BERITA BEKASI – Dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-78 dan hari jadi Kabupaten Bekasi ke-73, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Universitas Pelita Bangsa, menggruduk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, terkait gagalnya kinerja PJ. Bupati Bekasi, Dani Ramdani.
PMII Universitas Pelita Bangsa menilai hari lahir Kabupaten Bekasi ini harus menjadi bahan refleksi bersama, karena diusia yang sudah sangat matang ini, masih belum mampu menjamin kesejahteraan masyarakatnya.
Mirisnya lagi, adanya suatu bentuk kedzoliman dari bobroknya sistem Pemerintahan Kabupaten Bekasi yang tidak becus dalam menuntaskan permasalahan didaerahnya serta tidak mampu mengelola anggaran APBD dan PAD yang seharusnya bisa untuk membenahi setiap lini sektor permasalahan yang terjadi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sampai saat ini masih banyak permasalahan yang harus segera diselesaikan Pj. Bupati Bekasi. Hampir disemua lini sektor instansi Pemerintahan yaitu infrastruktur, lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan, perizinan, tata ruang, pengangguran, pungutan liar dan kemiskinan. Ini pekerjaan rumah yang sangat serius yang harus segera dibenahi,” kata Fathur kepada Matafakta.com, Sabtu (18/8/2023).
Dikatakan Fathur, dalam menyikapi kemelut keresahan masyarakat di hari jadi Kabupaten Bekasi ini dari berbagai persoalan yang terjadi. Artinya, Pemerintah Daerah, telah gagal dan tidak mampu menampilkan watak demokrasi dari sisi kemanusiaan dan kesejahteraan bagi rakyatnya.
“Padahal itu, sudah menjadi amanat konstitusi dan reformasi yang harus dijalankan Pj. Bupati Bekasi selaku Kepala Daerah. Sekali lagi, Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan telah gagal memimpin Kabupaten Bekasi 3 periode,” tandasnya.
Risma selaku Ketua PK PMII Universitas Pelita Bangsa menambahkan, dari ketidakmampuan Pemerintah Daerah dalam melihat adanya kebobrokan sistem birokrasi secara institusi kelembagaan yang sering kerap kali terjadi oleh para oknum pejabat dan para elit politik sebagai ajang untuk melakukan tindakan korupsi dalam mengekploitasi setiap persoalan dari berbagai permasalahan untuk memperkaya diri.
“ Jadi bagaimana mau bangun Bekasi jika para tokoh dan para pejabat elit politiknya saja tidak pernah seirama dalam menyatukan persepsi demi mewujudkan cita-cita untuk membangun Bekasi lebih baik kedepan,” sindirnya.
Pada aksi tersebut sempat terjadi beberapa kali gesekan antara massa aksi PMII dengan aparat Kepolisian namun sangat disayangkan adanya tindakan provokasi yang dilakukan oleh oknum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan mengucapkan nada yang mengancam, sehingga massa aksi pun tersulut dan sempat berbenturan.
Karena, tambah Risma, Pj. Bupati Bekasi tidak mempunyai nyali dan keberanian untuk menemui massa aksi. Dalam isu kali ini kami akan terus mengawal sampai Pj. Bupati dapat menyelesaikan persoalan yang dari tahun ke tahun permasalahan tersebut tidak pernah selesai.
“Kami pastikan PMII Komisariat Universitas Pelita Bangsa akan melakukan aksi kembali hingga Pj. Bupati Bekasi mempunyai itikad baik untuk dapat berdialog dengan kita untuk menciptakan solusi yang solutif agar persoalan ini dapat dibenahi,” tegas
“Maka dengan ini atas dasar yang kuat dalam memperjuangkan hak-hak kemanusiaan kami PMII Komisariat Universitas Pelita Bangsa menuntut PJ. Bupati Bekasi mengevaluasi program yang tidak efektif serta mendesak PJ. Bupati untuk mundur dari jabatannya, karena telah gagal menjalankan tugas dan tanggungjawabnya,” pungkas Risma selaku Ketua Komisariat PMII Universitas Pelita Bangsa mengakhiri. (Mul)
