BERITA BEKASI – Ketua Pengurus Daerah Komunitas Aktivis Muda Indonesia (PD KAMI) Kabupaten Bekasi, Sonson Makarim, mengkritik keras Bawaslu Kabupaten Bekasi dibawah kepemimpinan Akbar Khadafi.
Pasalnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dianggap tidak serius melakukan sosialisasi larangan-larangan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati dan Wabup 2024 pada November mendatang.
“Sebagai pucuk pimpinan, jabatan Ketua jangan takut menggunakan anggran hibah. Apalagi terkait sosialisasi Pilkada pada media massa,” terangnya, Senin (23/9/2024).
“Saya melihat, Ketua Akbar ini seperti terkesan takut. Apakah takut sama Sekertarisnya yang berasal dari pusat atau takut hal lain. Padahal anggaran Bawaslu Besar,” tambahnya.
Sonson mendesak agar anggaran hibah di Bawaslu untuk Pilkada segera digunakan untuk kerjasama dengan media massa.
“Kalau Bawaslu Kabupaten Bekasi diam tidak ada sosialisasi imbauan, larangan dan lainnya di media massa. Lalu anggaran yang dia gunakan jangan hanya untuk kebutuhan di kecamatan-kecamatan saja,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi, Akbar Khadafi menjelaskan, berkaitan anggaran dalam perencanaan di Bawaslu saat dahulu masih dijaman Ketua Saiful Bahri tidak anggaran untuk kerjasama media.
“Berkaitan anggaran Pilkada 2024 bang, perencanaan sejak periodenya Bang Saiful sampai sekarang saya cek tidak ada yang untuk kerjasama media,” jelasnya.
Itulah, sambung Akbar yang membuat dirinya bingung kenapa tidak ada anggaran kerjasama dengan rekan-rekan wartawan atau media massa.
“Kalau pun ada, itu hanya sebatas undangan dalam satu acara Bawaslu, bukan yang semacam kontrak iklan atau advetorial,” ujarnya.
Ditegaskan Akbar, untuk gaji Bawaslu dari APBN, namun untuk Panwascam dari Jawa Barat. Sementara hibah Pilkada dari APBD Kabupaten Bekasi untuk pembiayaan kegiatan disetiap Kecamatan.
“Informasi dari Kepala Sekretariat (Kasek) Bawaslu untuk kegiatan-kegiatan di Kecamatan membutuhkan anggaran lebih dari Rp10 Miliar,” pungkasnya. (Hasrul)
