Langgar Kode Etik, Mahasiswa Gelar Aksi ke Kantor Dinsos Kabupaten Bekasi

- Jurnalis

Selasa, 11 Juni 2024 - 15:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Aksi Mahasiswa ke Kantor Dinsos Kabupaten Bekasi

Aksi Mahasiswa ke Kantor Dinsos Kabupaten Bekasi

BERITA BEKASI – Massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Peduli Konstitusi (GMPK) menuding Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bekasi, tidak becus membenahi bobroknya para pendamping atau petugas PKH Kabupaten Bekasi merangkap jabatan sebagai penyelenggara Pilkada 2024.

Kordinator Lapangan (Korlap), Aprilianus Agung mengatakan, sudah berulangkali para petugas atau pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Kabupaten Bekasi yang merangkap jabatan menjadi penyelenggara Pilkada.

“Bukan hanya di Pilkada, tapi pada Pemilu kemarin pun banyak sekali para petugas PKH yang merangkap jabatan namun tidak dikenakan sanksi yang serius dalam penindakannya,” tegas Agung, Selasa (11/6/2024).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Agung menegaskan, simak Surat Keputusan (SK) Kementerian Sosial (Kemensos) RI Nomor: 249/LJS.JS/BLTB/2014, tentang rangkap jabatan untuk pegawai kontrak pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Pusat, Provinsi dan Kabupaten atau Kota.

Baca Juga :  Kejari Kabupaten Bekasi Diminta Tangkap Mantan Dirut Perumda Tirta Bhagasasi

“Salah satu kriteria rangkap jabatan yang dimaksud yaitu tidak diperbolehkan menjadi pegawai KPU/KPUD, Bawaslu dan Panwaslu,” jelasnya.

“Seharusnya pihak Dinsos melakukan evaluasi bagi para petugas atau pendamping PKH ditingkat Kabupaten dan Kecamatan serta mendorong atau merekomendasikan daftar nama para oknum petugas PKH ke Kemensos RI agar secepatnya diberikan sanksi.

“Sanksinya pemberhentian atau pemecatan terhadap para oknum petugas atau pendamping PKH Kabupaten Bekasi,” ucapnya kesal.

Jika pihak Dinsos tidak ada upaya untuk membenahi para petugas atau pendamping PKH Kabupaten Bekasi, maka pihaknya melanjutkan aksi Kemensos RI bahwa kinerja Dinsos dan PKH Kabupaten Bekasi sudah kronis.

Baca Juga :  Menangkan Pemilihan Bupati Bekasi 2024, Gerindra, PKB dan Demokrat Bentuk Koalisi

Adapun tuntutan massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Peduli Konstitusi sebagai berikut.

  1. Mendesak Dinas Sosial Kabupaten Bekasi untuk Bersikap Tegas dan Merestrukturisasi Koordinator Petugas/Pendamping PKH Kabupaten Bekasi yang telah gagal dalam Menjalankan Tugas sebagai Koordinator PKH Kabupaten Bekasi.
  2. Periksa Semua Pendamping/Petugas PKH di Kabupaten Bekasi yang terlibat melanggar Kode Etik peraturan Kementrian Sosial RI Nomor: 249/LJS.JS/BLTB/2014, tentang kriteria rangkap jabatan.
  3. Mendesak Dinas Sosial Kabupaten Bekasi untuk mendorong dan mengeluarkan surat Rekomendasi pemberhentian kepada para Petugas/Pendamping PKH yang melanggar Kode Etik rangkap jabatan sesuai peraturan SK Kemensos RI. (Hasrul)

Berita Terkait

Kejari Kabupaten Bekasi Diminta Tangkap Mantan Dirut Perumda Tirta Bhagasasi
Tanpa Izin, Pembuat Lukisan Wajah Arnaen Bakal Tempuh Jalur Hukum
Waduh…!!!, Perusahaan Daftar Hitam UI Menangkan Lelang di Kota Bekasi 
Ini Kata Delvin Chaniago Soal Rencana Penyuluhan Petugas Damkar Kota Bekasi
Soal Pembatalan Proyek PSEL, JNW: Bisa Aja Mantan Walikota Bekasi Ngelesnya!
FKMPB: Peran Kepala Bidang di Dinas Kabupaten Bekasi Mandul  
Bentuk Dinasti, LSM LIAR Desak Inspektorat Audit Desa Pantai Harapan Jaya
Pj Walikota Bekasi Raden Gani Resmi Batalkan Proyek PSEL Kota Bekasi
Berita ini 94 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 25 Juni 2024 - 07:28 WIB

Kejari Kabupaten Bekasi Diminta Tangkap Mantan Dirut Perumda Tirta Bhagasasi

Senin, 24 Juni 2024 - 11:00 WIB

Waduh…!!!, Perusahaan Daftar Hitam UI Menangkan Lelang di Kota Bekasi 

Senin, 24 Juni 2024 - 09:54 WIB

Ini Kata Delvin Chaniago Soal Rencana Penyuluhan Petugas Damkar Kota Bekasi

Senin, 24 Juni 2024 - 08:53 WIB

Soal Pembatalan Proyek PSEL, JNW: Bisa Aja Mantan Walikota Bekasi Ngelesnya!

Minggu, 23 Juni 2024 - 09:45 WIB

FKMPB: Peran Kepala Bidang di Dinas Kabupaten Bekasi Mandul  

Jumat, 21 Juni 2024 - 23:19 WIB

Bentuk Dinasti, LSM LIAR Desak Inspektorat Audit Desa Pantai Harapan Jaya

Jumat, 21 Juni 2024 - 13:51 WIB

Pj Walikota Bekasi Raden Gani Resmi Batalkan Proyek PSEL Kota Bekasi

Jumat, 21 Juni 2024 - 12:42 WIB

Harus Pulangi Rp4,7 Miliar, JNW: Proses Hukum Menanti Dispora Kota Bekasi     

Berita Terbaru

Foto: Alvin Lim, SH, MH

Berita Utama

Kasus Vina Cirebon Vs Jessica Bukti Penegakan Hukum Sudah Rusak

Selasa, 25 Jun 2024 - 18:32 WIB

Deklarasi Paket Pimpinan DPD-RI 2024-2029

Berita Utama

Langgar Kode Etik, BK DPD-RI Diminta Berikan Sangsi Tegas LaNyalla

Selasa, 25 Jun 2024 - 18:09 WIB

Foto: Menkoinfo Budi Arie Setiadi (Kiri) dan Pakar Hukum, Abdul Fickar Hadjar (Kanan)

Berita Utama

Pakar: Pemain Judi Online Adalah Pelaku Kejahatan Bukan Korban Judol

Selasa, 25 Jun 2024 - 17:49 WIB