BPPK-RI Dorong SKB Nomor: 2 Tahun 2022 Diberlakukan di Kota Bekasi

- Jurnalis

Rabu, 27 September 2023 - 23:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Walikota Bekasi Tri Adhianto dan Konten Dulbar Ngulik

Foto: Walikota Bekasi Tri Adhianto dan Konten Dulbar Ngulik

BERITA BEKASI – Ketua Badan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (BPPK-RI), Jhonson Purba, SH, MH mendorong diberlakukannya Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 2 Tahun 2022 terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Bekasi.

“Diaturan itu sudah sangat jelas terkait netralitas ASN dimasa-masa pemilihan umum dan Kepala Daerah serentak,” tegas Jhonson menanggapi Matafakta.com, Rabu (27/9/2023).

Dibuatnya SKB itu, kata Jhonson, sebagai pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang ditandatangani Menpan RB, Mendagri, BKN, KASN dan Panwas Pemilu.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Untuk apa dibuat SKB kalau tidak dijalankan. Bahkan like hingga foto bareng calon dalam SKB itu diatur bersama jenis pelanggarannya,” kata Jhonson.

Baca Juga :  DBMSDA Kota Bekasi Kembali Anggarkan Rp1,8 Miliar Proyek Sumur Resapan

Salah satunya, sambung Jhonson, membuat postingan, comment, share, like, bergabung atau follow dalam grup atau akun pemenangan bakal calon Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

“Di SKB itu dilarang memposting pada media social yang dapat diakses publik, foto bersama dengan bakal calon hingga tim sukses dengan menunjukkan keberpihakan hingga alat peraga politik,” jelasnya.

Bagi ASN, lanjut Jhonson  yang melakukan pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup atau pernyataan secara terbuka sesuai Pasal 15 ayat 1, 2, 3 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 42 Tahun 2004.

“Bagi ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral. Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian,” ucapnya.

Baca Juga :  Aksi Demo Mahasiswa Upaya Menutupi Bobroknya Kinerja Tri Adhianto?

Sanksi moral, lanjut Jhonson lagi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berupa pernyataan secara tertutup atau pernyataan secara terbuka. Netralitas ASN juga diatur dalam Pasal 5 huruf n PP Nomor: 94 Tahun 2021, tentang disiplin ASN.

Jelas disebutkan, tambah Jhonson, bahwa PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon seperti ikut kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut Partai atau atribut PNS.

“Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara, termasuk membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama dan sesudah masa kampanye,” pungkasnya. (Dhendi/Ind)

Berita Terkait

Waduh…!!!, Aksi Demo Mahasiswa, Pj Walikota Bekasi Sempat Dievakuasi Petugas
Ini Kata Pengamat UNISMA Soal Demo Mahasiswa ke DPRD Kota Bekasi
Forum TKK Kota Bekasi Kompak Pasang DP Profil Pj Raden Gani Muhamad
Aksi Demo Mahasiswa Upaya Menutupi Bobroknya Kinerja Tri Adhianto?
Ini Kata DPRD Jawab Aksi Mahasiswa Kritik Kinerja Pj Walikota Bekasi
GMBI Desak KPUD Kota Bekasi Tangani “Plesiran Bali” Caleg Bersama PPK dan PPS
Sejak Tri Adhianto Memimpin, JNW: Pemkot Bekasi Sudah Salah Urus
Aroma Biong Tanah Tercium Dilokasi Rencana Proyek PSEL Kota Bekasi
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 24 Mei 2024 - 09:59 WIB

Aktivis FM-D Nilai DPD-RI Cukup Sekali Saja di Pimpin LaNyalla Mattalitti

Rabu, 22 Mei 2024 - 22:31 WIB

Alvin Lim: Hukum Jangan Dipakai untuk Memeras Masyarakat

Rabu, 22 Mei 2024 - 09:39 WIB

Nasib Ribuan Karyawan PT. Polo Ralph Lauren Ada di Tangan Ketua MA

Senin, 20 Mei 2024 - 23:29 WIB

Prof. Mudzakkir: Pergantian Dirut Perumda Tirta Bhagasasi Langgar Etika Pelantikan

Senin, 20 Mei 2024 - 22:43 WIB

Kasus Mafia Tanah Marak, DPR RI Diminta Angket Kementrian ATR BPN

Senin, 20 Mei 2024 - 14:39 WIB

Hadiah Fenomenal Reformasi 1998 Hingga Kembali ke Neo Orde Baru! 

Minggu, 19 Mei 2024 - 18:40 WIB

PK Sengketa Merek, Ratusan Karyawan Polo Ralph Lauren Kembali Geruduk MA

Minggu, 19 Mei 2024 - 18:12 WIB

Quotient TV: Buruh PT. SKB di Sumsel Ditangkap Tanpa Surat Penahanan

Berita Terbaru

Aksi Mahasiswa ke DPRD Kota Bekasi

Seputar Bekasi

Ini Kata Pengamat UNISMA Soal Demo Mahasiswa ke DPRD Kota Bekasi

Kamis, 23 Mei 2024 - 20:28 WIB

Foto: Pj Walikota Bekasi Raden Gani Muhamad

Seputar Bekasi

Forum TKK Kota Bekasi Kompak Pasang DP Profil Pj Raden Gani Muhamad

Kamis, 23 Mei 2024 - 17:45 WIB