BERITA BEKASI – Ketua Jaringan Nusantara Watch (JNW) Indra Sukma mengapresiasi pemangkasan dana desa tahun 2025 dari semula Rp71 triliun menjadi 69 triliun.
“Ya percuma juga dikasih besar-besar desa kalau kurang kontrol dan penegakkan hukumnya ngak jalan cuma jadi bancakan oknum aja,” terang Indra, Minggu (9/2/2025).
Contoh, sambung Indra, seperti di Kabupaten Bekasi banyak dugaan penyelewengan dana desa yang menyeruak ke publik, tapi toh juga tidak ada penindakkan.
“Ibarat orang semua sudah setali tiga uang. Bahkan sekarang LSM dan Wartawan kena getahnya oleh desa dengan laporan yang tidak-tidak ‘bodrex dan oknum,” imbuhnya.
Menurut Indra, tudingan itu disinyalir hanya menutupi kebobrokan kinerja desa pihak lain yang kena imbasnya dan itu ditelan mentah-mentah dan dibuang ke publik. Tragis.
Kabar negatif itupun kini sudah masuk ke sekolah yang digaungkan Gubernur Jabar tepilih, Dedi Mulyadi yang bahkan memerintahkan untuk ditertibkan dan ditangkap.
“Ada prasangka yang tidak berimbang. Harusnya oknum bermental koruptif yang ada di sekolah maupun di desa juga dengan perintah yang sama,” sindirnya.
Jangan, lanjut Indra, seakan-akan oknum itu hanya ada di dunia LSM dan Wartawan. Sementara yang lain dianggap suci padahal kita semua sama-sama tahulah.
“Sebagai pejabat publik Dedi Mulyadi harusnya berimbang dalam mengupas suatu persoalan jangan berat sebelah, sehingga merusak reputasi dan profesi orang lain,” tandasnya.
Sebelumnya, Pemerintah resmi memotong anggaran dana desa tahun 2025. Pemangkasan anggaran dana desa berkaitan dengan instruksi Presiden terkait efisiensi anggaran.
Pemangkasan dana desa, ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan(KMK) Nomor: 29 tahun 2025, ditaken langsung Sri Mulyani.
Keputusan itu menyoal anggaran dana transfer ke daerah yang mengalami pengurangan sebesar Rp50,59 triliun.
Dalam rinciannya, anggaran dana desa dipangkas sebesar Rp2 triliun. Dari semula memiliki nilai pagu Rp71 triliun, alokasi dana desa menjadi Rp69 triliun. (Hasrul)
