BERITA JAKARTA – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta, Rudi Margono seolah melepaskan tanggungjawab terkait dugaan penggelapan barang bukti (barbuk) 6 senjata api ilegal saat pelaksanaan pemusnahan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara, Kamis 27 Juni 2024.
“Silahkan tanya ke Kejari Jakarta Utara karena disana sebagai pelaksana dan mengetahui teknisnya,” terang Rudi Margono usai sholat Jumat di Masjid Assalam Kejati DKI Jakarta, Jumat (5/7/2024).
Padahal, perintah Pengadilan untuk memusnahakan barbuk haruslah dilakukan Jaksa selaku eksekutor. Pemusnahan barbuk oleh Jaksa dilakukan untuk menjalankan amanat putusan dan mencegah penyalahgunaan barbuk.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara, Asisten bidang Pengawasan (Aswas) Kejati DKI Jakarta, Tjakra Suyana Eka Putra bungkam terkait dugaan penggelapan barbuk 6 senjata api ilegal saat pelaksanaan pemusnahan di Kejari Jakarta Utara, Kamis 27 Juni 2024.
Pasalnya, Aswas Tjakra Suyana Eka Putra, enggan menanggapi permintaan konfirmasi Matafakta.com, Rabu 3 Juli 2024 lalu
Sebagai informasi Kajari Jakarta Utara, Dandeni Hardiana dengan gamblang mengaku bahwa pihaknya telah menyerahkan 6 barbuk senpi ilegal kepada Polres Pelabuhan Tanjung Priok pada Jumat 28 Juni 2024.
“Senpi sudah kita serahkan ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok besok-nya atau H+1 setelah acara,” ucap Kajari Dandeni, Senin 2 Juli 2024 malam melalui aplikasi Whatsapp.
Kajari Dandeni menerangkan, saat beraudensi dengan sejumlah media pada Kamis 27 Juni 2024, mengatakan, bahwa personil Kejari Jakarta Utara tidak memiliki keahlian dalam menghancurkan senjata api ilegal.
“Saya bilang akan diserahkan ke pihak yang berkompeten yaitu Kepolisian. Saya tidak menyebut Polres tertentu,” dalih Dandeni.
Sementara itu, Advokat senior Alexius Tantrajaya berpendapat soal tidak dimusnakan 6 barbuk tanpa izin di Kejari Jakarta Utara pada Kamis 27 Juni 2024, maka oknum Jaksa di Kejari Jakarta Utara dianggap telah menguasai secara illegal senjata api.
“Dan karenanya dapat dijerat ketentuan UU Darurat Nomor: 12 Tahun 1951 Jo. UU Nomor: 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Nasional RI,” ujar Alexius, Rabu 3 Juli 2024.
Apabila, kata Alexius, senjata api tersebut telah dinyatakan dalam berita acaranya seolah telah dimusnahkan tapi kenyataannya tidak, maka terhadap pelaksana atau eksekutor tersebut dapat dianggap telah menguasai secara illegal senjata api.
“Siapapun yang terlibat dalam penguasaan barbuk berupa senjata api yang seharusnya dimusnahkan tetapi tidak dilakukan sesuai perintah putusan pengadilan bisa kejerat UU Darurat No. 12 Tahun 1951. Jo. UU No.2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Nasional,” jelasnya.
“Maka terhadap penguasaan barbuk berupa senjata api tersebut dapat dikategorikan penguasaan secara ilegal, dan dapat dijerat secara bersama-sama turut serta membantu dilakukannya tindak pidana melalui Pasal 55 jo. Pasal 56 KUHP,” tambahnya.
Terpisah, Humas Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara Maryono, menuturkan bahwa dalam amar putusan Majelis Hakim tentang barbuk senpi ilegal harus dimusnakan, dengan cara dirusak sampai tidak bisa dipergunakan lagi.
“Dalam amar putusan tentang barang bukti dimusnahkan dengan cara dirusak sampai tidak bisa dipergunakan lagi. Dan Jaksa sebagai eksekutornya,” pungkas Maryono, Selasa 2 Juli 2024. (Sofyan)
