Dugaan Pembagian Perkara, MNH Kena Sanksi 1 Tahun

- Jurnalis

Rabu, 8 Mei 2024 - 06:41 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kantor PN Jakarta Utara

Kantor PN Jakarta Utara

BERITA JAKARTA – Dugaan pelanggaran hukum terkait pembagian perkara Mediator Non Hakim (MNH) untuk kepentingan kroninya oleh oknum pegawai di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) kini tengah diusut kebenarannya.

Hal tersebut, diungkapkan Maryono selaku Juru Bicara PN Jakut kepada wartawan atas dugaan nepotisme penangananan perkara tersebut.

“Ketua PN Jakarta Utara, Hera Kartiningsih telah membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan,” kata Maryono, Selasa (7/5/2024).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Tim pemeriksa yang dibentuk Ketua PN Jakarta Utara telah melakukan pemeriksaan pada 24 April 2024 kepada pihak terkait, diantaranya pelapor MNH, terlapor MNH, Panmud Perdata, dan admin MNH.

Baca Juga :  Edi Gunawan Divonis 9 Tahun Penjara Karena Kasus Tipu Gelap dan TPPU

“Bahkan untuk meyakinkan tim juga telah memeriksa salah satu Panitera Pengganti,” ujar Maryono dalam keterangannya tertulis kepada awak media.

Ia mengungkapkan, berdasarkan pemeriksaan tersebut, tim telah menyampaikan laporan hasil pemeriksaan pada 3 Mei 2024.

“Hasil pemeriksaan tersebut antara lain menyatakan bahwa Panmud Perdata tidak pernah mengatur pembagian berkas perkara mediasi,” jelasnya.

Dikatakannya, MNH (JWS) beberapa kali meminta kepada admin untuk menjadi mediator perkara tertentu.

Baca Juga :  Korban Sengketa Tanah Adat Mengadu ke Alvin Lim, Putusan PN Solok Tuai Kontra

“Sikap MNH merupakan pelanggaran pembagian yang telah disepakati urut abjad, sehingga menimbulkan pembagian mediator tidak merata,” jelasnya.

Tim pun, tambah Maryono, telah merekomendasikan berupa skorsing kepada MNH atas rekomendasi tim pemeriksa.

“Ketua PN Jakarta Utara pada 6 Mei 2024 telah menerbitkan SK skorsing selama 12 bulan kepada MNH,” ungkapnya.

Sementara, mengenai hasil pemeriksaan dari Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta, Maryono menyatakan belum mengetahui hasilnya. (Sofyan)

Berita Terkait

Ramai Berita Lelang Barang Sitaan, Jampidsus Panggil Tim Jaksa Eksekutor
Edi Gunawan Divonis 9 Tahun Penjara Karena Kasus Tipu Gelap dan TPPU
Korban Sengketa Tanah Adat Mengadu ke Alvin Lim, Putusan PN Solok Tuai Kontra
Terdakwa Ahiang Bantah Barang Bukti Sabu-Sabu Miliknya
Perkara Pidana Berubah Perdata, Pakar Hukum Sarankan Gelar Perkara Khusus
Dugaan Oknun Jaksa dan Oknum PN Jakut Sembunyikan Informasi Persidangan
Oknum Jaksa Kejati DKI “Bebaskan” Enam Tersangka Penipuan Ratusan Miliar
Oknum Jaksa Peneliti Gugurkan Pidana, Ironis Penegakan Hukum di Indonesia
Berita ini 46 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 27 Mei 2024 - 16:37 WIB

Pendemo Tuntut, Jabatan Kepala BAPENDA Kota Bekasi Dicopot

Senin, 27 Mei 2024 - 16:02 WIB

Inspektorat Membisu Soal Hasil Pemeriksaan Dispora Kota Bekasi

Senin, 27 Mei 2024 - 12:34 WIB

Sawer Biduan, FKMBP: Aksi Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan Tak Patut Dicontoh

Minggu, 26 Mei 2024 - 18:24 WIB

Ini Klarifikasi Solihin Soal Tudingan Aksi Mahasiswa Ditunggangi

Sabtu, 25 Mei 2024 - 13:10 WIB

Berkedok Bimtek, Dana Desa Jadi Sasaran Empuk Oknum Dinas Raup Keuntungan

Kamis, 23 Mei 2024 - 22:29 WIB

Waduh…!!!, Aksi Demo Mahasiswa, Pj Walikota Bekasi Sempat Dievakuasi Petugas

Kamis, 23 Mei 2024 - 20:28 WIB

Ini Kata Pengamat UNISMA Soal Demo Mahasiswa ke DPRD Kota Bekasi

Kamis, 23 Mei 2024 - 17:45 WIB

Forum TKK Kota Bekasi Kompak Pasang DP Profil Pj Raden Gani Muhamad

Berita Terbaru

Foto: Aksi AKAMSI di Kantor BAPENDA Kota Bekasi

Seputar Bekasi

Pendemo Tuntut, Jabatan Kepala BAPENDA Kota Bekasi Dicopot

Senin, 27 Mei 2024 - 16:37 WIB

Foto: Gedung Dispora Kota Bekasi

Seputar Bekasi

Inspektorat Membisu Soal Hasil Pemeriksaan Dispora Kota Bekasi

Senin, 27 Mei 2024 - 16:02 WIB