Marak Pemberitaan, Majelis Hakim Tunda Sidang Kasus Impor Garam Industri

- Jurnalis

Rabu, 22 November 2023 - 19:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: M. Khayam Diruang Persidangan Tipikor Jakarta

Foto: M. Khayam Diruang Persidangan Tipikor Jakarta

BERITA JAKARTA – Sidang korupsi impor garam dengan terdakwa M. Khayam bekas Dirjen IKFT Kementerian Perindustrian ditunda pelaksanaanya pada Senin 27 November 2023 mendatang. Kepastian penundaan sidang tersebut dikemukakan Ketua Majelis Hakim, Eko Aryanto di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (22/11/2023).

Ada dugaan penundaan sidang disebabkan maraknya pemberitaan mengenai keterlibatan adik ipar politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam manipulasi data impor garam.

Sebab, sebelum diadili, M. Khayam sempat “bebas” dari jeratan hukum lantaran Jaksa Penuntut Umum (JPU) belum melimpahkan berkas perkaranya pada saat kelima sejawatnya menjalani proses hukum di Pengadilan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kelima sejawat itu yakni, Fredy Juwono, Yosi Arfianto, Frederik Tony Tanduk, Yoni dan Sanny Wikodhiono alias Sanny Tan yang telah divonis bersalah serta menjalani hukuman penjara masing-masing selama 2 hingga 3 tahun.

Sebagai informasi, Jaksa mendakwa M. Khayam mantan Dirjen Kimia Farmasi dan Tekstil (IKFT) di Kementerian Perindustrian periode 16 Oktober 2019 hingga 2022 diduga telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum bersama-sama dengan Fredy Juwono, Yosi Arfianto, Frederik Tony Tanduk, Yoni dan Sanny Wikodhiono alias Sanny Tan.

Baca Juga :  Dugaan TPPU Setnov Tak Kunjung Tuntas, LP3HI Gugat Bareskim Polri

“Melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memanipulasi jumlah data kebutuhan garam lokal atau konsumsi penambahan kuota impor dan meminta kepada PT. Sucofindo agar dalam melaksanakan verifikasi tidak secara rigid dengan menggunakan data-data tidak benar yang diterima dari PT. Sumatraco Langgeng Makmur,” ucap Jaksa di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat belum lama ini.

Dengan tujuan, sambung Jaksa, hasil verifikasi yang dilakukan PT. Sucofindo tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, sehingga kuota impor garam menjadi lebih besar yang tidak sesuai dengan kebutuhan dalam negeri.

“Para terdakwa mengetahui hasil verifikasi yang dibuat PT. Sucofindo tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, namun tidak melakukan evaluasi bahkan mengunakannya sebagai data untuk membuat rekomendasi impor komoditas pergaraman Industri kepada PT. Sumatraco Langgeng Makmur tanpa dilengkapi data-data yang benar,” kata Jaksa.

“Tidak mempertimbangkan kemampuan produksi perusahaan industri yang bersangkutan dan realisasi impor perusahaan Industri pada tahun sebelumnya dan kemampuan kapasitas unit pengolahan garam serta penyerapan garam lokal,” tambah Jaksa.

Baca Juga :  Gugatan Ditolak, Kuasa Hukum Bakal Laporkan Hakim Delta Tamtama ke KY

Kemudian terdakwa Ir. Muhammad Khayam  bersama dengan Ir. Fredy Juwono, Yosi Arfianto, membuat rekomendasi persetujuan impor komoditas pergaraman industri kepada PT. Sumatraco Langgeng Makmur (SLM), tanpa mempertimbangkan kemampuan produksi perusahaan industri serta realisasi impor perusahaan industri pada tahun sebelumnya.

Akibat perbuatan terdakwa M. Khayam bersama Yosi Arfianto, Fredy Juwono, Yoni, Sanny Wikodhiono alias Sanny Tan dan Frederik Tony Tanduk memanipulasi rencana kebutuhan garam impor mengakibatkan PT. SLM menerima kuota garam impor yang berlebih.

Sehingga, Yoni dan Sanny Tan memperoleh keuntungan dengan cara mengganti kemasan garam impor ke dalam kemasan lokal seolah-olah sebagai produk lokal untuk mengelabui garam yang konsumsi dari garam impor dan dapat diperdagangkan dengan harga yang lebih tinggi dari harga garam lokal, sehingga garam lokal tidak laku dan harganya rendah.

Sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp7.623.116.842,68 dan merugikan perekonomian negara atau kerugian rumah tangga petani garam sebesar Rp105,09 miliar merupakan bagian dari total hilangnya laba petani garam nasional sebesar Rp5,31 triliun. (Sofyan)

Berita Terkait

Soal Halte Sultan, PMII Kota Bekasi Pertanyakan Kinerja Kejari Kota Bekasi
Gelapkan TPP Rp1 Miliar, Kejati Pabar Tahan Kadis Trasmigrasi dan Tenaga Kerja
Industry Terbesar Asia, Mbah Goen: Kabupaten Bekasi Hanya Jadi Asbak Pengusaha
Dipastikan Lolos, KEMAH Indonesia Ucapkan Selamat Kepada Ananda Tohpati
LQ Pertanyakan Kepastian Hukum Dalam Perkara Pidana Guru Besar IPB
Jaksa KPK Sebut Dugaan Uang Hasil Pemerasan SYL Sebesar Rp44,5 Miliar
Gugatan Ditolak, Kuasa Hukum Bakal Laporkan Hakim Delta Tamtama ke KY
Cabang LQ Indonesia Law Firm Kembali Hadir di Kembangan Jakarta Barat
Berita ini 28 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 29 Februari 2024 - 15:39 WIB

Ini Gagasan Gunawan SNIPER Untuk Meningkatkan PAD Kabupaten Bekasi

Rabu, 21 Februari 2024 - 08:18 WIB

Larang dan Usir Warga, LIAR Segera Laporkan PPK Cibitung ke Bawaslu dan DKPP

Selasa, 20 Februari 2024 - 16:21 WIB

TMMD ke-119 Tahun 2024 di Desa Karang Mukti Kecamatan Karang Bahagia

Jumat, 16 Februari 2024 - 16:08 WIB

Heboh, Pemdes Sumberjaya Bekasi Sunat Uang OP Per-KPPS Rp510 Ribu  

Rabu, 14 Februari 2024 - 11:20 WIB

Darsum Caleg Demokrat Dapil 7 Kabupaten Bekasi Datangi TPS Bersama Anak & Istri

Rabu, 14 Februari 2024 - 01:08 WIB

Malam Pencoblosan, Sejumlah Caleg DPRD Kabupaten Bekasi Tebar Amplop

Selasa, 13 Februari 2024 - 12:17 WIB

Viral Serangan Fajar, Praktisi Hukum: Aturan Harus Tegak Demi Keadilan

Senin, 12 Februari 2024 - 14:53 WIB

Bocor Ajakan TKK Dukung Tri Adhianto Lolos Jadi Walikota Bekasi   

Berita Terbaru