BERITA BEKASI – “Kesabaran seorang Pj Walikota Bekasi, Raden Gani Muhamad patut diacungi jempol”. Hal itu dikatakan Ketua Jaringan Nusantara Watch (JNW), Indra Sukma menyikapi masa transisi Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, Jawa Barat.
“Menetapkan angka pendapatan yang sangat tinggi jadi bumerang bagi kebijakan Pj Walikota Gani Muhamad. Sebab, bukan Gani yang sejak awal memposisikan para ASN menduduki posisi setrategis tanpa kemampuan,” sindir Indra, Rabu (22/5/2024).
Pasalnya, memasuki triwulan ke II APBD TA 2024, perjalanan pemerintahan hingga diawal triwulan II masih jalan ditempat seperti samahalnya pada realisasi pendapatan dan penyerapan di triwulan I yang baru dibawah 25 persen saat Raden Gani Muhamad ditugaskan sebagai Pj Walikota Bekasi.
“Rencana rotasi mutasi ASN melalui Uji Kompetensi pun terus mendapatlan penolakan dari sekelompok orang. Tujuan baik Pj Gani Muhamad malah dianggap untuk menyingkirkan orang-orang dekat mantan Walikota Bekasi, Tri Adhianto,” tuturnya.
Indra menilai, saat terjadi serah terima jabatan Walikota pada September 2023, semua aktifitas kinerja ASN dilingkungan Pemkot Bekasi terjadi kegalauan atau kegundahan dengan terpecah-pecahnya ASN dengan istilah kelompok STTD dan APDN.
“STTD merupakan kelompok yang lebih dominan, dibandingkan APDN yang memang background-nya telah dipersiapkan untuk menduduki posisi-posisi Pemerintahan. Karena Walikota-nya saat itu hanya melihat dari kaca mata politik saja,” imbuhnya.
Sehingga, lanjut Indra, proses penempatan ASN yang sangat vital tentang kepemimpinan atau SDM, penempatan jenjang jabatan, posisi tour of duty atau track record pejabatnya tidak dilihat sama sekali, hanya berdasarkan kedekatan tanpa melihat proses dan kualitas.
“Maaf seperti mempromosikan adik ipar, adik kandung juga orang-orang yang pernah membantu yang bersangkutan pada saat menduduki jabatan Kepala OPD DBMSDA Kota Bekasi serta target Pilkada 2024, karena maklum sang mantan kembali maju,” ucapnya.
Sedangkan ASN yang cakap dan memenuhi syarat kepangkatan dan pengalaman tidak dilihat sama sekali, sehingga tempat-tempat strategis sebagai penunjang keberhasilan program Pemkot Bekasi diduduki oleh orang-orang yang belum cakap.
Diantaranya, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum mampu mengelola managemen strategis perencanaan, capaian dan kontroling, sehingga berpengaruh terhadap komitmen capaian program (selisih / deviasi).
“Karena tidak cukup tergalinya dalam selisih dari data satu dengan data yang lainya atau kurang mengelola sumber PAD,” imbuhnya.
Untuk itu, melihat kondisi yang sangat kronis, diperlukan langkah-langkah oleh Pj Walikota Bekasi, seperti melakukan konsultasi tentang APBD 2024 kepada DPRD sebagai langkah awal dalam menyelesaikan akan terjadinya deviasi hingga triliunan.
“Bentuk tim dan meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Pemkot Bekasi untuk memerintahkan kepada Kepala Bappelitbangda melakukan langkah-langkah dan mengevaluasi belanja-belanja barang dan jasa,” jelasnya.
“Dan segera berkoordinasi kepada para Kepala OPD atau SKPD dan ITKO untuk menunda kegiatan yang akan dilelang maupun yang sedang dalam pekerjaan,” tambahnya.
Selain itu, mengkonsultasikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) Perwakilan Jawa Barat baik tentang langkah, saran dan tindakan terhadap perjalanan APBD 2024.
Hasil konsultasi, tambah Indra, dengan BPKP Provinsi Jawa Barat sebagai bahan untuk diambil langkah lanjutan dengan DPRD Kota Bekasi (TAPD) Pemkot dan Badan Anggaran.
“Yang paling bertanggung jawab Kepala Bappelibangda. Kasihan PJ Walikota sendirian. Pada kemana Kepala Bappelitbangda, Asda III-II. Kepala Inspektorat dan Kepala Bapenda dan Ketua TAPD Kota Bekasi,” pungkasnya. (Dhendi)
