BERITA BEKASI – Harusnya DPRD sebagai Wakil Rakyat mendukung kinerja Pj Walikota Bekasi Raden Gani Muhamad dalam usahanya menyelesaikan warisan berbagai persoalan yang ada dimassa transisi Pemerintah saat ini.
Hal itu dikatakan, Ketua Umum Lembaga Independen Anti Rasuah (LIAR) Nofal, menyikapi situasi yang kini tengah menghimpit Raden Gani Muhamad dalam menjalankan tugasnya sebagai Pj Walikota Bekasi.
“Sebagai Wakil Rakyat harusnya Pj Raden Gani didukung, bukan malah menambah bebannya. Pj Walikota itu pejabat yang ditugaskan dari Mendagri dengan batas waktu di Kota Bekasi,” terang Nofal, Rabu (12/6/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dengan waktu itu, kata Nofal, Pj Raden Gani harus menyelesaikan berbagai persoalan yang ditinggalkan sebagai warisan dari pejabat sebelumnya, termasuk gagalnya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Realisasi Penyerapan APBD Kota Bekasi 2024.
“Triwulan pertama, Realisasi Penyerapan APBD Kota Bekasi 2024 per 15 April, baru mencapai Rp885,50 miliar atau sekitar 13,89 persen dari total nilai belanja Rp6,3 triliun. Begitu juga PAD yang sudah memasuki triwulan ke-4 tahun 2023,” jelasnya.
“Target PAD Kota Bekasi juga jeblok dari target yang sudah ditetapkan sebesar Rp5.933.765.026.438 atau naik 11 persen dari APBD 2022 sebesar Rp5.302.717.375.607,” tambah Nofal.
Belum lagi, lanjut Nofal, persoalan Pekerja Harian Lepas (PHL) Kali Asem yang keringatnya belum bisa dibayarkan hingga kini, karena persoalan perekrutan awal yang tidak sesuai ketentuan peninggalan pejabat sebelumnya.
“Soal PHL Kali Asem itu juga Pj Raden Gani sempat di demo. Bicara PHL Kali Asem juga kaitan dengan kinerja pejabat yang sebelumnya ngak beres, sehingga sekarang menimbulkan masalah,” ujarnya.
Selain itu, banyak kebijakan seperti Kepwal-Perwal yang dirasa perlu disikapi yang dapat mencelakai Pj Walikota dari berbagai persoalan yang diwariskan mulai dari TKK, Hibah KONI, PSEL, Maklumat THM dibulan Ramadhan dan PHL Kali Asem.
“Hingga terakhir kisruh mutasi rotasi gerbong yang disinyalir isinya para suksesor pejabat sebelumnya yang akan kembali maju mencalonkan diri sebagai Walikota Bekasi pada Pilkada 2024,” ungkapnya.
Pejabat sebelumnya, sejak Plt hingga sebulan jadi Walikota Definitif, getol merotasi mutasi ASN Eselon III-IV dan II, termasuk melantik adik kandung dan adik iparnya Eselon II. Bahkan sehari sebelum masa jabatannya finis.
Untuk itu, tambah Nofal, baiknya masyarakat umum dan pemerhati perkembangan Pemkot Bekasi tahu duduk persoalan yang ada, sehingga tidak mudah termakan hasutan yang membuat situasi semakin gaduh.
“Masyarakat Kota Bekasi jangan gampang kemakan hasutan yang membuat gaduh dan menguras energi, sehingga lepas dari konsentrasi untuk membenahi keadaan. DPRD harusnya bantu Pj Walikota Bekasi,” pungkasnya. (Dhendi)
