Ini Kata Ketua JNW Soal Rotasi Mutasi Pj Walikota Bekasi Langgar Aturan

- Jurnalis

Kamis, 6 Juni 2024 - 20:08 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Pj Walikota Bekasi Raden Gani Muhamad

Foto: Pj Walikota Bekasi Raden Gani Muhamad

BERITA BEKASI – Rotasi mutasi Eselon 3 dan 4 dilingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi terus menuai kritik dari berbagai elemen. Pj Walikota Bekasi, Raden Gani Muhamad dituding sarat kepentingan politik hingga melanggar banyak aturan.

Bahkan, salah satu Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi menyatakan bahwa kebijakan rotasi mutasi yang dilakukan Pj Walikota Bekasi bukan hanya mal administrasi, tapi juga berdampak pidana, karena dinilai melanggar UU Nomor: 10 Tahun 2016, tentang Pilkada, Pasal 71 atau 162 ayat 2 dan 3.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Jaringan Nusantara Watch (JNW), Indra Sukma mengatakan, himbauan yang disampaikan kepada Walikota atau Bupati itu merujuk pada Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

“Dalam pasal tersebut diatur salah satunya bahwa Walikota atau Bupati dan Wakil dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan,” terangnya, Kamis (6/6/2024).

Lebih lanjut Indra, menjelaskan berdasarkan  pada lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 2 Tahun 2024, tentang tahapan dan jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, penetapan pasangan calon jatuh pada 22 September 2024.

“Penetapan pasangan calon Kepala Daerah dilaksanakan pada 22 September 2024. Artinya, jika Kepala Daerah atau Pj. Walikota atau Bupati melakukan mutasi pejabat setelah 22 Maret 2024, harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri,” jelasnya.

Terkait kritikan, lanjut Indra, rotasi mutasi dilingkungan Pemkot Bekasi yang dilakukan Pj Walikota Bekasi, Raden Gani Muhamad, tentu sudah mendapatkan persetujuan dari Mendagri, karena sudah melewati dari himbauan terkait rotasi mutasi.

Baca Juga :  Pasca Rotasi, Pj Walikota Bekasi Mulai Diserang Video Narasi Negatif

“Raden Gani itu berasal dari pejabat Kepala Biro Hukum Kemendagri yang ditugaskan Mendagri menjadi Pj Walikota Bekasi. Artinya, beliau juga paham akan aturan dan jauh dari aroma politik. Sebab beliau tidak maju Pilkada,” jelasnya.

Berbeda, tambah Indra, kalau ceritanya disamakan dengan kejadian pembatalan pelantikan yang terjadi di Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Gara-gara salah hitung bulan terkait Pilkada, Bupatinya, Samsuardi, membatalkan pelantikan 51 pejabat di daerah itu.

“Lagian Bupati Pasaman Barat, Samsuardi yang memenangkan Pilkada tahun 2020 itu maju kembali di Pilkada 2024 dengan kendaraan Partai Demokrat. Kalau dikaitkan dengan kepentingan politik masih nyambung, tapi kalau Pj Raden Gani diakan tidak maju Pilkada,” pungkas Indra. (Dhendi)

Berita Terkait

Madinah Sentil Walikota Bekasi “Ngasih Semangkok Bakso Ngeraup Sekarung”
Nyimak Politik di Kota Bekasi “Kepentingan Masyarakat atau Kelompok”
Kukuhkan 8 Ranting, Sarjan: PAC PP selalu Bersinergi Dengan Pemerintah Desa
Pemkot Bekasi Terima Aset Wilayah Layanan Perumda Tirta Bhagasasi
JNW Apresiasi Kinerja Pj Walikota Bekasi Raden Gani Muhamad
Mendagri: Triwulan Ketiga, Kota Bekasi Masuk Peringkat 4 Besar Se-Jawa Barat  
Soal Jam Kerja, Disnaker Kota Bekasi Lemah Hadapi PT. Armas Logistic Service
Elektabilitas di Bawah 40 Persen, Tri Adhianto Belum Tentu Menang Pilkada
Berita ini 64 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 21 Juli 2024 - 19:42 WIB

APH Jangan Hanya Bisa Korbankan Wong Cilik, Tangkap Otaknya Donk

Jumat, 19 Juli 2024 - 23:28 WIB

Korupsi Emas 109 Ton Kejagung Bakal Jerat Korporasi

Jumat, 19 Juli 2024 - 13:29 WIB

Gerakan Perubahan Anggota DPD-RI Tolak La Nyalla Kembali Memimpin

Jumat, 19 Juli 2024 - 08:19 WIB

Kejagung Tahan 7 Tersangka Korupsi Tata Kelola Emas 109 Ton PT. Antam

Jumat, 19 Juli 2024 - 08:00 WIB

Kantor JJ Simkoputera Dijaga Brimob, Netizen: Jadi Satpam Orang Kaya

Kamis, 18 Juli 2024 - 17:59 WIB

Stop Berikan Perpuluhan di GBI CK-7, Gereja Kaya, Pendeta Kaya, Jema’at Miskin

Rabu, 17 Juli 2024 - 18:16 WIB

Diduga Kongkalikong Proyek IKN, Wantimpres Dilaporkan ke KPK

Selasa, 16 Juli 2024 - 18:55 WIB

Bubarkan Polri, Alvin Lim: Masyarakat Sudah Muak Dengan Oknum Polri

Berita Terbaru

Kejaksaan Negeri Blitar

Berita Daerah

Kado HBA, Kejari Blitar Rilis Capaian Kinerja

Senin, 22 Jul 2024 - 08:24 WIB

Foto: Ketua Jaringan Nusantara Watch (JNW), Indra Sukma

Seputar Bekasi

Nyimak Politik di Kota Bekasi “Kepentingan Masyarakat atau Kelompok”

Minggu, 21 Jul 2024 - 23:59 WIB

Ilustrasi Judi Online

Berita Utama

APH Jangan Hanya Bisa Korbankan Wong Cilik, Tangkap Otaknya Donk

Minggu, 21 Jul 2024 - 19:42 WIB

Mahasiswa Universitas Bina Bangsa (UNIBA)

Berita Daerah

KKM UNIBA Kelompok 63 Gelar Pengobatan Gratis di Sukajadi Carita

Minggu, 21 Jul 2024 - 19:16 WIB