BERITA BEKASI – Warga Bekasi lebih tahu Pilpres dan Pilkada DKI Jakarta, ketimbang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di daerahnya sendiri.
Hal itu dikatakan Ketua Jaringan Nusantara Watch (JNW), Indra Sukma, menyoroti kurangnya antusiasme masyarakat Bekasi untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).
“Anggaran untuk KPU Kabupaten Bekasi Rp117 Miliar dan Bawaslu Rp18 Miliar. Sementara, KPU Kota Bekasi Rp113 Miliar,” terang Indra, Minggu (8/12/2024).
Padahal, kata Indra, Pilkada seperti DKI Jakarta sosialisasinya tidak sampai ke Bekasi, tapi masyarakat di Bekasi rata-rata lebih tahu tentang Pilkada DKI Jakarta.
“Artinyakan ada yang salah utamanya KPU Kabupaten Bekasi yang anggarannya cukup pantastis, karena kurang ratanya sosialisasi yang lebih pada seremonial saja,” sindir Indra.
Dikatakan Indra, warga Kabupaten Bekasi jumlahnya 2.251.856 jiwa sedangkan kehadiran pada Pilkada kemarin hanya 1.503.093 atau sekitar 66,8 persen.
“50-60 persen baik Kota maupun Kebupaten. Rata-rata warga tahunya Pilkada karena adanya timses dari para calon yang rajin menyambangi warga jelang pencoblosan,” ujarnya.
Sehingga, lanjut Indra warga tahunya arahan dari para timses untuk memilih jagoannya ketimbang sosialisasi positif dari KPU untuk berdemokrasi secara sehat seperti dugaan mony politik.
“Jadi tidak sehat itukan gara-gara KPU dan Bawaslu kurang berperan aktif menyikapi dilapangan, sehingga leluasa prilaku-prilaku yang mencederai demokrasi,” imbuhnya.
Untuk itu, tambah Indra, anggaran ratusan miliar uang rakyat yang digelontorkan itu perlu dilakukan audit menyusul turunnya partisipasi pemilih 50-60 persen Pilkada 2024 di Bekasi.
“Ya musti dipertanggungjawabkan dong bener ngak sosialisasinya sudah berjalan maksimal kan harus dievaluasi dan diaudit sesuai ngak khwatir hanya jadi bancakan,” pungkas Indra. (Hasrul)
