BERITA BEKASI – Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sistem di Dinas penghasil agar dievaluasi secara menyeluruh oleh Pj Walikota Bekasi.
Hal itu, dikatakan Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi menanggapi hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran (TA) 2025.
“Perlu perbaikan kinerja Organisasi Perangkat Daerah penghasil PAD yang belum mencapai target,” terang Sardi kepada Matafakta.com, Jumat (17/1/2025).
Dalam keterangannya, Sardi menyatakan bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bekasi telah menindaklanjuti evaluasi dari Gubernur Jawa Barat.
Salah satu, sambung Sardi, langkah yang diusulkan adalah pengurangan belanja perjalanan dinas serta penghematan belanja ditingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Sekarang sudah ditindaklanjuti oleh TAPD memang harus dievaluasi seperti pengurangan belanja perjalanan dinas dan belanja OPD. Capaian PAD kita kurang ya,” ujar Sardi.
Sardi menekankan bahwa evaluasi ini penting dilakukan mengingat target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi tidak tercapai.
Dalam tanggapannya, Sardi juga menyinggung soal Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah diterima Pemerintah Kota Bekasi.
“Diharapkan dapat memberikan gambaran terkait capaian pendapatan, termasuk pajak dan retribusi. Kita tunggu tindak lanjutnya,” ujar Sardi
Ketua DPRD juga meminta Pj Walikota Bekasi, Raden Gani Muhammad, untuk mengevaluasi kinerja para stakeholder di OPD penghasil PAD agar dapat bekerja lebih optimal.
“Kami minta Pj Walikota evaluasi seluruh stakeholder yang berkaitan dengan pendapatan, terutama dinas-dinas penghasil PAD. Ini harus menjadi perhatian utama,” ulasnya.
Sardi berharap langkah-langkah perbaikan yang diambil oleh TAPD dan Pemerintah Kota Bekasi dapat meningkatkan capaian PAD Kota Bekasi di masa mendatang.
“Sekali lagi, SDM dan Sistem di Dinas penghasil agar dievaluasi secara menyeluruh sekaligus mendorong efisiensi anggaran dan optimalisasi potensi pendapatan daerah,” tutupnya. (Dhendi)
