemen desak untuk membatalkan lelang proyek tersebut,” ujarnya.
Terlebih lagi, kata Akay, langkah tersebut tidak sejalan dengan Surat Edaran (SE) Nomor: 900.1.1/640SJ, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui perubahan RKPD dan APBD Tahun 2025.
“Tolong dong itu oknum ASN pemangku kepentingan tahu diri lah. Sebab, Pemerintah Kabupaten Bekasi, bukan Negara sendiri ada diatasnya yakni, Mendagri dan Pemprov Jabar. Pemprov Jabar aja ngak berani sebelum ada instruksi,” imbuhnya.
Ini malah, sambung Akay, Pemerintah Kabupaten Bekasi star duluan sejak Januari 2025. Sementara, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, masih berkonsultasi dengan Mendagri, terkait penggunaan anggaran.
“Jelek amat punya sifat tahu pemimpin baru mau duduk anggaran APBD 2025, buru-buru diplot untuk dihabisi semua, tinggal anggaran belanja rutin dinas yang disisain, terlalu. Lah itu pemimpin baru duduk disuruh ngapain?,” tuturnya.
Sementara, tambah Akay, tentu sebagai pemimpin baru punya program dan janji politik yang semestinya perlu diselaraskan dulu sesuai maksud dan tujuan instruksi Presiden Prabowo Subianto dan SE Nomor: 900.1.1/640SJ Mendagri.
“Orang awam kaya saya aja paham begitu kasarnya pola permaina. Salah apa coba itu pemimpin baru di Kabupaten Bekasi begitu duduk ngak dikasih porsi habis semua digerus. Kudu batal itu kebiasaan ngak bagus begitu sifat,” pungkasnya.
Daftar Lelang Proyek Kabupaten Bekasi:
- Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Rp 433.419.941.202
- Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Rp 701.434.902.
- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Rp 551.184.369.467
- Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Rp 227.234.290.288.
- Dinas Perhubungan Rp 128.239.242.940.
- Bagian Umum Rp 42. 707.344.586
- Dinas Pariwisata Rp 19.877.745.257
- Dinas Pertanian Rp 65.791.315.365
(Mul)
