BERITA BEKASI – Ketua Jaringan Nusantara Watch (JNW), Indra Sukma, mengapresiasi Kejaksaan Negeri (Kejari) dibeberapa daerah yang aktif turun kelapangan untuk mengawasi Proyek Setrategis Daerah (PSD).
“Tapi, sayangnya baik Kejari Kota maupun Kabupaten Bekasi sendiri, belum pernah mendengar turun ke lapangan atau PSD seperti yang dilakukan Kejari daerah lain,” terang Indra, Selasa (20/8/2024).
Hal itu, kata Indra, penting untuk pengamanan pembangunan Proyek Strategis Daerah (PSD), bukan bertujuan untuk menghapus stakeholder dari pertanggung jawaban baik secara Perdata, Administrasi maupun Pidana atas perbuatan melawan hukum.
“UU Nomor: 11 Tahun 2021, tentang perubahan UU Nomor: 16 Tahun 2004, tentang Kejaksaan harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila,” jelasnya.
Menurutnya, peran aktif Kejaksaan, sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang di bidang Intelijen Penegakan Hukum salah satunya diwujudkan dalam melaksanakan pengamanan pembangunan strategis, baik di tingkat Pusat maupun Daerah.
“Dan memastikan pembangunan setrategis tersebut dilaksanakan secara objektif, akuntabel, dan profesional, dalam rangka mendukung dan menyukseskan program pembangunan setrategis dan penguatan iklim investasi,” imbuhnya.
Diungkapkan Indra, sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak proyek Pemerintah Daerah yang berpotensi merugikan Negara dan masyarakat utamanya dibidang infrasetruktur baik Kota maupun Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
“Sektor pembangunan infrasetruktur proyek Pemerintah Daerah yang paling empuk dimainkan dan potensi merugikan Keuangan Daerah dan masyarakat. Kadang belum lama selesai sudah rusak,” pungkas Indra. (Dhendi)
