BERITA BEKASI – Wacana rotasi mutasi yang sempat menimbulkan aksi penolakan sekelompok massa, bukan tanpa alasan bagi Pj Walikota Bekasi, Raden Gani Muhamad, dalam membuat suatu kebijakan.
Hal tersebut, dikatakan Ketua Umum Jaringan Nusantara Watch (JNW), Indra Sukma, menyikapi jebloknya capaian kinerja para pemangku jabatan pada SKPD yang diberitugas sesuai dengan fungsinya masing-masing.
“Nah…sekarang terbuktikan kenapa Pj Raden Gani mau melakukan rotasi mutasi yang sempat diwarnai aksi penolakan sekelompok massa kemarin,” terang Indra kepada Matafakta.com, Selasa (16/4/2024).
Diungkapkan Indra, melewati triwulan ke III, penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi sebesar Rp6,3 triliun Tahun Anggaran 2024 baru mencapai 13.89 persen.
“Realisasi tersebut masih sangat rendah dibandingkan awal tahun triwulan pertama pada Tahun Anggaran 2023 yang mencapai 25.25 persen,” jelasnya.
Realisasi penyerapan anggaran pada triwulan pertama pada APBD murni Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024 per 15 April, baru mencapai sebesar Rp885,50 miliar atau sekitar 13,89 persen dari total nilai belanja Rp6,3 triliun.
“Ini bunyi keterangan pelaporan keuangan Pemerintah Kota Bekasi pada Kementrian Keuangan RI Tahun Anggaran 2024,” ungkapnya.
Belanja daerah Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi pada APBD Tahun Anggaran 2024, masih didominasi pada belanja pegawai sebesar Rp559,32 miliar atau sekitar 23,22 persen dari pagu sebesar Rp2,4 triliun.
“Sementara, untuk belanja barang dan jasa baru tembus diangka Rp271,25 atau sekitar 10,60 persen dari pagu anggaran sebesar Rp2,5 triliun lebih.
“Untuk belanja modal sebesar Rp13,46 miliar atau setar 1,36 persen dari nilai pagu sebesar Rp988,85 miliar,” tambah Indra.
Sedangkan, belanja lain-lainnya sebesar Rp41,47 miliar atau setara 9,92 persen yang terdiri dari belanja bantuan keungangan, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial Rp38,25 miliar atau sekitar 3 persen lebih.
“Belanja tidak terduga Rp3,21 miliar atau sekitar 6 persen lebih. Untuk penyertaan modal daerah atau pengeluaran pembiayaan daerah baru sebesar Rp48 miliar baru terealisasi sebesar Rp5 miliar atau sekitar 10,42 persen,” imbuhnya.
Sekedar diketahui, Postur APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6,3 triliun yang didapat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp3,2 triliun lebih terdiri dari pajak daerah Rp2,6 triliun lebih dan retribusi daerah sebesar Rp459.32 miliar.
“Sedangkan pendapatan dari hasil pengelolaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp14,40 miliar dan PAD lain-lain yang sah sebesar Rp42,69 miliar,” ujarnya.
Sedangkan Transfer Daerah Dana Desa (TKDD) atau transfer Bantuan Pemerintah Pusat sebesar Rp2 triliun lebih yang baru terealisasi sebesar Rp493.26 miliar atau sekitar 24.06 persen.
“Padahal, banyak sarana prasarana infrastruktur di Kota Bekasi yang mengalami kerusakan, baik itu kerusakan jalan, PJU dan drainase yang mengakibatkan genangan air cukup parah dibeberapa titik ruas jalan banjir setelah diguyur hujan pekan lalu,” tuturnya.
Namun sayangnya, tambah Indra, kondisi tersebut seolah tidak digubris Pemkot Bekasi yang sudah memiliki perencanaan matang, termasuk dalam penyelesaian banjir yang setiap tahunnya terjadi.
Diketahui sebelumnya, DPRD Kota Bekasi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, sebesar Rp6,3 triliun meningkat 5 persen dari APBD tahun sebelumnya yakni Rp5,8 triliun.
Menurut Ketua DPRD Kota Bekasi, Saifuddaulah memaparkan, berdasarkan hasil pembahasan, APBD Tahun Anggaran 2024 mendatang lebih difokuskan pada bidang infrastruktur dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).
“APBD 2024 lebih difokuskan untuk menuntaskan infrastruktur dan peningkatan SDM,” kata Saifuddaulah seusai memimpin rapat Paripurna pengesahan Peraturan Daerah (Perda) APBD Kota Bekasi. (Dhendi)
