Pendemo Tuntut, Jabatan Kepala BAPENDA Kota Bekasi Dicopot

- Jurnalis

Senin, 27 Mei 2024 - 16:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Aksi AKAMSI di Kantor BAPENDA Kota Bekasi

Foto: Aksi AKAMSI di Kantor BAPENDA Kota Bekasi

BERITA BEKASI – Angkatan Mahasiswa Bekasi (AKAMSI), mendesak agar Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bekasi, Arief Maulana dicopot dari jabatannya.

Desakan itu, langsung dilontarkan masa aksi di depan pintu masuk kantor BAPENDA di Jalan Juanda Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin (27/5/2024).

Desakan pemberhentian Arief Maulana sebagai Kepala Bapenda Kota Bekasi yang merupakan posisi yang diberikan mantan Walikota Bekasi, Tri Adhianto menjelang akhir jabatannya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Arief merupakan bawahan Tri Ahianto sejak bersama di Dinas PUPR atau yang sekarang menjadi Dinas Binamarga Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi.

Baca Juga :  Pj Walikota Bekasi Raden Gani Resmi Batalkan Proyek PSEL Kota Bekasi

“Kami mendesak Kepala BAPENDA dicopot dari Jabatannya, karena dia sengat dekat dengan salah satu calon Walikota Bekasi,” ungkap korlap aksi demo.

Dalam orasinya, pendemo juga mempertanyakan Kepala BAPENDA yang mengumpulkan 12 pejabat para Kepala SKPD di Sleman Yogyakarta, Jawa Tengah.

“Kami menduga kegiatan itu politis, karena tidak masuk didalam RKA BAPENDA. Kami menduga itu ada yang ditunggangi kepentingan Politik Pilkada 2024,” ketus pendemo.

Seharusnya, lanjut pendemo, sesuai UU Nomor: 5 tahun 2014, tentang kewajiban ASN, maka Kepala BAPENDA Kota Bekasi Arief Maulana bersikap netral ditengah masyarakat Kota Bekasi.

Baca Juga :  Menangkan Pemilihan Bupati Bekasi 2024, Gerindra, PKB dan Demokrat Bentuk Koalisi

“Maka kami menduga adanya tindakan Tipikor dengan melakukan kegiatan kedinasan tanpa RKA yang diduga menggunakan APBD,” imbuhnya.

“Mestinya dapat digunakan untuk hal yang bermanfaat bagi masyarakat Kota Bekasi, dibanding untuk foya-foya dan meningkatkan elektabilitas pihak tertentu,” tambahnya.

Indisipliner ASN, sambung pendemo, terhadap 12 Kepala UPTD Pendapatan BAPENDA Kota Bekasi itupun patut ditindaklanjuti.

Lantaran, tambahnya, keikutsertaan 12 pejabata SKPD sadar betul jika acara yang bertema “Menjalin Kebersamaan dan Kekeluargaan” itupun diduga memiliki maksud terselubung.

“Harusnya sadar ada sesuatu disitu yang tidak sesuai dengan netralitas ASN menjelang Pilkada,” pungkasnya. (Dhendi)

Berita Terkait

Kejari Kabupaten Bekasi Diminta Tangkap Mantan Dirut Perumda Tirta Bhagasasi
Tanpa Izin, Pembuat Lukisan Wajah Arnaen Bakal Tempuh Jalur Hukum
Waduh…!!!, Perusahaan Daftar Hitam UI Menangkan Lelang di Kota Bekasi 
Ini Kata Delvin Chaniago Soal Rencana Penyuluhan Petugas Damkar Kota Bekasi
Soal Pembatalan Proyek PSEL, JNW: Bisa Aja Mantan Walikota Bekasi Ngelesnya!
FKMPB: Peran Kepala Bidang di Dinas Kabupaten Bekasi Mandul  
Bentuk Dinasti, LSM LIAR Desak Inspektorat Audit Desa Pantai Harapan Jaya
Pj Walikota Bekasi Raden Gani Resmi Batalkan Proyek PSEL Kota Bekasi
Berita ini 136 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 25 Juni 2024 - 07:28 WIB

Kejari Kabupaten Bekasi Diminta Tangkap Mantan Dirut Perumda Tirta Bhagasasi

Senin, 24 Juni 2024 - 11:00 WIB

Waduh…!!!, Perusahaan Daftar Hitam UI Menangkan Lelang di Kota Bekasi 

Senin, 24 Juni 2024 - 09:54 WIB

Ini Kata Delvin Chaniago Soal Rencana Penyuluhan Petugas Damkar Kota Bekasi

Senin, 24 Juni 2024 - 08:53 WIB

Soal Pembatalan Proyek PSEL, JNW: Bisa Aja Mantan Walikota Bekasi Ngelesnya!

Minggu, 23 Juni 2024 - 09:45 WIB

FKMPB: Peran Kepala Bidang di Dinas Kabupaten Bekasi Mandul  

Jumat, 21 Juni 2024 - 23:19 WIB

Bentuk Dinasti, LSM LIAR Desak Inspektorat Audit Desa Pantai Harapan Jaya

Jumat, 21 Juni 2024 - 13:51 WIB

Pj Walikota Bekasi Raden Gani Resmi Batalkan Proyek PSEL Kota Bekasi

Jumat, 21 Juni 2024 - 12:42 WIB

Harus Pulangi Rp4,7 Miliar, JNW: Proses Hukum Menanti Dispora Kota Bekasi     

Berita Terbaru

Foto: Alvin Lim, SH, MH

Berita Utama

Kasus Vina Cirebon Vs Jessica Bukti Penegakan Hukum Sudah Rusak

Selasa, 25 Jun 2024 - 18:32 WIB

Deklarasi Paket Pimpinan DPD-RI 2024-2029

Berita Utama

Langgar Kode Etik, BK DPD-RI Diminta Berikan Sangsi Tegas LaNyalla

Selasa, 25 Jun 2024 - 18:09 WIB

Foto: Menkoinfo Budi Arie Setiadi (Kiri) dan Pakar Hukum, Abdul Fickar Hadjar (Kanan)

Berita Utama

Pakar: Pemain Judi Online Adalah Pelaku Kejahatan Bukan Korban Judol

Selasa, 25 Jun 2024 - 17:49 WIB