Kuasa Hukum Achsanul Sebut Tuntutan Pidana 5 Tahun Tidak Bijaksana

- Jurnalis

Rabu, 29 Mei 2024 - 11:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Advokat Soesilo Aribowo

Foto: Advokat Soesilo Aribowo

BERITA JAKARTA – Pengacara dan Penasihat Hukum Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI non-aktif, Achsanul Qosasi, Soesilo Aribowo berpendapat tuntutan pidana penjara 5 tahun dan denda Rp500 juta yang dijatuhkan kepada kliennya sangat berat, tidak bijaksana dan tidak manusiawi.

“Seakan-akan, hal itu tidak mempertimbangkan tingkat kesalahan dan jasa terdakwa Achsanul yang selama ini telah memberikan kontribusi dalam pengungkapan temuan-temuan melalui pemeriksaan dalam penggunaan keuangan Negara,” kata Soesilo, Selasa (28/5/2024).

Diungkapkan Soesilo, uang yang diterima Achsanul dari mantan Direktur Utama BAKTI Kominfo, Anang Achmad Latif juga tidak digunakan serta telah dikembalikan oleh terdakwa sebesar 2,64 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau setara dengan Rp40 miliar tanpa berkurang sedikitpun.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Oleh karena itu, Soesilo meminta Majelis Hakim untuk menyatakan Achsanul tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam dakwaan dan membebaskan dari dakwaan kesatu, dakwaan kedua, dakwaan ketiga, maupun dakwaan keempat.

Baca Juga :  Tipikor Jakarta Kembali Adili Mantan Hakim Agung Gazalba Saleh

Soesilo juga meminta Majelis Hakim memulihkan hak terdakwa dalam kedudukan, kemampuan, dan harkat serta martabatnya seperti semula serta memerintahkan Penuntut Umum segera mengajukan permohonan pembukaan blokir atas rekening bank dan pencabutan sita atas barang atau benda yang tidak berkaitan dengan perkara.

Selain itu, Soesilo juga meminta Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan pembukaan blokir kepada BPN atau Kantor Pertanahan serta instansi lainnya atas seluruh sertifikat tanah, kendaraan dan aset-aset lainnya atas nama Achsanul dan keluarga yang telah dilakukan pemblokiran oleh Kejaksaan Agung RI.

“Namun demikian sekiranya Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain kepada terdakwa, mohon dijatuhkan pidana yang seadil-adilnya,” tandas Soesilo berharap agar Majelis Hakim Tipikor mempertimbangkan nasib kliennya.

Sebelumnya, Achsanul Qosasi dituntut 5 tahun penjara serta membayar denda Rp500 juta dalam kasus pengondisian perkara BTS 4G pada BAKTI Kominfo.

Dalam kasus itu, Achsanul didakwa menerima suap senilai 2,64 juta dolar AS atau setara dengan Rp40 miliar untuk mengondisikan pemeriksaan proyek BTS 4G 2021 yang dilaksanakan BAKTI Kominfo.

Baca Juga :  Mantan Dirut PT. Petamina Divonis 9 Tahun Penjara

Uang suap diterima dari Direktur PT. Multimedia Berdikari Sejahtera (MBS), Windi Purnama dengan sumber uang dari Komisaris PT. Solitech Media Synergy (SMS), Irwan Hermawan.

Keduanya atas perintah Direktur Utama BAKTI Kominfo, Anang Achmad Latif untuk diserahkan kepada terdakwa melalui pihak swasta yang juga merupakan orang kepercayaan Achsanul, Sadikin Rusli.

Pemberian suap dengan maksud supaya Achsanul membantu pemeriksaan pekerjaan BTS 4G 2021 yang dilaksanakan BAKTI Kominfo supaya mendapatkan hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan tidak menemukan kerugian negara dalam pelaksanaan proyeknya.

Perbuatan Achsanul tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 B dan Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Sofyan)

Berita Terkait

Tipikor Jakarta Kembali Adili Mantan Hakim Agung Gazalba Saleh
Mantan Dirut PT. Petamina Divonis 9 Tahun Penjara
PN Kota Ambon, Putusan Inkrah Dikalahkan Dengan Putusan Baru
Divonis Hakim 8 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Sebut Surat Dakwaan Jaksa Tak Sah
Kejari Jakpus Sita Harta Terpidana Kasus Alih Fungsi Lahan Surya Darmadi
PN Cikarang Diminta Objektif Soal Perkara Setyawan Priyambodo
Kuasa Hukum Sebut Tuntutan Jaksa Perkara Narkoba Cacat Yuridis
Tim Penyidik Pidsus Kejari Jakut, Tahan Tersangka Korupsi Kredit Fiktif
Berita ini 70 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 25 Juni 2024 - 07:28 WIB

Kejari Kabupaten Bekasi Diminta Tangkap Mantan Dirut Perumda Tirta Bhagasasi

Senin, 24 Juni 2024 - 11:00 WIB

Waduh…!!!, Perusahaan Daftar Hitam UI Menangkan Lelang di Kota Bekasi 

Senin, 24 Juni 2024 - 09:54 WIB

Ini Kata Delvin Chaniago Soal Rencana Penyuluhan Petugas Damkar Kota Bekasi

Senin, 24 Juni 2024 - 08:53 WIB

Soal Pembatalan Proyek PSEL, JNW: Bisa Aja Mantan Walikota Bekasi Ngelesnya!

Minggu, 23 Juni 2024 - 09:45 WIB

FKMPB: Peran Kepala Bidang di Dinas Kabupaten Bekasi Mandul  

Jumat, 21 Juni 2024 - 23:19 WIB

Bentuk Dinasti, LSM LIAR Desak Inspektorat Audit Desa Pantai Harapan Jaya

Jumat, 21 Juni 2024 - 13:51 WIB

Pj Walikota Bekasi Raden Gani Resmi Batalkan Proyek PSEL Kota Bekasi

Jumat, 21 Juni 2024 - 12:42 WIB

Harus Pulangi Rp4,7 Miliar, JNW: Proses Hukum Menanti Dispora Kota Bekasi     

Berita Terbaru

Foto: Alvin Lim, SH, MH

Berita Utama

Kasus Vina Cirebon Vs Jessica Bukti Penegakan Hukum Sudah Rusak

Selasa, 25 Jun 2024 - 18:32 WIB

Deklarasi Paket Pimpinan DPD-RI 2024-2029

Berita Utama

Langgar Kode Etik, BK DPD-RI Diminta Berikan Sangsi Tegas LaNyalla

Selasa, 25 Jun 2024 - 18:09 WIB

Foto: Menkoinfo Budi Arie Setiadi (Kiri) dan Pakar Hukum, Abdul Fickar Hadjar (Kanan)

Berita Utama

Pakar: Pemain Judi Online Adalah Pelaku Kejahatan Bukan Korban Judol

Selasa, 25 Jun 2024 - 17:49 WIB