Larang dan Usir Warga, LIAR Segera Laporkan PPK Cibitung ke Bawaslu dan DKPP

- Jurnalis

Rabu, 21 Februari 2024 - 08:18 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BERITA BEKASI – Disinyalir adanya indikasi permainan suara pada Pemilu 2024 di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Kecamatan Cibitung Cikarang Barat, PPK Cibitung, Ardiyansyah larang dan usir warga mengikuti dan mencari data penghitungan suara pada Pemilu 2024 saat ini.

Berdasarkan peraturan KPU RI Nomor 9 Tahun 2019, tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, Pasal 52 Nomor 7 menyebut: “Saksi, pengawas TPS atau masyarakat yang hadir pada rapat penghitungan suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan Formulir C1”.

Namun yang diberlakukan petugas dan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Cibitung, melarang bahkan mengusir sejumlah orang dari lokasi penghitungan suara seperti yang dialami Hendra bersama rekannya Winda saat mengikuti penghitungan suara.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Keduanya, Hendra dan rekannya Winda pada Selasa 20 Februari 2024 diperlakukan tidak wajar oleh pihak penyelenggara Pemilu Dapil 2 Cibitung, termasuk untuk mendapatkan data C1 TPS hingga informasi ditingkat Kecamatan.

Baca Juga :  Elemen Warga Kabupaten Bekasi Siap Tempuh Jalur Hukum

“Sejak awal mau Plano Kecamatan Cibitung, saya bersama rekan sudah mendapatkan sorotan dari sejumlah penyelenggara Pemilu PPS hingga PPK. Bahkan kami dilarang masuk untuk mengetahui penghitungan suara,” kata Hendra kepada Matafakta.com, Rabu (21/2/2024).

Dijelaskannya Hendra, beberapa kali mencoba berkomunikasi dengan PPK agar bisa mengikuti penghitungan suara di wilayah Cibitung namun PPK Kecamatan memerintahkan anggota lain untuk melakukan pengusiran.

Winda yang juga sebagai masyarakat, mencoba menggali dan mencari informasi penghitungan suara C1 TPS ke sejumlah penyelenggara Desa, namun terkesan ditutupi.

“Masyarakat sulit untuk mendapatkan informasi penghitungan suara, bahkan data yang sudah saya dapatkan dari penyelenggara tingkat Desa, dihapus kembali oleh pihak pengirim melalui pesan singkat WhatsApp, setelah berbicara dengan Ardiansyah Ketua PPK, saya sampai kaget,” ujar Winda.

LSM LIAR Akan Laporkan PPK Dapil 2 Cibitung

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Lembaga Independen Anti Rasuah (LIAR), Nofal menyesalkan sikap atau tindakan oknum penyelenggara Pemilu di wilayah Cibitung yang melarang masyarakat mendapatkan informasi dan salinan hasil C1 TPS di Kecamatan Cibitung.

Baca Juga :  AMPUH: Pecat Dong, ASN dan Non ASN Kota Bekasi Terlibat Politik Praktis   

“Lho…kok dilarang bahkan sampai mengusir masyarakat tidak boleh ada dilokasi tempat penghitungan suara ada apa PPK dan PPS. Apa jangan-jangan ada indikasi permainan penghitungan suara,” tegas Nofal.

“Ya, kalau ngak ada apa-apa kenapa bersikap seperti itu? Baca dong Peraturan KPU RI Pasal 52 Nomor 7 jelas diatur dan diperbolehkan masyarakat mendapatkan informasi terkait penghitungan suara dari tingkat Desa hingga Kecamatan,” tambahnya.

Diungkapkan Nofal, Hendra dan Winda, merupakan anggota serta Pengurus LSM LIAR yang memang membentuk tim untuk memantau penghitungan suara disejumlah Dapil di wilayah Kabupaten Bekasi namun mendapatkan penolakan dari sejumlah pihak penyelenggara.

“Kejadian ini, kami akan melaporkan sejumlah penyelenggara Pemilu Kecamatan Cibitung ke Bawaslu Kabupaten Bekasi, bahkan kami juga akan melaporkan hal ini ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP,” pungkas Nofal. (Hasrul)

Berita Terkait

Ade Muksin Terpilih Jadi Ketua PWI Bekasi Raya Periode 2024-2027
Tunggak Kontribusi, Pemkot Bekasi Ambil Alih Pengelolaan Pasar Pondok Gede
Eks Walikota Bekasi M2 Masih di Hati Masyarakat Kota Bekasi
Kong Mpe Ajak Masyarakat Kabupaten Bekasi Sukseskan MTQ Tingkat Provinsi Ke-38
Balon Walikota Bekasi Adi Bunardi Minta DPC PDIP Siapkan Panggung Debat
Jelang Pilkada, JNW: Sikap FKUB Kota Bekasi Beraroma Politis
Ade Kuswara Kunang Daftar Calon Bupati Bekasi Dari PDI Perjuangan
Eskalasi Menguat, Pro dan Kontra Pj Bupati Bekasi Bermunculan
Berita ini 162 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 24 April 2024 - 00:11 WIB

Kejati DKI Tahan Mantan Dir Investasi dan Pengelolaan Dapen PT. BA

Senin, 22 April 2024 - 12:36 WIB

Buron 7 Tahun Terpidana Perpajakan Berhasil Ditangkap Satgas SIRI Kejagung

Kamis, 18 April 2024 - 23:01 WIB

Disparitas Sidang Korupsi dan Sandal Jepit

Kamis, 18 April 2024 - 15:40 WIB

Agenda Sidang Tak Jelas, Ruang Ali Said PN Jakpus Disesaki Pengunjung

Kamis, 18 April 2024 - 14:17 WIB

Jadwal Sidang Tak Menentu, Pencari Keadilan di PN Jakpus Kecewa

Kamis, 18 April 2024 - 11:13 WIB

Selama 3 Bulan, Kejati Jateng Berhasil Eksekusi 5 DPO Korupsi  

Jumat, 5 April 2024 - 20:51 WIB

Quotient TV Bahas Mafia Tanah, Alvin Lim: Kasus Perdata Berubah Jadi Pidana

Kamis, 4 April 2024 - 16:31 WIB

Pj Walikota Bekasi Raden Gani Jadi Saksi Sengketa Pemilu 2024 di MK

Berita Terbaru

Foto: Ade Muksin Terpilih Jadi Ketua PWI Bekasi Raya

Seputar Bekasi

Ade Muksin Terpilih Jadi Ketua PWI Bekasi Raya Periode 2024-2027

Rabu, 24 Apr 2024 - 13:01 WIB

Aksi Karyawan PT. Polo Ralph Lauren Indonesia di Mahkamah Agung

Berita Utama

Menangkan Buronan, Karyawan PT. PRLI Minta 3 Hakim MA Diusut

Selasa, 23 Apr 2024 - 19:07 WIB