JNW: Kota Bekasi Butuh Pemimpin Cerdas, Bukan Cerdik Bermedsos   

- Jurnalis

Kamis, 27 Juni 2024 - 15:21 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kantor Pemkot Bekasi Jawa Barat

Kantor Pemkot Bekasi Jawa Barat

BERITA BEKASI – “Kota Bekasi butuh pemimpin yang betul-betul cerdas bekerja, bukan cerdik dalam mengendalikan media sosial untuk meraih perhatian masyarakat khususnya masyarakat Kota Bekasi jelang Pilkada 2024”.

Hal itu dikatakan Ketua Jaringan Nusantara Watch (JNW) Indra Sukma menyoroti 20 temuan dan 84 rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi Tahun Anggaran (TA) 2023.

“Tahun 2023 ini terbanyak 20 temuan. Artinya naik dibandingkan tahun 2022 yakni, 11 temuan dengan masalah yang sama terkait kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,” terang Indra, Kamis (27/6/2024).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Salah satunya, penerbitan SPPT PBB-P2 belum didasarkan pada basis data objek dan wajib pajak yang lengkap, akurat dan mutakhir yang berpotensi penerima BPHTB sebesar Rp1.082.806.164 belum diterima KAS Daerah.

“Itu akibat penyelenggaraan sistem pengendalian pengelolaan BPHTB belum memadai serta pembayaran BPHTB berindikasi kurang diperhitungkan sebesar Rp1.082.806.164,35,” jelasnya.

Baca Juga :  Ribuan TKK Kota Bekasi Dukung Kinerja Pj Raden Gani Muhamad

Selain itu, lanjut Indra, penghitungan, penetapan, pemungutan dan penyetoran retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi yang tidak sesuai dengan ketentuan.

“Masih Rp1,2 miliar yang belum disetorkan dari temuan Rp6,2 miliar resiko conflict of interest, kolusi, penyalahgunaan kewenangan dan lapping pada proses penghitungan dan penyetoran retribusi oleh UPTD kebersihan,” ungkapnya.

Selanjutnya, bukti pertanggungjawaban belanja barang dan jasa pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kota Bekasi yang belum dapat diyakini kewajarannya, sehingga Dispora Kota Bekasi harus mengembalikan sebesar Rp4,7 miliar.

“Ternyata sejak tahun 2022 hasil pemeriksaan BPK RI Dispora Kota Bekasi banyak pengeluaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, termasuk pengadaan alat olahraga tahun 2023 senilai Rp10 miliar,” imbuhnya.

Termasuk, sambung Indra, pengelolaan aset kemitraan dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama pengelolaan pasar tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan tunggakan tagihan konpensasi dan kontribusi sebesar Rp10 miliar yang berpotensi tidak tertagih.

Baca Juga :  Ini Kata Ketua JNW Seputar Pro Kontra Pembatalan Proyek PSEL Kota Bekasi  

“Belum lagi sebanyak 250 pekerja PHL Kali Asem berbulan-bulan tidak bisa terima gaji hasil keringatnya akibat persoalan regulsi awal yang tidak dijalankan sesuai dengan ketentuan, sehingga Pj Walikota Bekasi Raden Gani Muhamad kena getahnya,” ujar Indra.

Beberapa persoalan diatas, tambah Indra, baru sebagian kecil fakta bahwa Kota Bekasi mengalami kemunduran, bukan kemajuan setelah Kota Bekasi sempat 6 kali berturu-turut meraih WTP hasil pemeriksaan BPK RI terakhir 2021.

“Bersyukur proyek PSEL yang diumumkan sehari menjelang habis masa jabatan sang mantan Walikota Bekasi Tri Adhianto dibatalkan Pj Walikota Bekasi Raden Gani Muhamad kalau tidak juga bakal jadi temuan,” pungkas Indra. (Dhendi)

Berita Terkait

Dugaan Proyek Fiktif Rp9 Miliar Disdik Kota Bekasi Kembali Diaksi Mahasiswa
LIAR Soroti Kerugian Negara Pada Proyek Dinas SDABMBK Kabupaten Bekasi
Kades Karang Rahayu Ino Herawati Jadi Tersangka Sewa Tanah Kas Desa
FKMPB Ucapkan Selamat Atas Perpanjangan Jabatan Kades Sumber Jaya
Terkait Hak, PT. Armas Logistic Dilaporkan 2 Mantan Karyawan ke Disnaker Kota Bekasi
Delvin: Apa Kabar Plesiran Bali Komisioner KPU Vs Caleg Pemenang Kota Bekasi
Ini Kata Ketua JNW Soal Isue Pergantian Pj Walikota Bekasi
Ribuan TKK Kota Bekasi Dukung Kinerja Pj Raden Gani Muhamad
Berita ini 88 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 13 Juli 2024 - 06:44 WIB

Pengamat Hukum Kritisi Kejagung Soal Tersangka Korupsi Timah Tak Ditahan

Kamis, 11 Juli 2024 - 17:21 WIB

Penipuan Oknum Pendeta Rp53 Miliar Masyarakat Minta GBI CK-7 Ditutup

Kamis, 11 Juli 2024 - 15:58 WIB

Ini Kata Ketua JNW Seputar Pro Kontra Pembatalan Proyek PSEL Kota Bekasi  

Rabu, 10 Juli 2024 - 19:00 WIB

Di Quotient TV, Alvin Lim: Nasib IKN Jika Tanpa 9 Naga

Rabu, 10 Juli 2024 - 16:02 WIB

Prapid Judol, Hakim Tunggal PN Jakpus Peringatkan Satgas dan Penyidik Polri

Rabu, 10 Juli 2024 - 09:53 WIB

Jiwa “Korsa” Jampidum Soal Puluhan Senpi Tak Dimusnahkan Dipertanyakan

Selasa, 9 Juli 2024 - 17:33 WIB

7 Tahun Sudah Proses Hukum Hak Prof. Ing Mokoginta Tanpa Kejelasan

Selasa, 9 Juli 2024 - 16:55 WIB

Waduh…!!!, Kasus Senpi Ilegal Sudah Inkrah Barbuk-nya Kemana?

Berita Terbaru

Foto: Titik - Titik Lokasi Proyek

Seputar Bekasi

LIAR Soroti Kerugian Negara Pada Proyek Dinas SDABMBK Kabupaten Bekasi

Jumat, 12 Jul 2024 - 15:34 WIB

Foto: Kades Karang Rahayu Ino Herawati Saat Digiring Petugas Kejari Kabupaten Bekasi

Seputar Bekasi

Kades Karang Rahayu Ino Herawati Jadi Tersangka Sewa Tanah Kas Desa

Jumat, 12 Jul 2024 - 14:59 WIB

Foto: Ketua FKMPB Eko Setiawan Bersama Kepala Desa Sumber Jaya, Sofyan Hakim

Seputar Bekasi

FKMPB Ucapkan Selamat Atas Perpanjangan Jabatan Kades Sumber Jaya

Jumat, 12 Jul 2024 - 12:34 WIB