BERITA BEKASI – Gencarnya berbagai kegiatan yang digelar Tri Adhianto Tjahyono utamanya sejak dilantik menjadi Walikota Bekasi definitif pada Senin 21 Agustus 2023, mulai dikeluhkan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Pasalnya, setiap kegiatan yang dihelat Tri Adhianto selaku Walikota Bekasi yang akan maju kembali di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mendatang itu, dibebankan kepada perangkat daerah yang dimintai dukungan dan partisipasinya.
“Salah satu contoh, kaya gelaran acara Isbat Nikah massal bagi masyarakat yang tidak mampu itu juga kita diminta dukungan dan partisipasi,” terang salah satu OPD yang tidak bersedia namanya disebutkan Matafakta.com, Minggu (17/9/2023).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Beredar kabar, bahwa sumbangan tersebut terbagi atas 3 klaster, dengan klasifikasi Dinas Besar wajib menyumbang Rp7,5 juta, Dinas Sedang wajib menyumbang Rp5 juta dan Dinas Kecil wajib menyumbang Rp2,5 juta.
“Ya, memang begitu dan sumbangan itu, dikelola dan dikumpulkan oleh salah satu Bagian di Setda Kota Bekasi melalui Nomor Rekening Bank BJB,” katanya sambil menambahkan bahwa kegiatan-kegiatan yang diakan itu hanya ingin meningkatkan elektabilitasnya.
Makanya, lanjut sumber, beliau Tri Adhianto langsung bergerak sejak dirinya dilantik pada Senin 21 Agustus 2023 menjadi Walikota Bekasi definitif yang akan berakhir pada 20 September 2023 sisa masa jabatan 2018-2023 mengantikan, Rahmat Effendi.
“Beliau pintar, masa sebulan menjabat itulah kewenangannya sebagai Walikota Bekasi, dimanfaatkannya untuk meningkatkan elektabilitasnya dengan berbagai kegiatan atas nama masyarakat tanpa harus keluar modal untuk kampanye terselubung dan sistimatis,” sindirnya.
Soal fenomena para Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Bekasi dukung, Tri Adhianto sumber menjawab “Bagi sebagian orang yang dapat jabatan mungkin didukung, tapi lebih banyak yang tidak mendukung,” pungkasnya.
Mutasi rotasi jabatan adalah satu-satunya hal yang akan banyak diingat dari perjalanan Tri Adhianto selama memimpin Kota Bekasi. Sebagian pihak menuding kalau mutasi lebih kepada kepentingan pribadi untuk menempatkan orang-orang dekatnya dijabatan tertentu.
Di luar itu, tampaknya lebih sibuk dengan hal-hal pribadi seperti membuat konten di sejumlah platform media sosial. Bahkan menjelang lengser banyak sejumlah persoalan yang menggantung seperti soal air bersih Perumda Tirta Patriot Kota Bekasi.
Sejumlah target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) juga gagal diselesaikan oleh Tri. Misalnya pendirian Puskesmas di 56 Kelurahan di Kota Bekasi yang belum sepenuhnya selesai.
Dengan rekam jejak tersebut, susah nampaknya bagi Tri Adhianto untuk bisa kembali duduk sebagai orang nomor satu di Kota Bekasi. Butuh kerja-kerja politik luar biasa, agar masyarakat bisa memilihnya pada Pilkada serentak November 2024 mendatang. (Dhendi)
